Pasca Wisuda, Kelompok Milenial NTT Kemana? (Bagian I)
Cari Berita

Pasca Wisuda, Kelompok Milenial NTT Kemana? (Bagian I)

MARJIN NEWS
10 October 2018

Foto: Ilustrasi
Seorang kawan yang baru saja selesai diwisuda dari sebuah perguruan tinggi di Flores, Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu menanyakan kepada saya apakah media kami membutuhkan wartawan yang bisa bekerja paruh waktu atau tidak. Dengan berat hati saya harus mengakui bahwa sebagai seorang start up yang bergantung pada traffick google agar mendapatkan uang, usaha yang saya geluti bersama teman-teman sekarang tengah berada dalam dilema juga. Hidup enggan, mati pun tak mau.

Namun, itu justru membuat saya tidak patah arang. Sebagai seorang mahasiswa yang sudah memasuki semester akhir, saya sendiri sebenarnya juga mengalami ketakutan yang sama. Setelah selesai kuliah dan bebas dari tanggungan orang tua, sanggupkah saya menghidupi diri saya sendiri dan menjalankan kewajiban membiayai adik-adik saya sebagai seorang kakak tertua? Mampukah saya mendapat kerja sesuai passion saya dengan sebuah masa depan yang menjanjikan? Atau bisakah saya mewujudkan mimpi saya menciptakan lapangan pekerjaan untuk kawan-kawan saya?

Pertanyaan pertama dan kedua merupakan mimpi yang hampir dimiliki oleh setiap orang dimanapun di muka bumi ini. Sementara pertanyaan ketiga, hampir dilihat dan dirasa hanya sebagai pertanyaan pelengkap dan harus dikubur sangat dalam pada setiap angan seluruh orang muda kita, terutama di NTT termasuk saya karena beberapa alasan. Namun saya tidak menulis hal tersebut sekarang. Mungkin pada tulisan selanjutnya.

Sekarang mari melihat betapa ganas persoalan angka pengangguran di daerah kita berdasarkan hasil survey terakhir pada tahun 2018. Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Juli lalu mengumumkan hasil pendataan mereka yang mencatat bahwa penganggur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Februari 2018 sebanyak 76,3 ribu orang. Angka ini berkurang 3,9 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2017 sebesar 80,2 ribu orang.

Dari data tersebut juga diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT Februari 2018 mencapai 2,98 persen, turun 0,23 poin dari Februari 2017 sebesar 3,21 persen. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) NTT Februari 2018 sebesar 73,00 persen, naik 0,18 poin dibandingkan TPAK NTT Februari 2017 yang sebesar 72,82 persen.

Angkatan kerja NTT pada Februari 2018 sebesar 2,56 juta orang, bertambah 56,1 ribu orang dibanding angkatan kerja Februari 2017 sebesar 2,50 juta orang. Penduduk yang bekerja di NTT pada Februari 2018 mencapai 2,48 juta orang, bertambah 60,1 ribu orang dibanding keadaan pada Februari 2017 sebesar 2,42 juta orang.

Distribusi penduduk yang bekerja pada Februari 2018 berdasarkan KBLUI 2015, sebagian besar penduduk bekerja di kategori Pertanian sebesar 1,46 juta orang (58,63 persen). Diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (9,54 persen) dan Kategori industri Pengolahan sebesar 6,46 persen.

Dari angka-angka tersebut, harus diakui bahwa NTT cukup meyakinkan mampu mengurangi angka pengangguran di wilayahnya. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah pengangguran pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bagaimana dengan teman-teman yang baru lulus kuliah setelah bulan Februari 2018 dan masih menganggur? Kita baru bisa mengambil kesimpulan pada pertengahan tahun 2019, apakah konsisten menurun atau malah meningkat dan bahkan membeludak?

Disinilah sebenarnya letak kekeliruan kita paling utama. Data yang dirilis BPS itu masih terlampau umum untuk dijadikan acuan bagi para sarjana pengangguran kita dalam memetakan peluangnya diserap pada lapangan pekerjaan tertentu. Buta data jumlah penganggur akhirnya membuat para sarjana kita ramai-ramai tes CPNS dengan hanya mengandalkan keberuntungan berpihak kepadanya. Bagi saya data menjadi penting untuk membuat mereka bisa mencari alternatif lain agar tidak menganggur berdasarkan peluang mereka mendapatkan pekerjaan. Semakin sempit peluang, semakin berani mereka balik stir membuka usaha.

Dalam hal ini, pemerintah dengan berbagai lembaga di bawah naungannya harus bisa menyajikan data tersebut jika benar-benar menganggap ini menjadi persoalan sangat serius.

Siapa di antara pembaca sekalian yang pernah mendengar pemerintah kabupaten kita mengumumkan jumlah calon mahasiswa dan jumlah sarjana yang keluar dan masuk ke wilayahnya setiap tahun? Tidak ada. Karena hampir semua yang ada pada lingkaran kekuasan itu tidak dipilih karena sumber dayanya, tetapi karena hitung-hitungan kepentingan politik. Ini mungkin terlalu berlebihan, tetapi sudah mendarahdaging dalam tubuh korporasi kita.

Lalu solusi apa yang penulis tawarkan? Tidak ada. Masalah pengangguran itu masalah bersama. Kita harus menyelesaikannya secara bersama-sama pula. Sampai bertemu di tulisan selanjutnya. Jika pembaca yang budiman memiliki keprihatinan sama seperti saya, tulis ide dan tanggapan kalian di kolom komentar tulisan ini. Salam..

Oleh: Andreas Pengki