Kamisan Surabaya: Negara Gagal Melindungi Perempuan Indonesia dari Kekerasan Seksual
Cari Berita

Kamisan Surabaya: Negara Gagal Melindungi Perempuan Indonesia dari Kekerasan Seksual

MARJIN NEWS
23 November 2018

Foto: marjinnews.com
SURABAYA, marjinnews.com - Peserta Aksi Kamisan Surabaya kembali menggelar protes terhadap beberapa isu yang belakangan ini ramai dibicarakan di tanah air pada Kamis (22/11/2018). Mereka menuntut agar pemerintah serius dalam menanggapi kasus pelecehan seksual yang semakin tidak terbendung terhadap perempuan Indonesia. 

Aksi yang digelar di Taman Apsari, Surabaya ini menyoroti peristiwa pelecehan terhadap salah satu aktivis FMN, Anindya beberapa waktu lalu yang diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam sebuah operasi yustisi di Asrama Papua di Jalan Kalasan No. 10 Surabaya. Selain itu, mereka juga menyerukan agar kasus yang menimpa salah satu mahasiswi UGM yang diperkosa rekannya dalam kegiatan KKN syogyanya menjadi bahan refleksi dunia pendidikan hari ini. 


"Indonesia hari ini sedang darurat kekerasan seksual terutama bagi perempuan. Beberapa orang korban justru dijadikan tersangka dan bahkan harus menerima keputusan dipidana penjara akibat masalah tersebut. Kita mempertanyakan kualitas penerapan hukum yang benar-benar adil untuk para korban" ujar M. Syiffa, koordinator Aksi Kamisan Surabaya kepada marjinnews.com.

Bukan hanya itu, peserta aksi yang melengkapi diri dengan payung hitam dan beberapa poster seruan protes tersebut juga menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) atas kasus yang menimpa Baiq Nuril, guru di salah satu sekolah di NTB. Menurut mereka, keputusan yang menetapkan Nuril sebagai tersangka dengan harus menerima keputusan dipidana penjara selama enam bulan dan denda 500 juta itu merupakan sesuatu yang sukar diterima oleh akal sehat.


"Semua orang sudah tahu dan paham bahwa Nuril merupakan korban pelecehan oleh kepala sekolah di tempat dia mengajar. Namun, ketika dia dijerat dengan UU ITE seperti kasus yang menimpa Anindya, disitu kita semua harusnya sudah sadar bahwa ada sesuatu yang bermasalah dalam UU ini" ungkapnya.

Meski hanya dihadiri oleh sekitar delapan orang, aksi yang dimulai pukul 16.00-17.00 WIB itu berjalan dengan lancar. Mereka pun berharap agar Indonesia ke depannya menjadi negara yang aman untuk masyarakatnya terutama perempuan. Beberapa isi orasi kemanusiaan mereka pun menyerukan agar sistem pendidikan di Indonesia harus benar-benar menjadi alat penanaman nilai-nilai moral dan beradab terhadap kesadaran gender.

"Dunia pendidikan harusnya menjadi dasar dimana norma, nilai, moral, akhlak itu dibentuk. Namun, ketika pendidikan sudah disusupi hal-hal sebaliknya, masih dapatkah kita percaya bahwa pendidikan adalah sarana pencetak generasi gemilang di masa yang akan datang? Siapa pun pelakunya harus dihukum sesuai UU yang berlaku, karena hanya dengan itu proses memanusiakan manusia itu benar-benar nyata wujudnya di tengah masyarakat" ujar salah satu peserta aksi dalam orasi penutup sore itu. (AA/MN)