Bupati Deno Dilaporkan ke KPK, Sekda Manggarai: Tindakan Ahang Menyesatkan Publik
Cari Berita

Bupati Deno Dilaporkan ke KPK, Sekda Manggarai: Tindakan Ahang Menyesatkan Publik

MARJIN NEWS
29 September 2018

Manseltus Mitak, Sekda Manggarai. Foto: Istimewa
Ruteng, Marjinnews.com -- Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Sekretaris Daerah angkat bicara terkait dengan laporan anggota DPRD Manggarai ke KPK.

Anggota DPRD Manggarai, Marsel Ahang melaporkan Bupati Manggarai Deno Kamelus atas dugaan adanya proyek fiktif yang terjadi di Manggarai.

Bertempat di Ruang Nuca Lale, Kantor Bupati Manggarai, Sekda Manggarai Manseltus Mitak didampingi oleh Kadis terkait melakukan Konfrensi Pers pada Jumat (28/9) untuk memberikan tanggapan terkait dengan laporan Marsel Ahang ke KPK yang menuduh Bupati Deno Kamelus menetapkan proyek fiktif di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai.

Sekertaris Daerah Kabupaten Manggarai, Manseltus Mitak, menyatakan hal tersebut merupakan bentuk pembohongan publik.

Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Mitak meluruskan klaim Ahang agar masyarakat mendapat penjelasan yang utuh.

“APBD kita ini ditetapkan melalui peraturan daerah. Jadi ini sebuah produk hukum daerah. Tidak ada proyek fiktif di dalam Peraturan Daerah terkait APBD dan itu tidak mungkin terjadi. Seluruh kegiatan atau proyek dianggarakan melalui peraturan daerah otomatis prosesnya mengikuti mekanisme Perda APBD,” kata Mitak didampingi sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan pernyataan Marsel Ahang yang dikutip beberapa media online, Sekda Manseltus Mitak mengatakan hal tersebut adalah bentuk penyesatan dan perlu diluruskan.

“Karena terkait anggaran maka saya selaku Ketua TAPD saya clearkan ini, supaya masyarakat bisa dicerahkan. Bahwa tak ada satupun proyek di daerah ini yang tidak termuat pada dokumen APBD, mulai dari KUA-PPAS sampai pada penetapan APBD yang terakhir diterjemahkan pada DPA,” jelasnya.

Khusus terkait APBD, ia menjelaskan, proses APBD dimulai dari tim anggaran yang salah satu tugasnya menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS). Kemudian, lanjut Mitak, KUA-PPAs diajukan  pemerintah daerah ke DPRD.

“Di DPRD, KUA-PPS ini dibahas oleh yang namanya Badan Anggaran DPRD. Berdasarkan hasil pembahasan di DPRD baik itu yang melalui fraksi atau yang melalui komisi akan diparipurnakan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara pemerintah dan DPRD," paparnya.

Ditambahkannya, dari Nota Kesepakatan selanjutnya menghasilkan APBD yang kemudian dijabarkan lagi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Sehingga tidak ada satupun paket proyek yang tidak ada dalam DPA,” urai Sekda Manggarai.

Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai ini juga menyampaikan bahwa dirinya justru mengkhawatirkan bahwa yang sesungguhnya fiktif adalah laporan Ahang ke KPK. "Saya khawatir, laporan itu yang fiksi karena tidak mengacu pada data-data yang benar,” ujar Sekda Manseltus Mitak saat jumpa pers, Jumat 28 September 2018.

Terkait proyek-proyek berstatus KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) yang juga diberitakan sebagai materi laporan Ahang ke KPK, Mitak menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dipermasalahkan lagi.

"Seluruh proyek-proyek yang teken kontrak di atas bulan Agustus tahun 2017 itu semuanya telah rampung dikerjakan diawal tahun 2018, bahkan telah diaudit oleh BPK," pungkasnya. (Tim Humaspro Manggarai)

Editor: Remigius Nahal