Kasus Perbekel Desa Buduk Badung Usir Wartawan Berakhir Damai
Cari Berita

Kasus Perbekel Desa Buduk Badung Usir Wartawan Berakhir Damai

MARJIN NEWS
20 November 2018

Berakhir Damai – Perbekel Desa Buduk Ketut Sudarsana bersalaman dengan Wartawan SK DIALOG didampingi  Kabag. Humas & Protokol, Kabupatem Badung Putu Ngurah Thomas Yuniarta, dan Kuasa Hukum Benyamin Seran, SH, dan Siti Sapurah, serta Ketua Komunitas  Jurnalis PENA NTT, yang juga Sekjen PWI Bali, Emanual Dewata Oja, dan Remigius Nahal. (Foto: MarjinNews)
DENPASAR - Perseteruan Perbekel Desa Buduk, Kec Mengwi, Kabupaten Badung dengan dua wartawan atas nama Simon S Rykkoh dari Surat Kabar Dialog dan Remigius Nahal dari Klikpena.com saat meliput mediasi pencemaran lingkungan (13/11) yang diduga melanggar pasal 18 UU Pers, berakhir damai. 

Setelah Perbekel Ketut Sudarsana, SH meminta maaf dan tidak akan mengulangi perlakuannya terhadap wartawan yang melarang dan mempersilahkan wartawan meninggalkan tempat.

Perdamaian ini disepakati kedua belah pihak antara wartawan Simon dan Remigus, dengan Perbekel, yang dimediasi Kabag. Humas Protokol Sekda Badung, Drs. Putu Ngurah Thomas Yuniarta yaitu memanggil  Perbekel, untuk menjelaskan kronologi munculnya berita  di media cetak local dan Online, tentang akan dilaporkan dilaporkan Perbekel Ketut Sudarsana ke pihak berwajib tentang  dugaan pelannggaran UU Pers.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Badung, Drs. Putu  Thomas Yuniarta,M,Si menyikapi dengan mediasi kedua belah pihak pada Senin (19/11) di ruang Kabag Humas, kantor Bupati Badung, Puspem Badung.

Dalam mediasi tersebut hadir Perbekel (kepala Desa ) Buduk, I Ketut Sudarsana, S.H bersama Sekdes Buduk serta ketua BPD Buduk dan dua wartawan bersama kuasa hukum Benyamin Seran, S.H.M.H dan Siti Sapurah seorang aktifitas perlindungan anak dan lingkungan, serta Sekjen PWI Bali, Emanuel Dewata Oja. 

Kabag Humas Putu Thomas Yuniarta meminta  agar  kasus ini diselesaikan dengan  berdialog mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

“Kasus ini juga menjadi pelajaran berharga bagi Perbekel ( Lurah ), se Badung, agar Perbekel tidak bersikap Arogan, karena media dan wartawan adalah mitra kita dalam lancarnya pembangunan,“ ungkap Thomas.

Dalam mediasi ini tidak ada mencari siapa ang salah dan benar,tapi menyikapi dengan kepala dingin agar tidak membias,” imbuhnya.

Perbekel Ketut Sudarsana  dengan kesatria mengakui ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan dua wartwan itu.

“Saya tidak bermaksud mengusir kehadiran wartawan, namun tidak berkenan diliput acara mediasi dengan warga Perum Alam Bernasi,” jelas Sudarsana.

Ia mengatakan, mediasi dengan warga Perum Alam,  sifatnya interntal  untuk mencari solusi tentang keluhan warga Bernasi tentang pencemaran lingkungan akibat limbah pengosongan (slip) beras milik Merta Yasa.

Simon S Rykkoh (SK Dialog) dan Remigius Nahal (Klikpena.com ) mengatakan, kehadiran mereka saat itu atas undangan warga Perum Alam Bernasi tentang keluhan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan penggilangan padi dan asap pembakaran serta debu sisa penggilngan, sehingga sebagian anak kecil dibawah 5 tahun sudah mulai terpapar debu dan asap menderita sesak nafas.

Juga Kades Buduk, menuding pembangunan  perumahan warga yang mengeluh itu belum punya ijin ,meski ke 12 KK telah mengantongi IMB, serta sulitnya mendapatkan kartu tanda penduduk (10 tahun) hanya memegang Kipem.

Menurut warga, keluhan ketiga persoalan itu sudah disampaikan ke pihak yang terkait, namun belum ada tindak lanjutnya.

Karena kebuntuan jalan keluar, mareka terpaksa mengundang wartawan agar bisa dipublikasikan persoalan mareka, dengan harapan hidup nyaman dan aman di lingkunganya. 

Namun kehadiran dua wartawan, Simon dan Remigus  yang diundang, ternyata tidak diperkenakan oleh Perbekel Desa Buduk.

Sekjen PWI Bali, Emanuel Dewata Oja, yang juga Ketua Komunitas Jurnalistik Pena NTT, yang juga pada kesempatan itu menjelaskan, di mata hukum perlakuan Perbekel bisa dikatagorikan melanggar sesuai uu Pers  pasal 18 kepada Perbekel Desa Buduk, karena dinilai telah melanggar kebebasan Pers dalam menbjalankan tugas jurnalistik. 

“Wartawan diundang maupun tidak di undang berhak untuk mempublikasikan maasalah sosial apalagi menyangkut masalah lingkungan hidup,” kata Edo. 

Edo menerangkan, Perdamaian seperti ini, suatu  keberhasilan seorang Kabag Humas Badung yang memahami tugas dan fungsinya sebagai corong pemerintah Badung.

"Kabag Humas Badung telah menunjukan kepada Perbekel Buduk dan semua Perbekel di Kabupaten Badung untuk memahami tugas dan fungsi pers sebagai mitra pemerintah,” kata Emanuel Dewata Oja, seraya mengapresiasi tindakan Humas, yang serius menyikapi kasus ini.

Kedua kuasa hukum kedua Wartawan Benyamin Seran, SH,dan Siti Sapurah mengatakan persoalan hanyalah miskomunikasi dan misnudestand,dimana Perbekel dan Wartawan sudah saling memaafkan sepakat untuk sama-sama memberikan pencerahan kepada masyarakat. 
Yulius Benyamin Seran, S.H, bersama Kabag Humas Pemkab Badung, Putu Thomas Yuniarta.

"Saling menyadari bahwa ada kepentingan masyarakat yang perlu dikawal melalui pemberitaan pers yang berimbang. Kedepan, pers tidak lagi ibatasi dengan alasan apapun," terang Benyamin Seran

“Perbekel sebagai pejabat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat tidak perlu risauh apabila ada kejadian dimasyarakat yang memang perlu diliput,asalkan pers memberitakan yang benar. Darisumber yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan," tambah pengacara muda asal NTT itu.

Sementara itu, Siti Sapurah, mengatakan, teman-teman pers, tidak boleh lagi ada kejadian serupa terjadi di masyarakat karena pers bekerja dibawah perintah Undang-Undang. Seharusnya pers adalah sehabat yang baik bagi semua pejabat pemerintah.

“Kalau ada pemberitaan yang keliru silahkan menggunakan hak jawab atau melapor kepada Dewan Pers, bukan dengan cara menghalangi wartawan meliput. Karena tindakan menghalangi wartawan dapat dipidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 UU No.40 Tahun 1999,” kata Ipung, panggilan akrab Siti Sapurah.

Penulis: Remigius Nahal