Catat, Upah Minimum Kabupaten Badung Naik Menjadi Rp.2,7 Juta
Cari Berita

Catat, Upah Minimum Kabupaten Badung Naik Menjadi Rp.2,7 Juta

MARJIN NEWS
31 October 2018

Foto:Ilustrasi

Badung, Marjinnews.com -- Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Badung diwacanakan naik sebesar 8,3 persen per 2019 mendatang.

Alhasil, UMK yang tahun ini sebesar Rp 2,5 juta menjadi 2,7 juta. Kenaikan UMK ini pun sudah mendapat persetujuan Dewan Pengupahan, terdiri unsur serikat pekerja, pengusaha, serta pemerintah.

Dilansir Baliexpress.com, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung, Ida Bagus Oka Dirga, Selasa (30/10) mengatakan kenaikan UMK tersebut telah disepakati Dewan Pengupahan. 

“Setelah berproses, Dewan Pengupahan sepakati UMK tahun 2019 naik 8,3 persen. Jika tahun 2018 UMK sebesar Rp 2.499.580, tahun 2019 naik menjadi Rp 2.700.297,” ungkapnya.

Oka Dirga menjelaskan kenaikan tersebut  merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 

“Sudah ada ketentuan terkait UMK. Kami di Badung sudah berdasarkan PP 78 itu, sehingga disepakai Dewan Pengupahan, UMK Badung tahun 2019 naik,” jelasnya.

Namun demikian penetapan kenaikan tersebut kata dia ada di tangan Pemprov Bali. Oleh karena itu, pihaknya akan segera menyampaikan hasil kesepakatan tersebut ke Bupati Badung untuk kemudian diteruskan ke Pemerintah Provinsi Bali untuk penetapan. 

“Penetapan UMK ini adalah kewenangan Provisin Bali (Gubernur). Makanya, kami akan laporkan dulu ke pimpinan,” tegasnya.

Mantan Kabag Keuangan Setda Badung itu melanjutkan, jika Pemprov Bali sudah menetapkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada para pengusaha di Badung. Ia berharap, kenaikan UMK bisa diterapkan per 1 Januari 2019. 

“Kalaupun ada pengusaha yang belum siap menerapkan UMK baru, bisa mengajukan penundaan sesuai prosedur perundang-undangan,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bali Cabang Badung, I Wayan Suyasa, menyambut positif disepakatinya UMK tahun 2019. 

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pengupahan yang telah menyepakati UMK. Bagi kita ini cukup tinggi,” ujarnya.

Suyasa yang juga Ketua Komisi I DPRD Badung itu menyatakan, dirinya selaku perwakilan serikat pekerja berharap UMK ini sebagai jaring pengaman, khususnya bagi pegawai yang baru bekerja antara 0-1 tahun. 

“Namun, kalau sudah lebih dari masa kerja satu tahun, bukan UMK lagi patokannya, tapi bagaimana kondisi masing-masing perusahaan, karena pekerja adalah bagian dari perusahaan,” tandasnya. (*)

Editor: Remigius Nahal