Pembagian Kartu Peserta Ujian Tes PNS Ricuh, Anggota Dewan Kecewa dengan BKPP Manggarai
Cari Berita

Pembagian Kartu Peserta Ujian Tes PNS Ricuh, Anggota Dewan Kecewa dengan BKPP Manggarai

MARJIN NEWS
1 November 2018

Anggota DPRD Manggarai, Yohakim Jehati

RUTENG, marjinnews.com -- Sekitar 5.783 jumlah peserta tes CPNSD tingkat Kabupaten Manggarai yang dinyatakan lolos verifikasi pada Minggu (21/10/2018) lalu,  hari ini, Kamis (1/11) melaksanakan pengambilan kartu ujian di kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Manggarai.

Ada 4 loket yang disediakan Panitia untuk pengambilan kartu tes ini, yakni tiga loket di GOR Dinas PPO dan 1 loket di kantor BKPP Manggarai untuk menanti panggilan nama dari panitia.

Sesuai pengumuman yang disampaikan oleh BKPP Manggarai, pengambilan kartu ujian diberi waktu selama dua hari, yakni Kamis dan Jumat besok. Sementara tes dilaksanakan hari Minggu 4 November 2018.

Formasi CPNS 2018  untuk kabupaten Manggarai sendiri diberi jatah 233 orang. Formasi yang paling banyak yaitu tenaga kesehatan, pendidikan serta administrasi.

Dalam pelaksanannya, pembagian kartu tes CPNSD 2018 tingkat kabupaten Manggarai tidak berlangsung kondisif.

Ribuan pelamar yang bertahan dari pagi hingga malam ini melakukan aksi protes terhadap BKPP Kabupaten Manggarai.

Mereka merengsek ingin masuk ke dalam gedung BKPP Manggarai untuk mendesak pegawai mengehentikan pembagian kartu tersebut. Kontak fisik nyaris terjadi meski Wabub Viktor Madur dan pihak kepolisian ada di lokasi. Buntutnya, kursi-kursi yang ada di instansi tersebut menjadi sasaran amukan pelamar.

Atas peristiwa itu, Anggota DPRD Manggarai Yohakim Jehati menilai pelayanan BKPP Manggarai untuk penerimaan PNSD 2018 paling terburuk dari tahun sebelumnya.

"Kasus ini sebagai bentuk protes dari para peserta yang terhadap sistem birokrasi yang berbelit-belit dan tidak efektif," ujar Yohakim.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Manggarai ini meminta Pemkab Manggarai harus bertanggung jawab atas peristiwa ini.

"Apa pun yang terjadi Pemkab Manggarai harus bertanggung jawab dan berani memberikan evaluasi secara menyeluruh terhadap panitia seleksi CPNSD 2018 tingkat kabupaten Manggarai," ujar Yohakim.

Politisi Golkar ini mengaku menyesal, dan kecewa terhadap kinerja BKPP Manggarai.

"Saya sangat menyesal dan kecewa terhadap situasi ini, sebagai komisi yang bermitra dengan Badan ini tidak mencerminkan semangat e-govermentnya," ujar Yohakim.

Menurut Yohakim, satu sisi, berkas pendaftaran dan ujian menggunakan sistem Online namun dilain sisi mereka mempersulit peserta dengan menggunakan metode yang manual.

"Semangat e-govermentnya mana? Atau, apa ada maksud lain?" Berang Yohakim.

Terkait hal ini, sebagai DPRD pihaknya akan menanyakan peristiwa ini saat paripurna DPRD hari Senin Depan.

Pada kesempatan tersebut, Yohakim juga mengecam pernyataan Plt. Kepala BKPP Manggarai Anglus Angkat yang dimuat di salah satu media Online lokal hari ini.

"Saya juga mengecam pernyataan Plt. Kepala BKPP Anglus Angkat yang dimuat Floreseditorial hari ini, yang menganggap bahwa pembagian seperti ini untuk menghindari kecurangan peserta. Kecurangan seperti apa yang dia maksudkan? Aneh, ada pejabat daerah yang tidak percaya sama masyarakatnya. Lalu, panitia seleksi dibentuk, untuk apa?" Tutup Yohakim.

Penulis: Remigius Nahal