DPRD Kota Batam "Mandul" dalam Memanggil RDP PT Indocina Plastik dengan Alasan Takut Disomasi
Cari Berita

DPRD Kota Batam "Mandul" dalam Memanggil RDP PT Indocina Plastik dengan Alasan Takut Disomasi

MARJIN NEWS
1 November 2018

Foto: Istimewa

Batam, Marjinnews.com -- Sidak Komisi 3 DPRD Kota Batam ke PT Indocina Plastik mendapatkan pengusiran dari pihak perusahaan (21 Agustus 2018) merupakan sebuah pukulan telak yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap lembaga perwakilan rakyat Kota Batam.

Awalnya Komisi 3 DPRD Kota Batam mendapatkan pengusiran merasa sangat kesal membuat Nyanyang Harris Pratamura berjanji akan memanggil pihak PT Indocina Plastik saat diwawancara. 

Berselang 2 bulan lebih janji Nyanyang tidak kunjung ditepatin untuk MEMANGGIL Rapat Dengar Pendapat (RDP) pihak PT Indocina Plastik.

Janji demi janji diungkapkan Nyanyang Harris Pratamura selaku ketua Komisi 3 DPRD Kota Batam tidak ada satu pun yang terlaksana. 

Ketua Komisi 3 DPRD Kota Batam terakhir kali berjanji kepada awak media HMSTIMES (12 Oktober 2018) akan memanggil PT Indocina Plastik selambat-lambatnya akhir bulan Oktober.

Sangat disayangkan janji Nyanyang Harris Pratamura selaku ketua Komisi 3 DPRD Kota Batam sampai Awal November tidak juga terwujud. 

Nyanyang beralih bahwa beberapa barang bukti yang sempat didapatkan DPRD Kota Batam sedang diuji laboratorium di PT Sucofindo. 

Sekarang DPRD Kota Batam menunggu hasil laboratorium sebab sudah dikirimkan barang bukti ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam (DLH - Batam) untuk diuji laboratorium ungkap Nyanyang saat dihubungi melalui telpon. 

DPRD Kota Batam tidak boleh terburu-buru sebab DLH Kota Batam merupakan mitra Komisi 3, tegas Nyanyang Harris Pratamura. 

Tidak sembarangan memanggil PT Indocina Plastik karena bisa disomasi Nanti kita, papar Nyanyang. 

Kalau disomasi nanti bisa membuat anggota DPRD Kota Batam khususnya Komisi 3 menjadi susah, tutup Nyanyang Harris Pratamura. 

Sangat disayangkan DPRD Kota Batam yang merupakan lembaga legislatif Kota Batam terkesan tidak berfungsi (Mandul) sesuai dengan harapan masyarakat Kota Batam.

Lembaga Legislatif Kota Batam yang sejatinya berfungsi untuk pengawasan tidak berjalan ideal bahkan bisa takut terhadap pengusaha yang diduga melakukan pelanggaran perusakan lingkungan hidup. (JP)