Habermas dan Politik Kekanak-kanakan DPRD Kita
Cari Berita

Habermas dan Politik Kekanak-kanakan DPRD Kita

MARJIN NEWS
11 September 2018

Foto: Dok.Pribadi
Jika kita memakai istilah Habermas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu wujud dari ruang publik yang kita miliki. Dalam ruang publik ini tersimpan kekuatan-kekuatan demokratis, yang ingin selalu saling berkomunikasi dan berwacana untuk meraih cita-cita kehidupan bersama yang luhur. Dengan kata lain, DPR sebagai ruang publik adalah tempat, di mana diharapkan para wakil rakyat ini bisa secara dewasa dan rasional memperjuangkan cita-cita hidup demokrasi di negara kita tercinta ini.

Namun, harapan itu semacam ilusi belaka. Korupsi DPR kita terjadi dimana-mana dan bahkan tampak sangat kelam serta buram. Tengok saja kabar tentang 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka korupsi karena tersangkut dugaan suap pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015 dari Wali Kota Malang Moch Anton (non-aktif) yang telah ditahan KPK sejak tanggal 27 Maret 2018 itu. Mirisnya, 18 orang di antaranya kembali mencalonkan diri pada pemilu 2019.

Dalam Kolom Politik Kompas edisi Sabtu, 8 September 2018 M Subhan SD memaparkan kasus serupa yang mana dalam tulisannya disebutkan bahwa pada tahun 2004 ada 43 anggota DPRD Sumatra Barat periode 1994-2004 tersangkut korupsi APBD senilai Rp 5,9 miliar.

Pada tahun yang sama Pengadilan Tipikor mengadili sedikitnya 37 anggota DPRD Kota Padang tersangkut kasus anggaran 2001-2002 senilai sekitar Rp 10,4 miliar. Sementara di Medan ada sekitar 38 anggota DPRD Kota Sumatra Utara periode 2009-2014 jadi tersangka setelah menerima suap dari Gubernur Gatot Pujo Nugroho yang juga telah dihukum.

Belum hilang kekesalan kita terhadap ulah mereka, sebuah kabar tak sedap datang dari DPRD Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Anggota DPR kita ternyata bukan hanya terlibat praktek kotor korupsi seperti data di atas. Masih ada juga yang memperlihatkan perilaku kekanak-kanakan yang sangat menjengkelkan. Mereka bukannya bersidang untuk berwacana memperjuangkan cita-cita kebangsaan, keadilan dan demokrasi tetapi malah menunjukkan nalurinya berkelahi seperti yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Manggarai beberapa waktu lalu.

Ya, seperti anak-anaklah mereka. Begitu kemauannya tidak dituruti, mengamuk, kalau perlu merusak. Jadi jangan heran ketika Gusdur langsung mengomentari dengan jengkel: sekarang tingkat sekolah DPR dari TK malah melorot ke play group.

Anak-anak di play group, masih lugu dan lucu tetapi sekaligus berpikiran sempit. Ia tidak bisa melihat lebih luas dan kaya daripada apa yang tersedia dihadapannya.

Politik di zaman modern, menurut Habermas akan macet total jika para pelakunya berpandangan sempit dan tidak bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Maklum, masyarakat telah menjadi demikian plural. Ada banyak persaingan kekuatan, yang mengklaim kebenaran dan berkelakuakn nilai mereka masing-masing.

Dalam situasi semacam ini, dimana pendirian kita kaku, fundamentalis, dan dogmatis, serta sikap bersitegang yang mau menang sendiri, hanya akan menjerumuskan orang ke dalam kekerasan. Hanya tindak komunikasi dan tindak berwacanalah yang akan menyelamatkan masyarakat menuju cita-cita demokrasi.

Dalam ruang publik, seperti DPR itu, kemampuan berkomunikasi dan berwacana itulah yang disebut dengan politik. Lalu, bagaimana dengan omong kosong yang beredar bahwa mereka berlaku demikian karena membela kepentingan masyarakat luas sampai kemudian berlaku semberono di ruangan persidangan?

Jangan terlalu gampang percaya. Dengan praktek melibatkan kekerasan dalam konteks demokrasi di zaman modern seperti sekarang ini,  kita bisa mengambil kesimpulan bahwa lingkaran pengaruh politik mereka di dewan itu tidaklah seberapa. Komunikasi dan wacana perubahan yang mereka gagas belum mampu menjangkau kawan-kawannya yang lain sesama anggota dewan. Lantas, mungkinkah mereka masih bisa kita percayakan mewakili suara kita sebagai ruang publik seperti kata Habermas?

Mari renungkan bersama..

Oleh: Andi Andur