Bupati Deno Tidak Usah Kebakaran Jenggot Terkait Laporan Dirinya ke KPK
Cari Berita

Bupati Deno Tidak Usah Kebakaran Jenggot Terkait Laporan Dirinya ke KPK

MARJIN NEWS
1 October 2018

Foto: Istimewa
Ruteng, Marjinnews.com -- Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, S.H., M.H dilaporkan ke KPK oleh Anggota DPRD Manggarai, Marsel Ahang.

Bupati Deno dilaporkan karena diduga terjadi pengadaan proyek fiktif di Manggarai.

Atas laporan Ahang ke lembaga antirasuah tersebut, Bupati Deno melalui Sekretaris Daerah Manseltus Mitak langsung menggelar konferensi Pers.

Dalam Konpres yang dilakukan pada Jumat (28/9) Sekda Mitak dengan tegas membantah semua tudingan Ahang.

Melihat polemik Bupati Deno vs Marsel Ahang soal laporan ke KPK itu, Kandidat doktor hukum Laurentius Ni, SH., MH ikut berkomentar.

Menurut Laurentius Ni, SH.,MH, Pemkab Manggarai tak perlu kebakaran jenggot soal kebenaran Laporan Marsel Nagus Ahang ke KPK.

“Toh kalau tidak benar, pasti KPK tidak akan meneruskan penyelidikan terhadap dugaan seperti yang dilaporkan ke KPK,” kata Laurentius.

Sebab, kata Laurentius, yang dijelaskan oleh Sekda Manggarai seperti yang dituliskan disejumlah media massa itu soal prosedur pembahasan anggaran serta penetapannya.

“Sementara yang dilaporkan oleh Marsel Ahang adalah DUGAAN. Dugaan tentu ada bukti awal yang dapat mengindikasikan bahwa ada proyek yang fiktif. Soal benar atau tidaknya proyek fiktif kewenangan itu pada pengadilan (Tipikor),” beber Laurentius.

Intinya, kata Laurentius, salah satu anggota DPRD Manggarai dari partai PKS, menduga ada proyek yang fiktif sehingga dia sampai melaporkan hal ini ke KPK karena salah satu fungsinya adalah fungsi pengawasan.

“Laporan ini sudah di KPK tentu menjadi catatan tersendiri, karena itu, biarkan proses itu berjalan dan pihak KPK yang menetukan benar atau tidak laporan Marsel Ahang soal dugaan proyek fiktif,” jelas Laurentius.

Ia berujar bahwa pemerintah daerah kabupaten Manggarai tidak bisa mengklaim bahwa laporan Ahang itu tidak benar.

“Tentu bagi Ahang laporan ini benar, kalau menurut pemerintah tidak benar, tentu laporan nanti terbantahkan pada waktu pembuktian oleh pemda Manggarai”, tukasnya.

Sebelumnya  Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Manseltus Mitak kepada sejumlah awak media menegaskan bahwa laporan Marsel Ahang yang disampaikan ke KPK itu tidak benar dan Rakyat Manggarai perlu memahami mekanisme serta informasi yang utuh terkait anggaran APBD dan korelasinya dengan Proyek yang ada di Kabupaten Manggarai.

“APBD ini ditetapkan melalui Perda. Jadi Bupati tidak semena – mena mengatur proyek tanpa mengikuti mekanisme Perda” Tegas Mitak di Kantor Bupati pada Jumat 28/9/2018, seperti dilansir Kabarnusantara.net.

Khusus terkait proyek APBD, tegasnya lagi, dimulai dari Tim Anggaran yang tugasnya menyusun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan kemudian diajukan lagi ke DPRD untuk dibahas oleh Tim Badan Anggaran.

Lanjutnya, berdasarkan hasil pembahasan itu maka lahirnya APBD yang kemudian diparipurnakan oleh Pemerintah dan DPRD terus akan dijabarkan lagi dalam dokumen pelaksana anggaran sehingga tidak ada satu proyek yang fiktif atau tidak ada dalam dokumen pelaksana anggaran. Semuanya tentu ada.

“Semua anggota DPR menghadiri Paripurna pada saat itu dan APBD itu resmi dibahas secara bersama," pungkas Mitak. (*)

Sumber: Floreseditorial/MarjinNews
Editor: Remigius Nahal