Dituding Mencemari Nama Baik Tim Banggar DPRD, ini Jawaban Ahang

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Dituding Mencemari Nama Baik Tim Banggar DPRD, ini Jawaban Ahang

MARJIN NEWS
4 September 2018

Foto: Istimewa
Ruteng, Marjinnews.com -- Rapat Paripurna Kedua DPRD Manggarai dengan agenda pembahasan KUA PPAS APBD 2018 terjadi baku tuding antara Ketua Banggar DPRD Manggarai Boni Burhanus, S.Sos dengan Marsel Ahang.

Keduanya sama-sama berasal dari Dapil yang sama yaitu Ruteng-Lelak dan juga Fraksi yang sama yaitu Fraksi Bintang Keadilan dan persatuan (PKS).

Ketua Banggar DPRD Manggarai Boni Burhanus, S.Sos menuding Marsel Ahang telah telah melakukan pencemaran nama baik Tim Banggar DPRD Manggarai.

Menurut Burhanus, Ahang telah menuduh Banggar DPRD telah melakukan tindakann Korupsi.

Sidang paripurna yang dihadiri oleh Bupati Manggarai Deno Kamelus dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah, Marsel Ahang tidak mengelak atas tudingan Burhanus. Ia bahkan pada kesempatan paripurna itu meminta Tim Banggar DPRD Manggarai untuk melakukan langkah hukum jika tuduhannya tidak benar.

"Jika tuduhan saya itu sangat mengganggu Tim Banggar DPRD dan juga Tim Anggaran Pemerintah silakan ajukan somasi terhadap diri saya, atau upaya hukum lain," ujar Ahang.

Sebelumnya juga, pada sidang Paripurna pertama beberapa waktu lalu dengan agenda presentasi KUA PPAS oleh bupati Manggarai Dr. Deno Kamelus, Ahang menilai ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh Bupati Manggarai.

Marsel Nagus Ahang SH, yang berasal dari Fraksi Bintang Keadilan dan Persatuan (PKS) menilai presentasi KUA PPAS perubahan APBD Kabupaten Manggarai untuk Tahun Anggaran 2018 oleh Bupati Manggarai banyak indikasi menyimpang.

Menurut anggota Dewan yang berasal dari Dapil Ruteng-Lelak tersebut, Bupati Manggarai Dr. Deno Kamelus banyak menyimpan teka teki ketika peresentasi KUA PPAS Tahun Anggaran 2018 di hadapan Dewan.

"Dalam pengamatan saya saat mendengar Pesentasinya Bupati Deno, banyak teka-teki," jelas Ahang kepada MarjinNews, Kamis (30/8)

Ia pun berharap agar sebelum dilanjutkan pembahasan KUA PPAS Tahun 2018, semestinya banyak suara mendukung dari teman Dewan yang lain agar bentuk panitia khusus atau Pansus berkaitan dengann hasil presentasi KUA PPAS oleh Bupati Deno.

Sebab menurut Ahang, patut diduga Presentasi KUA PPAS  Tahun Anggaran 2018 ini ada indikasi KKN terjadi yaitu korupsi kolusi dan Nepotisme.

Sehingga total rasionalisasi anggaran belanja dalam anggaran perubahan sebesar Rp.35.454.568.884 digunakan menutup utang Daerah, yang peruntukan untuk membayar sejumlah kewajiban berupa KDP (konstruksi dalam pengerjaan).

"Satu hal yangg tidak masuk diakal bahwa dalam DIPA (Daftar isian Pelaksana Anggaran) baik di dinas PU maupun OPD yang lain di lingkup Pemkab Manggarai tidak termuat soal KD (Konstruksi Dalam Pengerjaan), lalu saat presentasi muncul pertanggungjawaban Bupati Deno bahwa ada defisit Anggaran di Kabupaten Manggarai," terang Ahang.

Ahang menjelaskan, selama ini dirinya melihat bahwa dinas PU maupun OPD lain, saat tender proyek dipotong atau dipangkas saat penawaran proyek dari kontraktor.

"Lalu pertanyaanya uang pemotongan tender proyek tersebut dibawa kemana. Seharusnya Bupati Deno tanggungjawab, dimana jalanya uang tersebut," pungkas Ahang.

Editor: Remigius Nahal