Marsel Ahang Kembali Berkicau: Ada Mafia Antara Eksekutif dan Legislatif di Manggarai
Cari Berita

Marsel Ahang Kembali Berkicau: Ada Mafia Antara Eksekutif dan Legislatif di Manggarai

MARJIN NEWS
1 October 2018

Foto: MarjinNews/R. Nahal

Ruteng, Marjinnews.com -- Marsel Ahang, Anggota DPRD Manggarai yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali berkicau.

Kicauan Ahang kali ini ialah menanggapi Sekda Manggarai Manseltus Mitak yang belum lama ini membantah tuduhannya atas laporan ke KPK terhadap Bupati Manggarai karena diduga terjadi pengadaan proyek fiktif.

Dalam bantahan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai menyampaikan dirinya justru mengkhawatirkan bahwa yang sesungguhnya fiktif adalah laporan Ahang ke KPK.

"Saya khawatir, laporan itu yang fiksi karena tidak mengacu pada data-data yang benar,” ujar Sekda Manseltus Mitak.

Terkait proyek-proyek berstatus KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) yang juga diberitakan sebagai materi laporan Ahang ke KPK, Mitak menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dipermasalahkan lagi.

"Seluruh proyek-proyek yang teken kontrak di atas bulan Agustus tahun 2017 itu semuanya telah rampung dikerjakan diawal tahun 2018, bahkan telah diaudit oleh BPK," terang Mitak.

Atas laporan Ahang ini juga, nampaknya bukan hanya pihak eksekutif yang ikut geram, pihak legislatif pun ikut melakukan hal serupa.

Buktinya, hanya selang sehari saja dengan konfrens pers oleh Sekda Manggarai yaitu Jumat (28/9), Pihak Legaslatif ikut menyusul menggelar Konfrens serupa pada Sabtu (29/9) yang intinya ikut membantah semua tudingan Ahang.

Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai yakni Wakil Ketua I Paulus Peos dan Wakil Ketua II Simprosa R. Gandut menegaskan bahwa tidak ada proyek fiktif sebagaimana disampaikan anggota dewan Marsel Ahang.

"Terkait tudingan fiktif itu, kami tegaskan tidak ada. Mungkin bisa tanya langsung ke Pa Marsel Ahang apa yang dia anggap fiktif itu," ungkap Paulus Peos.

Hal senada disampaikan oleh Simprosa Gandut. Menurut politisi Partai Golkar ini, seluruh APBD dihasilkan atas pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif.

"Marsel Ahang sendiri ada di dalam legislatif. Kalau bisa ditanya balik ke Pa Marsel Ahang, tolong dia sajikan data-data yang fiktif yang mana?” Papar Simprosa.

Balasan Ahang terkait bantahan Kedua lembaga ini menyebut antara Pemkab Manggarai dengan DPRD ada permainan mafia.

"Saya meyakinni, antara tim anggaran pemerintah dan tim Banggar DPRD tahun 2017 bersama Bupati Deno ada mafia," ujarnya.

Ahang memaparkan, katanya, logikanya, kalau pengerjaan proyek dari kontraktor yang tidak mencapai tanggal yang ditentukan seperti tanggal 31 Desember yang khusus anggaran perubahan, artinya, uang dari kontraktor tersebut masih ada pada kas daerah dan kontraktor ajukan adendum perpanjangan masa kerja.

"Pertanyaannya, kenapa ko dijadikan KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan)?" tanya Ahang.

Lanjut Ahang, untuk menutupi KDP tersebut, dilakukan rasionalisasi semua pembelanjaan di setiap OPD.

"Ada apa sebenarnya di tubuh tim anggaran pemerintah dan tim Banggar DPRD? Kenapa tim anggaran pemerintah selaku Sekda bersama Bupati tidak bernyanyi, sehingga aib ini terbongkar habis," ujarnya ketika ditanya MarjinNews, Minggu (30/9).

Ahang bahkan meminta, agar Sekda Manggarai selaku tim anggaran pemerintah bersama Bupati membongkar persoalan ini.

Sebab menurut Ahang, bukan hanya pemerintah yang melakukan KDP tetapi   bersama sebagian Anggota DPRD Manggarai juga.

Marsel Ahang membeberkan, bahwa pengalaman selama ini, ada kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaan proyek seperti ruang nifas di Dinkes Manggarai pada anggaran perubahan tahun 2016.

"Kontraktor tersebut masih ada sisa uang di Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT untk pembayaran termin terahirnya. Tetapi ko heran, malah daerah merasionalisasi setiap OPD guna menutupi KDP tersebut. Patut diduga ini sebuah permainan, mafia di tim anggaran," beber Ahang. (*)

Editor: Remigius Nahal