Caleg Perempuan Masih Rawan Gagal pada Pemilu 2019
Cari Berita

Caleg Perempuan Masih Rawan Gagal pada Pemilu 2019

17 October 2018

Gambar: Ilustrasi
Sejak beberapa waktu lalu, persiapan menuju Pesta Demokrasi tahun 2019 sudah mulai memasuki tahapan paling krusial yaitu kampanye. Berbagai strategi tengah dilancarkan untuk dapat meraih sebanyak-banyaknya suara agar tampuk kekuasaan itu benar-benar dikuasai berdasarkan amanat atau legitimasi rakyat.

Bagi penulis, mengangkat topik tentang keterlibatan perempuan pada Pemilu 2019 cukup menarik seiring dengan berbagai macam keraguan yang selalu berbanding lurus dengan “kenekatan” mereka melebur dalam praktik demokrasi kita yang masih didominasi oleh laki-laki itu.

Pada pemilu kali ini, kita harus bersyukur bahwa dari sisi jumlah dan persentase, perempuan yang menjadi calon anggota legislator cenderung meningkat. Pada Pemilu 2014, dari total 6.607 caleg ada 2.467 perempuan yang jadi caleg (37,67 persen). Sementara pada Pemilu 2019, persentase keterwakilan perempuan mencapai 40,08 persen yakni 3.200 perempuan dari 7.985 kursi DPR.

Kecenderung positif ini tentunya menjadi angin segar bagi kita semua. Namun, apakah ini akan menjadi pertanda bahwa dengan meningkatnya angka partisipasi perempuan dari segi jumlah seperti yang terurai di atas maka secara otomatis angka keterpilihan mereka menjadi anggota dewan juga meningkat?

Ternyata tidak. Data DPR menunjukkan, pada periode 1999-2004, dari 500 anggota DPR ada 45 perempuan (9 persen). Jumlah ini naik pada periode 2009-2014 menjadi 101 perempuan dari 560 orang (18,04 persen). Namun terjadi sedikit penurunan pada periode 2014-2019, yakni 97 perempuan dari 560 orang (17,32 persen).

Apa masalahnya?
Meski UU tentang Zipper yang mengamanatkan bahwa harus ada penyisipan satu caleg perempuan di antara caleg laki-laki, Partai Politik tanah air ternyata masih menempatkan perempuan untuk mendominasi nomor urut paling buncit pada kertas suara Pemilu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nomor urut memiliki andil besar dalam menentukan lolos tidaknya seorang caleg.

Menurut riset Marc Meredith dan Yuval Salant yang dipaparkan di artikel “First Among Equals?” dalam Kellog Insight, Northwersten University, AS, pada Oktober 2010 menyimpulkan, kandidat yang berada di daftar atas surat suara mendapat suara lebih banyak ketimbang ketika mereka yang ditempatkan di urutan lain, terlepas dari kebijakan yang diusung atau kepribadian mereka. Riset itu bahkan menyimpulkan bahwa ketika kandidat ditempatkan di daftar urut pertama surat suara, kesempatan mereka memenangi pemilihan bisa naik hingga hamir 5 persen.

Riset Pusat Kajian Politik Unversitas Indonesia pada Pemilu Legislatif 2009 dan Pemilu Legislatif 2014 juga mengindikasikan, calon terpilih didominasi oleh mereka yang berada di nomor urut tiga teratas. Pada Pemilu 2009, sebanyak 64,96 persen caleg terpilih ialah yang bernomor urut 1, kemudian 19,34 persen bernomor urut 2, dan 6,39 persen bernomor urut 3. Persentase tidak jauh berbeda juga terlihat pada Pemilu 2014. Caleg terpilih nomor urut 1 ada 62,14 persen, nomor urut 2 sebanyak 16, 96 persen dan nomor urut 3 ada 4,46 persen.

Bagaimana Mengatasinya?
Ketetapan yang sudah diatur jauh-jauh hari sebelum masuk ke tahap kampanye memang sudah tidak bisa lagi diatur kembali. Harus kita akui bahwa kita agak sedikit terlambat menyadari hal ini, namun bukan berarti kita benar-benar telah kehilangan harapan. Masih ada cukup waktu untuk menekan keterpojokkan perempuan dalam kontestasi Pemilu 2019 mendatang.

Beberapa bulan lalu, penulis mengikuti sebuah seminar yang dilaksanakan oleh IDN Times di sebuah hotel di Malang. Seminar yang mengangkat tema “Politik itu Cantik” tersebut menghadirkan beberapa politisi perempuan senior sebagai pembicara. Hampir kesemuanya adalah artis dengan tingkat kepopuleran di atas rata-rata. Meski demikian, mereka ternyata masih memiliki keresahan tersendiri ketika terjun ke dunia politik. Populer saja tidak cukup untuk memenangkan sebuah Pemilu yang memaksa siapa saja untuk bersaing cukup ketat.

Dari keresahan itu, termasuk atas masalah-masalah yang diangkat penulis pada tulisan ini mereka menggagas sebuah gerakan yang diberi nama “Sisterhood Politics”. Gerakan ini sangat sederhana, pemilih perempuan hanya perlu bersatu memenangkan calon perempuan dalam Pemilu karena mereka merasa sama secara jasmani dan rohani sebagai perempuan. Apakah ini efektif?

Belum teruji sebab Ananda Gudban, yang menjadi salah satu pembicara dalam seminar tersebut keburu ditangkap KPK beberapa saat sebelum dia bertarung dalam Pilwali Kota Malang pada Pilkada serentak lalu.

Namun, bagi penulis gerakan politik ini pernah dan telah berhasil dilakukan di NTT melalui sosok seorang Emi Nomleny. Emi adalah satu-satunya perempuan dalam pertarungan Pilkada serentak lalu melawan tiga pasangan lainnya yang adalah laki-laki. Bahkan dia berhasil menduduki peringkat kedua suara terbanyak, setelah gubernur terpilih padahal pasangannya Marianus Sae masih ditahan KPK karena kasus korupsi sampai hari pemilihan.

Jika mengacu kepada kasus Emi, sejauh pengamatan penulis selama masa kampanyenya di beberapa daerah, dia benar-benar menunjukkan bahwa meski dia perempuan dan berjuang sendirian tanpa sang calon gubernur, dia tidak akan menyerah. Dia akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Pada kondisi inilah psikologi pemilih terutama perempuan merasa menjadi sedikit tergugah dan secara tidak langsung alam bawah sadar mereka menaruh simpatik kepadanya.

Jadi, bagi penulis apapun tantangan yang dihadapi perempuan dalam kontestasi politik tahun 2019 mendatang; hal pertama yang harus dilakukan adalah mengalahkan rasa takut dalam diri sendiri. Keluar dari zona nyaman, cukup belajar dari Emi Nomleny maka angka keterikatan pada peluang gagal itu bisa diminimalisir.

Oleh: Andi Andur