Tiga Tahun Memimpin Manggarai, Pasangan Deno-Madur Dihantam Mosi Tidak Percaya dari Anggota Dewan
Cari Berita

Tiga Tahun Memimpin Manggarai, Pasangan Deno-Madur Dihantam Mosi Tidak Percaya dari Anggota Dewan

MARJIN NEWS
19 September 2018

Foto: Istimewa
Ruteng, Marjinnews.com -- Bupati Manggarai DR, Deno Kamelus SH,. MH dan Wakil Bupati Manggarai Drs, Viktor Madur sudah tiga tahun memimpin Manggarai.

Pasangan yang diusung oleh Koalisi Kerakyatan ini memiliki kekutan 17 kursi di DPRD Manggarai yang terdiri dari gabungan Partai Gerindra, PAN, Demokrat, PKPI, PKS, dan PBB.

Pasangan dengan jargon DM (Deno-Madur) ini mampu menumbangkan jagoan PDI Perjuangan yaitu Paket HEAD (Heri-Adolf) yang diusung oleh koalisi Gotong Royong dengan gabungan PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, Golkar, dan PKB dengan kekuatan 18 kursi dari 35 kursi di DPRD Manggarai.

Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan pasangan Deno-Madur ini menyimpan rasa ketidakpuasan oleh kalangan Dewan.

Rasa ketidakpuasan itu muncul dari salah satu anggota DPRD Manggarai dari Fraksi PKS Marsel Ahang.

Merasa kepemimpinan Deno-Madur selama tiga tahun buruk, Politisi PKS ini menyampaikan mosi tidak percaya kepada Bupati Manggarai DR, Deno Kamelus SH,. MH dan Wakil Bupati Manggarai Drs, Viktor Madur.

"Saya Marsel Nagus Ahang SH, anggota DPRD Manggarai dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan bukan atas nama partai tetapi atas nama peribadi kader PKS yang merupakan partai pengusung Dr, Deno Kamelus, SH,. MH pada saat Pilkad tahun 2015 menyatakan mosi tidak percaya dengan kepemimpinanya," ujar Ahang kepada MarjinNews Rabu (19/9) sore.

Anggota DPRD asal Dapil Lelak-Ruteng ini menyampaikan 6 point mosi tidak percaya yang dilayangkan kepada pemimpin Manggarai itu.

Pertama, modus pro kepentingan rakyat tetapi dia mengutamakan kepentingan para pengusaha yang mendukung kesuksesanya saat kampanye pilkada tahun 2015 lalu.

Kedua, dinilai kepemimpinanya sarat mengutamakan kepentingan peribadinya dalam mendesain pengaturan kerja proyek di kabupaten Manggarai. Salah satu contoh pengaturan pembagian proyek dana dari BNPB senilai Rp.18 miliar lebih.

Ketiga, semua tender proyek sudah by desain atau sudah diatur untuk kepentingan timsesnya, sehingga mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp 35 miliar lebih. Yang korban adalah para ASN, di mana banyak rasionalisasi pembelanjaan serta perjalanan dinas maupun belanja publik lain disetiap OPD (Organisasi Perangkat daerah.

Keempat, soal berkantor di Desa. Selama kepemimpinan Deno-Madur tidak ada dampak yang positif. Malah ada para Kades yg terjerat kasus korupsi Dana ADDK dan banyak keluahan para Kades dan aparat ASN bahwa dengan berkantor di desa kami dibeban untuk mengumpul dana guna menerima Bupati Manggarai.

Kelima, persoalan penerapan enam hari kerja bagi para ASN di kabupaten Manggarai. DPRD sudah mengusulkan untuk lima hari kerja  para ASN tetapi bupati menolak.

Sementara di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ASN hanya menerapkan lima hari kerja dan patut diduga bahwa ada sebuah permainan dalam persoalan tata keuangan daerah sehingga tidak di terapkan lima hari kerja.

Keenam, dalam diri kepemimpinan Bupati Deno ada kesombongan intelektual. Merasa dirinya adalah lebih hebat di kab Mangggarai sehingga 34  anggota Dewan tunduk pada kepeminpinanya baik partai pendukung maupun partai yang tidak mendukung Deno-Madur waktu Pilkada tahun 2015 yang lalu

"Dari keenam poin tersebut diatas saya selaku anggota DPRD dari PKS, sekali lagi menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Bupati Deno dan saya siap apa pun bentuk teguran dari pimpinan partai PKS," tegas Ahang.

Ahang memaparkan,tujuannya melayangkan mosi tidak percaya kepada Pasangan Deno-Madur ini demi memperbaiki kepemimpinan mereka di daerah ini sehingga tidak bermodus sok suci dan munafik seolah tidak ada pelanggaran.

Ia berharap juga terhadap partai oposisi agar jangan melempem alias diam membisu berkaitan denga sikap kepemimpinanya yang tidak menghargai lembaga Dewan.

"Seperti tahun lalu bupati Deno merubah sepihak KUA PPAS yang sudah disepakati oleh pimpinan dewan, tetapi entah kenapa yang terjadi tahun lalu  diam dan membisu," jelas Ahang.

Lanjut Ahang, waktu kejadian tahun lalu dimana Bupati Deno merubah sepihak KUA PPAS sempat sidang Dewan skor dua minggu.

"Lalu patut dipertanyaakan hal yang terjadi saat itu dimana DPRD manggarai menyetujui saja apa yang dibuat," tutup Ahang. (*)

Editor: Remigius Nahal