Mengawal SK Moratorium TKI dari Gubernur NTT

Gambar: kompas.com
EDITORIAL, marjinnews.com - Komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam menanggapi berbagai macam kasus yang menimpa TKI kita selama ini harus diapresiasi. Hal ini dapat kita ketahui dari SK Moratorium TKI antar daerah dan luar negeri yang ditandatangai oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat pada Rabu, 14 November 2018 lalu.

Dalam SK moratorium tersebut diputuskan bahwa, NTT berhenti mengirim TKI antar daerah maupun ke luar negeri. Pemberhentian dimaksud hanya berlaku bagi TKI yang tidak berkompeten. Atau, hanya mereka yang berkompeten yang bisa menjadi TKI. Adapun penentuan terkait kompeten dan tidaknya TKI akan ditentukan oleh Kepala Disnakertnas Provinsi NTT.

Dikatakan seperti dilansir kupang.tribunnews.com, bupati/walikota se provinsi NTT segera mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kompetensi pekerja migran dan AKAD melalui pelatihan berbasis kompetensi di wilayah masing-masing. Untuk itu, Kepala Disnakertrans provinsi NTT segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan pihak-pihak lainnya untuk menjalankan keputusan tersebut.

Kepala perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTT segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam rangka mendukung keputusan dimaksud.

Dalam keputusan itu, kantor cabang perusahaan pekerja migran Indonesia yang ada di NTT wajib mendirikan BLKN. Jika tidak memiliki BLKN, maka pelatihan diadakan di BLK/BLKN yang ada di provinsi NTT dan keberangkatannya langsung dari embarkasi NTT. Dijelaskan, perusahaan wajib menyepakati perjanjian kerja dengan pekerja migran yang memuat nama, profil, dan alamat lengkap pemberi kerja dan nama, alamat lengkap pekerja pekerja migran.

Selain itu, menyepakati hak dan kewajiban semua pihak, jabatan atau jenis kerja yang meliputi jam kerja, upah, dan tatacara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat serta jaminan sosial dan/atau asuransi, jangka waktu perjanjian kerja dan jaminan Keamanan serta keselamatan pekerja selama bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lembaga penempatan tenaga kerja dalam negeri atau antar daerah wajib mempunyai kantor cabang, sarana-prasarana dan penanggungjawab di NTT. Melatih calon tenaga kerja AKAD di BLK/LPK swasta yang ada di NTT sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.

Berkewajiban membuat perjanjian kerja antar LPTKS atau pemberi kerja dengan calon tenaga kerja, AKAD. Antara lain berisi hak dan kewajiban para pihak, jabatan atau jenis kerja, upah, dan tata jaminan sosial/asuransi, jangka waktu, perjanjian kerja dan jaminan keamanan, keselamatan pekerja selama bekerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Isi SK Moratorium TKI tersebut merupakan langkah awal yang boleh dibilang sebagai pemantik empati kita agar serius menangani persoalan yang sudah berlarut-larut terjadi di NTT selama ini. Pemprov NTT sudah terbuka menyatakan siap menekan angka pengiriman TKI tak berkompeten untuk keluar daerah dan keluar negeri. Implementasi atau pelaksana utama moratorium ini adalah bupati dan wali kota se-NTT yang diharapkan bisa menjangkau kesemuanya itu hingga ke tingkat paling kecil, desa.

Selain itu, tugas Pemprov NTT sebenarnya masih sangat banyak. Terutama soal TKI yang sudah berada di luar negeri atau di luar daerah yang belum terindetifikasi atau terdata dengan baik dalam upaya pemberian bantuan hukum jika mengalami masalah di tempat kerja mereka. Pemberantasan calo pengiriman TKI ilegal dan Human Trafficking juga harus diperkuat dengan kerja sama yang intens bersama pihak kepolisian dan masyarakat agar tidak terus-terusan terjadi.



Mekanisme Baru Perlindungan Buruh Migran, Perlu Dipelajari!


