Jangan Salahkan “Pejabat” Kalau Mereka Korupsi

Foto: Dok.Pribadi

“Bukan Pilih Orang Karena Berapa Uang Yang Telah Diberikan Tetapi Pilihlah Orang  Apa Yang Akan Dia Lakukan Kedepannya Demi Kepentingan Publik”

Pejabat yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pejabat bublik, pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara, dimana menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara, yang termasuk dalam pejabat negara menurut Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu: Kepresidenan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur, Bupati dan wali kota. maka kelompok inilah yang sering diperbincangkan di kalangan masyarakat ataupun sesama kaum elit lainnya soal perilaku atau tindakan korupsi.

Memang kata Korupsi di mata masyarakat Indonesia menganggapnya hal yang memalukan bagi negara, hampir setiap hari kasus korupsi menghiasi layar kaca atau pun menjadi headline di berbagai media cetak atau media online. Adanya lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi sepertinya tidak menggentarkan oknum-oknum tersebut dalam menjalankan aksinya.

Mungkin lembaga pemberantas korupsi hanya dianggap angin lalu oleh oknum-oknum tersebut. Jika korupsi terus berlanjut maka masyarakat yang kurang mampu akan semakin tersiksa dan ekonomi rakyatpun semakin lama semakin memburuk.

Korupsi juga merusak struktur pemerintahan, menjadi penghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Praktek korupsi akan berlangsung terus menerus selama tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat sehingga timbul oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memperkaya diri sendiri.

Pengertian Korupsi Secara Umum, Menurut Para Ahli dan Undang Undang – Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Sedangkan arti yang lebih luas, korupsi adalh penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Tingkatan korupsi tentu berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan.

Para ahli ekonomi menggunakan definisi yang lebih konkretnya korupsi itu pertukaran yang menguntungkan (antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum ataupun swasta.

Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga meninmbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya.

Pengertian korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada tahun 1983 Kartono mengemukakann bahwa korupsi adalah tingkat laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, dan atau merugikan kepentingan umum dan negara.

Dari pengertian korupsi yang dipaparkan di atas, maka dapat juga diartikan bahwa korupsi sebagai tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan atau suatu kegiatan yang merugikan kepentingan publik dan masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.


Faktor Penyebab Tindakan Korupsi

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Ansari Yamamah pada penelitian di tahun 2009  bahwa ketika perilaku matrealistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi.

Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian terpaksa korupsi kalau sudah menjabat. Sehingga kesimpulannya adalah penyebab korupsi itu adalah faktor internal (pelaku/pejabat) dan faktor eksternal (masyarakat).

Faktor Internal, merupakan faktor pendorong korupsi yang muncul dari dalam diri setiap individu. Pada faktor internal juga ada beberapa antara lain; Pertama Sifat tamak / rakus, “Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki”.

Kedua, gaya hidup konsumtif, “Perilaku konsumtif tidak di imbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya atau lebih cocok dengan kalimat gaya hidup kemewahan”. Jadi salah satu kemungkinan untuk memenuhi itu semua adalah dengan korupsi.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari situasi lingkungan yang kondusif. Dalam hal ini munculnya tindakan korupsi ini adalah dari rakyat juga.


Rakyat Jadi Pemicu Utama Korupsi

Korupsi adalah perbuatan buruk yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara atau tindakkan penyelewengan serta penggelapan uang baik itu uang Negara atau uang lainnya yang dilakukan untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain.

Dalam tulisan ini ketika dilihat penyabab korupsi itu muncul dari faktor internal dan faktor eksternal seperti Ansari Yamamah pada tahun 2009 maka kita akan membahas lebih fokus pada faktor eksternal, faktor dari lingkungan masyarakat yang menjadi pemicu utamanya.

Seperti yang sering kita pelajari di bangku sekolah pada mata pelajaran PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), disitu tertulis Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi, negara yang sistem pemerintahan dari rakyat, oleh arakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat. Tetapi yang terjadi saat ini atau disituasi sekarang adalah dengan cara musyawarah mufakat maka korupsi dari rakyat, korupsi oleh karena rakyat, dan korupsi untuk rakyat juga.

Memeng tidak dipungkiri lagi ketika ada momen pesta demokrasi seperti pada tahun 2019 mendatang nanti, pada saat-saat seperti inilah dari para calon atau kandidat seperti  Presiden, DPR, DPD lagi kencang dengan namanya kampanye, dimana suatu kandidat akan mempermosikan diri mereka dengan memaparkan visi-misi atau program kerja sehingga masyarakat mampuh mempertimbangkan mana kandidat yang cocok  menjadi pemimpin  sesuai dengan mereka impikan.

