Melarang Kegiatan #2019GantiPresiden di NTT, TPDI: Kapolda Patut Diapresiasi
Cari Berita

Melarang Kegiatan #2019GantiPresiden di NTT, TPDI: Kapolda Patut Diapresiasi

MARJIN NEWS
6 September 2018

Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Advokat Peradi. Foto: Istimewa
Marjinnews.com-- Kapolda NTT dan jajarannya telah ikut menciptakan iklim yang sehat bagi penegakan demokrasi di NTT terkait dengan Pilpres dan Pileg 2019. Kita patut mengapresiasi sikap tegas, tepat dan proporsional Kapolda NTT dan seluruh jajarannya.karena merespons dengan cepat perintah Kapolri untuk melarang kegiatan siapapun yang bersifat memecahbelah, mengganggu ketertiban dan kamanan masyarakat melalui kegiatan polotik dengan tagar #2019 Ganti Presiden#. Sikap Kapolda NTT yang responsif patut didukung oleh semua elemen warga masyarakat NTT sebabagai bagian dari tanggung jawab mawasyarkat membantu pemerintah menciptakan kondisi damai, tertib dan aman bagi seluruh masyaraka warga di daerah NTT.

Pelarangan Kapolda NTT patut kita dukung dan apresiasi, karena gerakan kelompok masyarakat yang dimotori oleh Mardani Ali Sera dkk. dengan tagar #2019 Ganti Presiden#, adalah gerakan inkostitusional, gerakan yang memyimpang dari mekanisme UUD.1945, tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, yang secara limitatif mengatur tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dan Ganti Presiden yamg sama aekali tidak memberi celah sedikitpun kepada Mardani Ali Sera dkk. untuk bisa melakukan misi #2019 Ganti Presisen#. Karena menurut UUD 1945, kewenangan mengganti Presiden hanyalah MPR RI, manakala Presiden berada dalam kondisi mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Dengan demikian gerakan Mardani Ali Sera dkk. sudah dapat dikategorikan mengarah kepada tindakan makar sebagai kejahatan untuk meniadakan kemampuan Presiden Jokowi melanjutkan sisia masa jabatan pada periode 5 tahun pertama dan haknya untuk ikut kembali sebagai Capres 2019 guna melanjutkan pada periode 5 tahun berikutnya jika seluruh ralyat Indonesia termasuk warga NTT mendudukungnya. Sikap tegas KAPOLDA NTT, memiliki landasan hukum dan moral yang sangat kuat untuk bertindak, karena konstitusi memberikan jaminan terhadap netralitas dan imparsial Polri di tengah masyarakat, sebagaimana jaminan itu telah dinyatakan dalam UU Kepolisian dan UU Pemilu.

Oleh karena itu gerakan masyarakat di berbagai tempat termasuk warga masyarakat NTT yang menolak aktivitas Mardani Ali Sera dkk. atau siapapun dengan hastag #2019 Ganti Presiden#, sudah direspons aecara positif oleh KAPOLRI dan KAPOLDA NTT dengan sikap melarang deklarasi atau apapun yang sejenis dengan gerakan hastag #2019 Ganti Peesiden#. Ini sekaligus pertanda bahwa kesadaran masyarakat NTT dalam bernegara, berpancasila, berkonstitusi sudah sangat tinggi demi menjaga prinsip Bhineka Tunggal Ika dan NKRI dari upaya pihak-pihak tertentu yang mencoba memecah belah bangsa ini dengan berbagai cara, termasuk melalui hastag #2019 Ganti Presiden#.

Penggunaan nomenklatur dengan hastag #2019 Ganti Presiden#, sesungguhnya adalah tindakan yang mencoba menyamarkan dan mengecoh publik seolah-olah Ganti Presiden itu identik dengan memilih Presiden dalam Pemilu 2019. Padahal antara memilih Presiden dan Wakil Presiden berbeda dengan Ganti Presiden 2019, karena Ganti Presiden diatur dalam pasal 8 UUD 1945, tentang Presiden digantikan (Ganti Presiden), karena mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan keawjibannya dalam masa jabatannya, maka ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Gerakan dengan hastag #2019 Ganti Presiden# adalah gerakan yang disamarkan dan memiliki motif lain di luar motif konstitusi, karena seandainya yang dimaksud Ganti Presiden itu adalah ganti Presiden Jokowi, maka hal itu sepenuhnya menjadi usuran dan wewenang MPR karena hanya MPR-lah diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk memproses pergantian Presiden jika pada tahun 2019 ini Presiden Jokowi mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Ada tiga alasan utama, mengapa publik memberi menolak hastag #2019 Ganti Presiden#; Pertama, karena gerakan 2019 ganti presiden, adalah gerakan di luar mekanisme konstitusi, khususnya pasal 8 UUD 1945;
Kedua, gerakan #2019 Ganti Presiden# tidak didukung dengan alasan obyektif dan konstitusional karena realitasnya Presiden Jokowi sendiri tidak berada pada posisi : mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya; Ketiga, kewenangan mengganti Presiden hanya ada di tangan MPR dan tidak dapat disubstitusikan kepada siapapun, dan yang menggantikan jadi Presiden adalah Wakil Presiden yaitu Jusuf Kalla.

Publik sadar betul bahwa kita tidak sedang berada pada momentum Ganti Presiden, hastag #2019 Ganti Presiden# adalah tindakan menyamarkan supaya terkesan seolah-olah hastag #2019 Ganti Presiden# ini identik dengan Pilpres 2019, padahal tidak. Kita justru sedang berada pada momentum memilih Presiden dan Wakil Presiden dari Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, yaitu Presiden Jokowi-Kiyai Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk 2019.

Oleh karena itu sekali lagi Hastag #2019 Ganti Presiden#  menjadi Inkonstitusional, karena :

1. Penggerak hastag #2019 Ganti Presiden# tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kekuasaan dan wewenang untuk Ganti Presiden 2019.

2. Kewenangan Ganti Presiden berada pada MPR RI, hanya dengan alasan jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya, sesuai amanat pasal 8 UUD 1945.

3. Hastag #2019 Ganti Presiden# adalah gerakan makar dan memenuhi unsur delik makar, karena bertujuan mengganti Presiden 2019 di luar mekanisme konstitusi.

4. Hastag #2019 Ganti Presiden# adalah ajakan untuk makar, karena itu wajib hukumnya untuk ditolak.

Karena itu mari kita "Sambut dengan Suka Cita dan Mendukung Ajakan" #2019 Tetap Jokowi# dan "Menolak Tegas" hastag #2019 Ganti Presiden#.

Oleh: Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Advokat Peradi