Sejauh ini pemerintah Indonesia telah menciptakan mekanisme baru demi memperkuat prosedur identifikasi korban yang sejalan dengan peningkatan sosialisasi Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) 2015-2019.

Tahun 2015 Presiden joko Widodo sudah meneken Konvensi Anti-Perdagangan Manusia khususnya Perempuan dan Anak tingkat ASEAN. Namun di lain pihak, pemerintah belum memenuhi standar minimal anti-perdagangan manusia di sejumlah daerah rawan perdagangan manusia yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah masih tidak melaksanakan secara konsisten prosedur penyelidikan dan perlindungan korban perdagangan manusia. Kurangnya pengetahuan otoritas penegak hukum dan yudisial terkait hukum anti-perdagangan manusia elah menghambat proses penyelidikan, peradilan, dan penuntutan anti perdagangan manusia. Pemerintah juga masih bergantung pada organisasi internasional dan LSM serta belum mendanai pelayanan perlindungan bagi korban.

Sementara menurut Global Slavery Index atau Indeks Perbudakan Global 2018 yang memberikan peringkat negara berdasarkan jumlah orang dalam perbudakan modern, serta analisis tindakan yang diambil pemerintah untuk merespons, dan faktor-faktor yang membuat orang rentan bekerja sebagai budak, Indonesia masih termasuk peringkat BB (nilai 50-59) yang berarti Indonesia baru sampai tahap memperkenalkan tanggapan terhadap perbudakan modern dan perlindungan bagi mereka yang rentan terhadap perbudakan modern.

Mengacu pada data Indeks Perbudakan Global 2018, terdapat 1,2 juta orang yang bekerja dengan kondisi jam kerja panjang, upah minim dan kondisi tempat bekerja tidak memadai yang menjurus pada perbudakan modern di Indonesia. Mereka ini bisa berada di pabrik, industri tekstil atau perkebunan dan sektor perikanan. Salah satu kampanye untuk meningkatkan kesadaran adalah dengan menjadikan tanggal 23 Agustus sebagai Hari Anti Perdagangan Manusia dan Perbudakan Modern.

Berdasarkan data ini perjuangan pemerintah Indonesia melawan perdagangan manusia dan perbudakan modern masih sangat panjang. Meski sudah ada penurunan kasus tahun 2017 tetapi penegakan hukum terhadap pelaku belum nyata. Inilah yang harus benar-benar diperhatikan oleh Pemprov NTT saat ini.

Mari kita secara bersama-sama mengkawal SK Moratorium TKI yang digagas oleh Pemprov NTT ini agar tidak ada lagi air mata keluar dari mata kita sewaktu menyaksikan begitu banyak korban pulang dalam peti mati ke tanah kelahirannya.



