Penyalahgunaan Dana Bencana, Bupati Manggarai Dilaporkan ke KPK
Cari Berita

Penyalahgunaan Dana Bencana, Bupati Manggarai Dilaporkan ke KPK

MARJIN NEWS
12 September 2018

Foto: Istimewa
Ruteng, Marjinnews.com -- Bupati Manggarai Deno Kamelus, ternyata sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Anggota DPRD kabupaten Manggarai, Marsel Ahang pada 20 Juli 2018 lalu.

Ahang melaporkan Bupati Deno atas penyalahgunaan dana Bencana alam yang dialokasikan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) senilai 18 Miliar Rupiah.

Laporan Ahang tersebut diterima oleh Lidia Theresia Bangun selaku staff Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Politisi Asal Kecamatan Ruteng itu menjelaskan, Bupati Manggarai Deno Kamelus diduga kuat telah mengalih fungsikan Dana yang dialokasikan oleh BNPB.

“Proposal itu diusulkan pemerintah daerah kabupaten Manggarai pada awal tahun 2017 dan dicairkan pada Desember tahun 2017,” jelas Ahang.

Ahang memaparkan, pemerintah daerah kabupaten Manggarai telah melakukan proses tender atas dana yang bersumber dari BNPB tersebut pada bulan Juli tahun 2018.

“Hampir separuh dari proyek yang ditenderkan tersebut bukan merupakan proyek bencana alam, melainkan proyek infrastruktur yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan bencana alam,” terang Marsel Ahang.

Menurutnya, dari 16 paket proyek yang ditenderkan oleh pemerintah daerah kabupaten Manggarai yang sumber dananya berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, cuma 1 paket proyek yang dikerjakan karena bencana alam.

“Paket itu adalah paket proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi jembatan Wae Wuang yang dikerjakan oleh Silik Mantara senilai Rp. 6.400.000.000, sementara 15 paket proyek lainnya itu bukan karena bencana Alam,” ujarnya.

Selain itu, kata Ahang, ada dugaan nepotisme dalam proyek – proyek yang ditenderkan oleh pemerintah sebab, beberapa diantaranya dikerjakan oleh keluarga bupati Deno sendiri.

Atas dasar itulah, dirinya telah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta untuk melaporkan Bupati Deno selaku pejabat yang paling bertanggung jawab atas dana yang bersumber dari APBN itu.

“Saya sudah temui BNPB pada tanggal 18 Juli lalu, menurut pihak BNPB menjelaskan bahwa memang benar pihak BNPB sudah datang ke kabupaten Manggarai, namun mereka cuma mengambil sampling yaitu di Wae Wuang tetapi tidak melakukan survei atas keseluruhan lokasi bencana seperti yang disampaikan Bupati Deno dalam proposalnya,” ujar Ahang.

Politisi PKS itu berharap agar laporan yang disampaikan ke KPK tersebut bida ditindaklanjuti.

"Saya berharap KPK bisa melakukan pulbaket dengan laporan saya. Dan saya sudah menjalankan kewajiban sebagai Anggota dewan yaitu melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan Pemkab Manggarai. Saya serahkan sepenuh kepada KPK tugas saya sudah selesai untuk menginformasikan suatu keadaan di daerah Kabupaten Manggarai," pungkasnya.

Ketika dikonfirmasi MarjiNnews, terkait laporan anggota DPRD Marsel Ahang tersebut, Bupati Manggarai Deno Kamelus mengatakan
pengelolaan dana bencana itu tidak ada yang melanggar aturan.

"Tidak ada aturan yang dilanggar dalam pengelolaan dana bencana," jawab Deno melalui pesan WhatsApp. (*)

Editor: Remigius Nahal