Di sisi ini tim kampanye atau relawan mengumpulkan masyarakat untuk menghadiri bersama para calon dalam agenda tatap muka atau biasa disebut sosialisasi. Di waktu yang bersamaan tersebut juga para tim dikejutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak ada dalam agenda tersebut. Di dalam pikiran mereka  adalah uang.

Tetapi situasi di lapangan kata uang yang diperbincangkan, bukan saja tim kampanye dengan masa pemilih yang akan hadir tetapi anatara sesama merekapun bicarakan soal uang.

Memang sering terjadi seperti ini, entah itu pada kampanye Presiden, DPR, DPD, Gubernur, Bupati atau wali kota. Ketika diajak untuk menghadiri pasti pertanyaan sebelumnya tentang uang duduk, uang makan, uang transportasi, pokonya di momen seperti ini apaun alasan yang ada di dalam benak masyarakat atai pemilih selalu dikaitkan dengan uang, jika ada uang runang atau lokasi sosialisasi penuh. Lebih konyolnya di tingkat pemilihan ketua RT/RW pun terjadi hal yang sama seperti demikian, uang, uang dan uang.

Dalam hal ini dengan tak sadar pemilih sedang memperalatkan para calon atau kandidat untuk melakukan korupsi di suatu waktu ketika menjabat sebagai pejabat publik. Coba kita bandingkan jikalau di setiap titik para calon atau kandidat turun ke lapangan dan dibagikan per kepala dengan jumlah yang cukup banyak, berapa besarkah uang yang telah dihabiskan dan berapakah gaji untuk para pejabat? maka disinilah peluang besar bagi para pejabat korupsi sehingga bisa menutup keuangan yang telah mereka keluarkan sewaktu kampanye.

Pilih Orangnya Bukan Jual Diri
Dalam UU Pilkada pada pasal 187A disebutkan setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dari kutipan di atas dalam ilmu politik dan hukum mengggunakan istlah money politic atau dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Jadi Money politic adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.

Lebih detail lagi Ketentuan soal larangan politik uang sudah diatur jelas dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal 73 UU Pilkada, mengatur soal larangan praktik ini, yaitu sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon atau calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan putusan Bawaslu.

Dilihat dari  UU diatas, sudah jelas sekali kalau itu adalah larangan keras terhadap para calon membatasi hak pemilih untuk memilih calon lawannya. Terlepas dari UU sudah melarang akan politik uang tetapi masih adanya pemilih ketika di datangkan tim kampanye atau relawan dalam hal ini untuk sosiali atau promosikan jagoannya, tetapi kata uang itu selalu disebutkan oleh para memilih. Maka kesimpulannya bahwa para pemilih sedang menggadaikan dirinya,para pemili lapar dan butuh disuap. Sehingga praktik seperti tersebut bisa mengakibatkan peluang pejabat untuk korupsi.

Perlu diketahui juga bahwa orang yang mencalonkan diri sebagai pejabat publik bukan sebagai profesi utama atau pun karena ingin mengusai, melainkan mereka mencalonkan diri karena atas dasar pengabdian terhadap negara. Mungkin dengan cara seperti ini yang mampu dilakukan.

Orang – orang yang mencalonkan diri bukan karena punya banyak uang, tetapi mereka hanya punya ide atau gagasan yang ingin membangun negaranya, lebih khusus membangun daerah atau wilayah setempat. Dengan ide atau gagasan tersebutlah yang ditawarkan kepada masyarakat, maka ketika diundang atau panggil bukan tanya uang duduk atau uang makan, tapi hadirlah untuk mendengarkan ide atau gagasan. Karena itu sebagai tolak ukur ketika dia memimpin.

Dari beberapa faktor dan uraian contoh di atas, bahwa partisipasi politik masyarakat sangatlah penting guna keberlangsungan demokrasi di Negara ini. Serta memberikan sebuah pencerahan atau membuka ruang untuk berpikir bagi masyarakat umum sehingga partisipasi tersebut jangan salah digunakan dalam pemilihan umum dan jadilah pemilih yang rasional.

Pemilih yang punya sifat rasionalnya tinggi, dalam hal ini pilih orangnya karena visi misi atau program kerja dan track record yang telah dilalui pada masa lampau. Orang yang mempunyai kapasitas dan atau nalar yang mencukupi demi membangun sutu negara atau wilayah daerah kekuasaannya. Bukan pilih orang karena berapa uang yang telah diberikan, tetapi pilihlah orang apa yang akan Dia lakukan kedepannya demi kepentingan publik.