Oleh: Andi Andur

COMMENTS

PUISI$type=carousel$sn=0$cols=3$va=0$count=5

POJOK REDAKSI$type=grid$count=3$m=0$sn=0$rm=0

Name

Artikel,140,Bali,115,Bedah Buku,1,Ben Senang Galus,1,Bencana Alam,1,Berita,162,Bhineka,2,BNI,1,Bola,2,bom,1,Bom Bunuh Diri,4,Borong,3,BPJS,1,Budaya,41,Bung Karno,1,Bunuh Diri,3,Bupati Mabar,1,Camilian,1,Cerpen,182,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,570,Daerah. Riau,1,Dana Desa,1,Dari Kami,3,Demokrasi,22,Denpasar,18,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,4,Donny Isman,1,DPR RI,4,E-KTP,4,Editorial,37,Ekonomi,5,Ekspresi,1,Ende,6,Entrepreneur,1,Feature,36,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,11,Focus Discussion,4,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,gaya hidup,8,Gedged,1,Gempa,6,Gereja,4,Gereja Katolik,4,Gerindra,1,GMKI,1,GMNI,7,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,1,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,1,Hiburan,27,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,61,Human Trafficking,4,IBT Expo,1,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,1,Indonesia,1,Indonesian Idol,8,Inspirasi,15,Internasional,16,Internet,2,Investasi,1,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,5,Jatim,3,Jawa Tengah,1,Jawa Timur,1,JK,1,Jogyakarta,2,Jokowi,18,JRUK Sumba,2,jurnal Terbaru,1,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,278,KDRT,1,Keagamaan,7,kebakaran,4,Kebangsaan,1,kebudayaan,2,kecelakaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,2,Kemanusiaan,62,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,156,kepemudan,8,kerohanian,2,Kesehatan,8,Ketahanan Nasional,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,60,KPK,12,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,51,Kritik Sastra,4,Kupang,24,Labuan Bajo,52,Lakalantas,9,Larantuka,1,Lembata,2,Lifestyle,6,Lingkungan Hidup,15,Literasi,14,lombok,1,LP Cipinang,1,Luar Negeri,5,Mahasiswa,42,Makanan Khas,1,Makasar,6,Makassar,4,Malang,3,Manggarai,117,Manggarai Barat,20,Manggarai Timur,24,Marianus Sae,1,Marion Jola,3,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,7,Media,2,Media Sosial,3,Medsos,2,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Milenials,62,Motang Rua,1,Muda Petani,1,musik,1,Narkoba,8,Nasional,291,Natal,19,Ngada,7,Novanto,2,Novel,16,NTT,257,Nyepi,2,Olahraga,11,Opini,416,Orang Muda,15,Otomotif,1,OTT,2,Papua,15,Pariwisata,27,Partai Politik,25,Pasangan,19,Paskah,2,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,17,Pemuda,3,Pencurian,2,Pendidikan,89,Penerbangan,4,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,20,Perindo,1,Peristiwa,1136,Peritiwa,2,Pers,3,Perzinahan,1,Petani,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,1,Pilgub,41,Pilkada,102,Pilpres 2019,23,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,22,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Pojok Redaksi,37,Polisi,25,politik,90,Politikus,6,POLRI,5,PP PMKRI,1,Pristiwa,31,Prosa,1,PSK,1,Puisi,87,Puteri Indonesia,2,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,4,Refleksi,15,reformasi,1,Regional,6,Religi,2,Remaja,1,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,1,Ruteng,26,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,9,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,2,Sekilas Info,24,seleb,1,Selebritas,19,Sidoarjo,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,19,Sospol,39,Start Up,1,Suara Muda,68,Sumba,8,Surabaya,36,Tahun Baru,9,Tahun Baru. Remigius Nahal,1,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,11,Tentang Mereka,46,Tenun Manggarai,1,Terorisme,16,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Togar Situmorang,7,Tokoh,17,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,1,traveling,10,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,2,Viral,3,Wisata,5,Wisuda,1,WNA,1,
ltr
item
MARJINNEWS.COM: Mengawal SK Moratorium TKI dari Gubernur NTT
Mengawal SK Moratorium TKI dari Gubernur NTT
https://1.bp.blogspot.com/-q_v6_Vzjujw/W_BihYJZM6I/AAAAAAAACCs/OqKR6pPl3U4UjgsZdyq8vZ5XD55F9_k5QCLcBGAs/s320/TKI%2BNTT.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-q_v6_Vzjujw/W_BihYJZM6I/AAAAAAAACCs/OqKR6pPl3U4UjgsZdyq8vZ5XD55F9_k5QCLcBGAs/s72-c/TKI%2BNTT.jpg
MARJINNEWS.COM
http://www.marjinnews.com/2018/11/mengkawal-sk-moratorium-tki-dari-gubernur-ntt.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2018/11/mengkawal-sk-moratorium-tki-dari-gubernur-ntt.html
true
971126874416220402
UTF-8
POSTINGAN LAIN Not found any posts LAINNYA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete Oleh Home PAGES Kiriman Baca Semua Rekomendasi untuk Anda LABEL ARCHIVE CARI Semua Kiriman Tidak Ditemukan Apa yang Anda Cari Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 Jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Pengikut Ikuti THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
close