Kasus Video "Supaya Laos" dan Menunggu Keseriusan Polres Manggarai
Cari Berita

Kasus Video "Supaya Laos" dan Menunggu Keseriusan Polres Manggarai

MARJIN NEWS
24 September 2018

Foto: Istimewa
Marjinnews.com -- Kasus  yang diduga kekerasan yang dilakukan oleh musisi ternama asal Manggarai Raya bernama Rensi Ambang terhadap pria asal Mabar bernama Melkior Merseden Sehamu alias Eki (27 tahun) terus bergulir.

Sekarang kasus ini sudah berada di meja penegak hukum, setelah pada Senin, 27 Agustus 2017 lalu Eki bersama dua kuasa hukumnya, Yance Janggat dan Hironimus Ardi melapor ke Mapolres Manggarai di Ruteng

Tindakan Rensi Ambang, yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Melkior Merseden Sehamu alias Eki (27 tahun) pada 24 Agustus 2018 lalu itu disiarkan secara langsung oleh RA melalui FB milik istrinya.

Video itupun sontak menjadi viral. Dan kemudian disebut video "Supaya Laos" oleh warganet ketika ada ucapan dari Anak RA yakni Ronal Ambang turut yang serta memukul Eki yang kemudian diikuti kata "Supaya Laos."

Laos, merupakan kata bahasa Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Artinya, merasakan, ikut merasakan.

RA dan semua yang terlibat mungkin tidak menyangka bahwa perbuatannya menyekap, mengeroyok dan menganiaya korban serta menvideokan serta menyebarkan di medsos dipermasalahkan banyak orang karena memang merupakan tindak pidana.

Ketika warganet menonton video yang disebarkannya ini, warganet pun sebagian besar marah dan meminta polisi segera menangkap RA dan pelaku lainnya serta segera menahan mereka. Sebab, kasus ini merupakan tindak pidana berat yang harus dijerat pasal berlapis. Selain itu, dan yang paling utama adalah kasus ini merupakan delik biasa (umum). Artinya tanpa korban atau keluarga korban melapor kepada polisi, polisi segera bertindak menangkap pelaku.

Ternyata Polres Manggarai tidak demikian. Polres Manggarai menunggu korban melapor. Pada Senin, 27 Agustus 2017 pun Eki bersama dua kuasa hukumnya, Yance Janggat dan Hironimus Ardi melapor ke Mapolres Manggarai di Ruteng. Pada hari itu juga polisi melakukan visum et repertum atas Eki di Rumah Sakit Umum Ben Mboi di Ruteng.

Masyarakat tidak tahu, selain Eki sebagai korban, siapakah yang diperiksa polisi dalam kasus ini. Secara hukum yang pasti yang harus diperiksa polisi adalah RA, anak dan istrinya yang memukul dan menyeroyok Eki serta semua orang yang ikut menyaksikan penganiyaan dan penyeroyokan itu. Selain itu, siapa saja yang mendengar atau melihat kasus ini terjadi atau direncanakan. Namun, Polres Manggarai tidak transparan. Polres Manggarai tidak pernah terbuka kepada masyarakat terutama wartawan dalam pengusutan kasus ini.

Kapolres Manggarai AKBP Cliffry Steiny Lapian kalau ditanya mengenai perkembangan kasus ini selalu menjawab bahwa tanya saja kepada Kepala Satuan (Kasat) Reserse dan Kriminal Polres Manggarai, AKP Wira Satria Yudha. Namun, kalau Wira Satria Yudha ditanya tidak pernah menjawab.

Pada Rabu (19/9), Eki didampingi kuasa hukumnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa kasus tersebut naik dari penyelidikan ke penyidikan. Pada Rabu (19/9) malam itu juga Eki bersama kuasa hukumnya, Hironimus Ardi tahu kalau penyidik Polres Manggarai menjerat para pelaku hanya dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiyaan yang hukumannya maksimal dua tahun penjara.

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dalam kasus ini polisi tentu polisi tidak sulit menemukan bukti dan tersangka. Dugaan pelaku sendiri yang menunjukan bukti dan siapa-siapa pelaku melalui video yang dia (RA) viralkan.

