Bupati Manggarai Merasa Dirugikan Karena Pemberitaan Penyelewengan Dana Bencana

Foto: Istimewa
Ruteng, Marjinnews.com -- Pemerintah Kabupaten Manggarai akhirnya buka suara terkait pemberitaan seputar penyelewengan dana bencana yang diduga dilakukan Bupati Manggarai Deno Kamelus bersama beberapa instansi lainnya berdasarkan tudingan Marsel Ahang salah satu Anggota DPRD Manggarai dari Fraksi PKS.

Melalui laman Facebook Humaspro Kabupaten Manggarai, pihak Pemkab memeberikan tanggapan atas tudingan itu pada Jumat (21/9).

Berikut klarifikasi lengkap Pemkab Manggarai.

Sejak tanggal 12 September 2018, beberapa media daring menayangkan berita seputar laporan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Marsel Ahang ke KPK. Dalam berita-berita tersebut dituliskan bahwa Bupati Manggarai serta beberapa pihak dilaporkan oleh Ahang ke KPK karena diduga melakukan penyalahgunaan dana bencana alam dari Badan Nasional Pengendalian Bencana.

Beberapa media daring menyiarkannya dan menjadikan Marsel Ahang sebagai narasumber tunggal, tanpa melakukan konfirmasi pada pihak-pihak yang namanya dilaporkan.

Ketidaktersediaan ruang yang sama antara pelapor dan terlapor di berbagai berita tersebut telah menyebabkan terjadinya pembentukan opini yang tidak berimbang, dan berdampak pada komentar warganet yang terkesan menyudutkan Bupati Manggarai dan pihak-pihak yang namanya disebut oleh Marsel Ahang.

Sampai informasi ini diturunkan, salah satu situs yang sering menurunkan berita terkait ini, yakni floreseditorial.com hanya sekali melakukan usaha konfirmasi kepada Bupati via WhatsApp. Usaha konfirmasi tersebut dilakukan tanggal 16 September 2018, beberapa hari setelah mereka menayangkan pernyataan narasumber tunggal Marsel Ahang (tanggal 12 dan 13 September 2018).

Akibatnya, dalam rentang waktu tersebut, mulai tanggal 12 September sampai 17 September 2018 ketika komentar Bupati Manggarai disiarkan, kecenderungan opini publik yang terbentuk adalah bahwa telah terjadi penyelewengan dana bencana alam di Kabupaten Manggarai, telah terjadi praktek kolusi dan nepotisme dalam penentuan pemenang tender, dan telah terjadi pungutan liar oleh Bupati Manggarai terhadap kontraktor.

Untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang topik penggunaan dana bencana alam tersebut, Tim Humaspro Manggarai melakukan wawancara pada beberapa pihak yang dilaporkan Ahang ke KPK. Hasil wawancara tersebut kami sajikan dalam bentuk FAQ (Frequently Asked Question), yang bersumber pada berita-berita yang tidak berimbang di beberapa media daring.

FAQ dan Jawaban Terkait Topik Dana Bencana Alam di Kabupaten Manggarai

Tanya:

Apakah Bupati Manggarai telah melakukan penyalahgunaan dana bencana alam yang dialokasikan oleh BNBP sebesar 18 Miliar Rupiah sebagaimana materi laporan Marsel Ahang ke KPK? (Situs floreseditorial.com menulis: “Namun hampir separuh dari proyek yang ditenderkan tersebut bukan merupakan proyek bencana alam, melainkan proyek infrastruktur yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan bencana alam,” tandas Ahang saat ditemui di kantor DPRD kabupaten Manggarai, Rabu (12/09) pagi.)

Jawab:

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Manggarai Drs. Liber Habut memastikan bahwa semua kegiatan fisik pasca bencana tidak berasal dari luar proposal pengusulan pasca bencana. Verifikasi berulang dan dengan kajian teknis telah dilakukan berdasarkan regulasi tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 58 ayat 2.

Selain itu, beberapa dasar hukum yang dipakai untuk pengelolaan dana bencana tersebut adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.1.07/2005 Tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitas dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

Kejadian bencana yang terdata berdasarkan laporan (proposal) dari beberapa desa di Kabupaten Manggarai terjadi antara bulan Desember tahun 2015 sampai Mei tahun 2016.BPBD Kabupaten Manggarai mengkaji laporan tersebut, memastikan jenis bencana dan jenis kerusakan harta benda korban, menganalisa kerusakan infrastruktur. Melalui rapat, Tim Identifikasi menemukan jenis kerusakan akibat bencana tanah longsor mencapai total biaya Rp. 62.621.595.000,- (Enam Puluh Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).Kepala Pelaksana BPBD melaporkan hasil identifikasi tersebut kepada Bupati Manggarai sesuai kewenangan yang diberikan regulasi. Atas dasar itu, Bupati Manggarai membuat pernyataan bencana dan meminta rekomendasi Gubernur NTT terkait total biaya yang diusulkan ke BNPB. Total biaya yang diusulkan melalui proposal ke BNPB untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah sebesar angka yang ditemukan tim identifikasi.Proposal tersebut diterima oleh Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB yang kemudian melakukan verifikasi administratif dan pengecekan lapangan. Berdasarkan verifikasi tersebut, dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara, BNPB mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Miliar Rupiah).BNPB menyetujui semua kegiatan fisik pasca bencana di Kabupaten Manggarai, melalui asistensi Tim BNPB dan Tim BPBD Kabupaten Manggarai di Diklat BNPB di Sentul, Bogor - