Panglima Hukum Togar Situmorang: Semoga di Bali Tidak Ada Hoax, Seperti Ulah Ratna Sarumpaet
Cari Berita

Panglima Hukum Togar Situmorang: Semoga di Bali Tidak Ada Hoax, Seperti Ulah Ratna Sarumpaet

MARJIN NEWS
5 October 2018

Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P. selaku pengamat kebijakan publik menilai bahwa memang sepatutnya Ratna Sarumpaet yang notabena sebagai pusat penyebar berita bohong tersebut harus diperiksa di kepolisian. (Foto: Istimewa)

Denpasar, Marjinnews.com-- Aktivis Ratna Sarumpaet akhirnya mengakui perbuatannya telah melakukan pembohongan publik terkait dengan berita bahwa dirinya telah dianiaya oleh beberapa oknum. Ratna meminta maaf kepada Prabowo Subianto hingga Amien Rais. Tidak hanya itu saja, Ratna juga meminta maaf kepada seluruh rekan Koalisi Indonesia Adil Makmur atas kebohongan yang telah diperbuatnya.

Terkait dengan hal tersebut, Ratna sudah diperiksa di Polda Metro Jaya Jakarta Pusat. Melihat hal ini, Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P. selaku pengamat kebijakan publik menilai bahwa memang sepatutnya Ratna Sarumpaet yang notabena sebagai pusat penyebar berita bohong tersebut harus diperiksa di kepolisian.

“Saya mengharapkan aparat hukum untuk bertindak tegas karena adanya berita hoax ini dianggap sebagai kejahatan yang bisa memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Apalagi bila dikaitkan dengan kedaulatan negara maka kejadian semacam ini harus benar-benar diberantas,” ujar Togar Situmorang

Terkait dengan penerapan hukumnya, Togar sebagai Calon DPRD Provinsi Bali No. 7 dari Partai Golkar ini menyarankan agar sesuai aturan hukum yang berlaku sesuai Pasal 14 dan 15 KUHP terkait penyebar berita hoax atau kabar bohong tanpa takut akan akan adanya intervensi dari berbagai pihak terutama dari kelompok partai politik tertentu.

Hal ini tidak terlepas dari pengalaman yang dialami advokat yang dijuluki “panglima hukum” tersebut, terkait dengan posisinya pada saat menjadi ketua advokasi Tim Mantra-Kerta.

 “Bahwa paslon kami pada saat itu diisukan didukung oleh kelompok HTI, sehingga kasus ini pernah kami laporkan ke Polda Bali,” tukasnya.

Togar mengimbuhkan, “walaupun telaah selesai Pilgub Bali, kami berharap di wilayah hukum Provinsi Bali tidak akan terjadi lagi adanya berita hoax-hoax sejenis kasus Ratna Sarumpaet, yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.”

Togar Situmorang mengimbau pada masyarakat, apabila mendengar, melihat, dan mengetahui baik adanya berita, tulisan, dan informasi yang belum tentu kebenarannya atau dari sumber yang tidak resmi, diharapkan jangan ikut menyebarkan, terpengaruh, atau bahkan ikut terpancing di tengah panasnya tahun politik. Karena penyebar pun tetap akan dikenakan ancaman Pasal 15 KUHP dengan 2 tahun penjara.

Laporan: Remigius Nahal