Desmigratif, Upaya Penghormatan Terhadap TKI yang Dicuekin Lewat Manipulasi Data
Cari Berita

Desmigratif, Upaya Penghormatan Terhadap TKI yang Dicuekin Lewat Manipulasi Data

MARJIN NEWS
5 November 2018

Foto: Geo Times
EDITORIAL, marjinnews.com - Pasca peristiwa memilukan hati yang menimpa Tuti Turlsilawati pada Senin, 29 Oktober 2018 lalu, semua mata akhirnya mulai sedikit tersadarkan dari tidur panjang mereka yang menganggap pekerjaan buruh migran adalah hal biasa tanpa resiko sedikitpun. Hukum mati cukup tragis itu benar-benar telah menelanjangi harga diri kita semua yang bagi negara penyerap tenaga kerja migran asal Indonesia adalah lumrah dilakukan karena kita hanya penyumbang tenaga kerja dan bisa dibikin seperti apa saja sesuka mereka. Pertanyaannya, persoalan TKI ini merupakan masalah lawas yang sudah berungkali terjadi. Diamkah pemerintah kita? Ternyata tidak juga.

Awal tahun lalu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan berbagai lembaga mengagas program terobosan baru untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di desa yang menjadi kantong-kantong TKI. Program tersebut adalah Desa Migran Produktif (Desmigratif).

Baca Juga: Tuti Tursilawati dan Quo Vadis Perlindungan TKI di Era Jokowi

Ada sekitar empat kegiatan utama dalam program desmigratif  ini yang meliputi: Pertama, membangun pusat layanan migrasi dimana orang atau warga desa yang hendak berangkat ke luar negeri mendapatkan pelayanan di balai desa melalui peran dari pemerintah desa. Informasi yang didapatkan antara lain informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai bekerja ke luar negeri dan lain-lain termasuk pengurusan dokumen awal.

Kedua, kegiatan yang terkait dengan usaha produktif. Ini kegiatan yang dimaksudkan untuk membantu pasangan dari TKI yang bekerja di luar negeri agar mereka ini memiliki keterampilan dan kemauan untuk membangun usaha-usaha produktif. Kegiatan ini mencakup pelatihan untuk usaha produktif, pendampingan untuk usaha produktif, bantuan sarana produktif hingga pemasarannya.

Baca Juga: NTT Ku Sayang, NTT Ku Malang

Ketiga, kegiatan untuk menangani anak-anak TKI atau anak-anak buruh migran dalam bentuk community parenting. Dengan kegiatan ini anak-anak TKI diasuh bersama-sama oleh masyarakat dalam suatu pusat belajar-mengajar. Dalam konteks ini orang tua dan pasangan yang tinggal di rumah diberikan pelatihan tentang bagaimana membesarkan atau merawat anak secara baik agar mereka ini bisa terus bersekolah mengembangkan kreatifitasnya sesuai dengan masa kanak-kanak mereka.

Keempat, penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dalam bentuk koperasi usaha. Koperasi usaha produktif ini tentunya juga bisa menjadi inisiatif bersama dari masyarakat yang akan didukung oleh pemerintah.

Menariknya, dari total 100 desa yang akan menjadi  Desmigratif di 50 Kabupater atau Kota di seluruh Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat perlakuan khusus dengan akan mendirikan 20 Desmigratif dari 10 Kabupaten/Kota Kantong TKI. Adapun beberapa kabupaten lain yang menjadi fokus pemerintah dalam menerapkan program ini adalah tersebar di provinsi Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

Baca Juga: Papua, Mereka Dimiskinkan di Tanah yang Kaya

Sudah satu tahun berlalu, pembaca sekalian yang dari NTT pasti tidak akan asing dengan beberapa tetangga kita yang orang tuanya merantau menjadi TKI dan anak-anaknya ditinggalkan bersama anggota keluarga lain seperti kakek atau nenek di kampung halaman. Bagaimana kondisinya? Berdasarkan pengamatan marjinnews.com, masih sangat memprihatinkan. Anak-anak TKI kebanyakan menjadi minder dan tidak percaya diri karena sering dibully di sekolah.

Pengurusan administrasi dasar sebagai seorang warga negara tidak terurus. Contoh kasus, ketika orang tua memutuskan menjadi TKI anak-anaknya belum diurusi akta kelahiran karena alasan orang tuanya belum menikah secara sah di Gereja dan secara hukum. Efeknya sangat luar biasa, di kampung-kampung kami menemukan kasus bahwa ada yang bahkan menjadikan anak TKI terpaksa dimasukkan dalam kartu keluarga orang lain yang bukan keluarganya agar bisa mengikuti sakramen komuni pertama.

Baca Juga: Kedaulatan Pangan Lokal Ribuan Tahun di Papua Tergerus Karena Raskin

Mereka hanya punya beban moral, sebagai momen yang terjadi  sekali saja seumur hidup, si anak tidak boleh melewatkannya begitu saja karena kekeliruan entah dilakukan siapa. Sungguh sangat memilukan. Belum hal-hal lain. Jika anda perhatikan, renungkan barang sejenak. Keterlaluan jika anda tidak menangis menyaksikan itu. Sialnya, itu menjadi bagian dari keseharian hidup kita, sudah sejak lama. Berlarut-larut. Kapan berakhir?

Akhirnya, saya harus menutup tulisan ini dengan sepenggal doa sebelum tidur agar pemerintah daerah hingga desa kita bisa menjalankan program ini dengan baik dan serius. Dimulai dari pendataan, identifikasi dan pemetaan potensi serta jumlah TKI dari lingkungan kita masing-masing. Jangan bangga jika daerah kita tidak masuk dalam program Desmigratif. Bukan karena kita sudah menyejahterakan masyarakat kita, tetapi karena kita tidak pernah punya niat, dan jujur menunjukkan data soal kondisi masyarakat kita yang sesungguhnya.

Cukup sudah peti jenazah datang mampir di katong pu daerah. Itu sangat menyakitkan. Sumpah. Kecuali jika ko memang tra punya hati saat liat katong pu saudara pu air mata batumpah terus sampe habis.. *(AA/MN)