Banyak praktisi hukum, pakar hukum pidana merasa heran dengan Polres Manggarai yang lamban menetapkan tersangka kasus ini. Pengacara senior Edi Danggur mengatakan, kasus ini tidak perlu melalui penyelidikan. Sebab, RA sendiri sudah mengaku pula melalui video yang telah ia viralkan pula. “Seharusnya polisi segera tangkap RA dan pelaku lainnya, tanpa harus penyelidikan segala,” tegas Edi yang juga sebagai pengajar di Fakultas Hukum Iniversitas Katolik Admajaya Jakarta.

Ketua Save NTT, Servas Manek juga menyayangkan Polres Manggarai yang bertindak lamban menetapkan tersangka kasus ini. Servas menegaskan, para pelaku harus dijerat dengan Pasal 333 KUHP tentang penyandaraan dan penyekapan, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan korban luka-luka dan Pasal 27 UU ITE. Bahkan, Servas menegaskan, kalau Polres Manggarai tidak tuntas mengusut kasus ini, Kapolres Manggarai harus dipecat dari jabatannya.

Pakar pidana dari Universitas Trisakti Jakarta Hendrik Jehaman mengatakan, tidak alasan bagi polisi untuk tidak mengusut tuntas kasus ini. Menurut Hendrik kasus ini sangat jelas kasus penyandaraan dan pengerokan. “Korban dikeroyok dalam rumah dimana yang ada selain korban sendiri adalah para pelaku. Para pelaku harus dijerat dengan pasal-pasal penyandaraan dan penyerokan,” kata dia.

Kapolres Manggarai AKBP Cliffry Steiny Lapian dan Kepala Satuan (Kasat) Reserse dan Kriminal Polres Manggarai, AKP Wira Satria Yudha ketika dikonformasi Senin (24/9) pagi mengenai perkembangan penyidikan kasus ini, tidak menjawab.

Tindak Polres Manggarai seperti ini memunculkan kecurigaan dari masyarakat terutama warganet. Seperti Mus Suasa menanyakan, apakah Polres Manggarai sudah menerima sogokan dari pelaku sehingga penyidikan kasus ini lambat.

Robertus Kamis dalam facebook-nya mengatakan, hukum harus ditegakkan. “Mau dia artis Manggarai seperti yang dia bilang divideo itu atau masyarakat biasa, yang pasti semua sama didepan hukum. Supaya laos,” kata dia.

Keseriusan Polisi Ditunggu

Dalam undang-undang, dalam hal ini, KUHAP tidak diatur mengenai batas waktu (daluwarsa) bagi penegak hukum (polisi) untuk menindaklanjuti laporan. Tetapi, dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara. Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria perkara mudah, perkara sedang, perkara sulit, dan perkara sangat sulit.

Pertama, perkara mudah, kriterianya adalah saksi cukup, alat bukti cukup, tersangka sudah diketahui atau ditangkap, dan proses penanganan relatif cepat.

Kedua, perkara sedang, kriterianya adalah saksi cukup, terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka, identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap, tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir, tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya, dan tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.

Ketiga, perkara sulit, kriterianya saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi, tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu, tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir, barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat, diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara, diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya, tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat, dan memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

Keempat, perkara sangat sulit, kriterianya adalah belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, saksi belum diketahui keberadaannya, saksi atau tersangka berada di luar negeri, tempat kejadian perkara (TKP) di beberapa negara/lintas negara, tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi, barang bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita, tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu, dan memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.

Dari kriteria-kriteria di atas tentu tidak berlebihan kasus menempatkan kasus tersebut pada tingkat perkara yang mudah. Atau maksimal pada tingkat perkara sedang.

Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Polres Manggarai untuk tidak segera menetapkan tersangka kasus ini. Masyarakat tentu berharap bahwa Polres Manggarai tidak terpengaruh oleh kekuasaan dan uang. Ingat fungsi Polri adalah mengayomi dan melindungi masyarakat, serta menegakkan hukum ! (*)

Oleh: Edi Hardum
Editor: Remigius Nahal