Oleh: Y.P. Loleck Mae
Mahasiswa Pascasarjana STIKIM Jakarta

COMMENTS

Name

Artikel,140,Bali,110,Bedah Buku,1,Ben Senang Galus,1,Bencana Alam,1,Berita,145,Bhineka,2,BNI,1,Bola,2,bom,1,Bom Bunuh Diri,4,Borong,3,BPJS,1,Budaya,41,Bung Karno,1,Bunuh Diri,3,Bupati Mabar,1,Camilian,1,Cerpen,175,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,538,Daerah. Riau,1,Dana Desa,1,Dari Kami,2,Demokrasi,22,Denpasar,18,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,4,Donny Isman,1,DPR RI,4,E-KTP,4,Editorial,34,Ekonomi,5,Ekspresi,1,Ende,6,Entrepreneur,1,Feature,36,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,11,Focus Discussion,4,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,gaya hidup,4,Gedged,1,Gempa,6,Gereja,3,Gereja Katolik,3,Gerindra,1,GMKI,1,GMNI,3,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,1,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,1,Hiburan,25,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,61,Human Trafficking,4,IBT Expo,1,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,1,Indonesia,1,Indonesian Idol,8,Inspirasi,13,Internasional,16,Internet,2,Investasi,1,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,5,Jatim,3,Jawa Tengah,1,Jawa Timur,1,JK,1,Jogyakarta,2,Jokowi,18,JRUK Sumba,2,jurnal Terbaru,1,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,272,KDRT,1,Keagamaan,7,kebakaran,4,Kebangsaan,1,kebudayaan,2,kecelakaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,2,Kemanusiaan,62,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,154,kepemudan,8,kerohanian,2,Kesehatan,8,Ketahanan Nasional,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,60,KPK,12,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,51,Kritik Sastra,4,Kupang,24,Labuan Bajo,51,Lakalantas,9,Larantuka,1,Lembata,2,Lifestyle,6,Lingkungan Hidup,15,Literasi,14,lombok,1,LP Cipinang,1,Luar Negeri,4,Mahasiswa,41,Makanan Khas,1,Makasar,6,Makassar,4,Malang,3,Manggarai,112,Manggarai Barat,20,Manggarai Timur,24,Marianus Sae,1,Marion Jola,3,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,7,Media,2,Media Sosial,3,Medsos,2,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Milenials,52,Motang Rua,1,Muda Petani,1,musik,1,Narkoba,8,Nasional,275,Natal,19,Ngada,7,Novanto,2,Novel,16,NTT,200,Nyepi,2,Olahraga,11,Opini,400,Orang Muda,15,Otomotif,1,OTT,2,Papua,15,Pariwisata,26,Partai Politik,25,Pasangan,16,Paskah,2,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,17,Pemuda,3,Pencurian,2,Pendidikan,89,Penerbangan,4,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,20,Perindo,1,Peristiwa,1032,Peritiwa,2,Pers,3,Perzinahan,1,Petani,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,1,Pilgub,41,Pilkada,102,Pilpres 2019,23,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,22,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Pojok Redaksi,34,Polisi,25,politik,90,Politikus,6,POLRI,5,PP PMKRI,1,Pristiwa,31,Prosa,1,PSK,1,Puisi,85,Puteri Indonesia,2,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,4,Refleksi,15,reformasi,1,Regional,6,Religi,2,Remaja,1,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,1,Ruteng,26,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,9,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,2,Sekilas Info,23,seleb,1,Selebritas,18,Sidoarjo,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,19,Sospol,39,Start Up,1,Suara Muda,45,Sumba,8,Surabaya,36,Tahun Baru,9,Tahun Baru. Remigius Nahal,1,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,11,Tentang Mereka,44,Tenun Manggarai,1,Terorisme,16,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Togar Situmorang,5,Tokoh,17,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,1,traveling,9,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,2,Viral,3,Wisata,4,Wisuda,1,WNA,1,
ltr
item
Muda Membaca Dunia: Jangan Salahkan “Pejabat” Kalau Mereka Korupsi
Jangan Salahkan “Pejabat” Kalau Mereka Korupsi
https://3.bp.blogspot.com/-wDKo2BLOUkQ/W84Qbg2t3wI/AAAAAAAADOI/vr3zWSmwtoobosWo8SQKkbW9dAfdA2eqQCLcBGAs/s320/20181023_020105_0001.png
https://3.bp.blogspot.com/-wDKo2BLOUkQ/W84Qbg2t3wI/AAAAAAAADOI/vr3zWSmwtoobosWo8SQKkbW9dAfdA2eqQCLcBGAs/s72-c/20181023_020105_0001.png
Muda Membaca Dunia
http://www.marjinnews.com/2018/10/jangan-salahkan-pejabat-kalau-mereka.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2018/10/jangan-salahkan-pejabat-kalau-mereka.html
true
971126874416220402
UTF-8
POSTINGAN LAIN Not found any posts LAINNYA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete Oleh Home PAGES Kiriman Baca Semua Rekomendasi untuk Anda LABEL ARCHIVE CARI Semua Kiriman Tidak Ditemukan Apa yang Anda Cari Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 Jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Pengikut Ikuti THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy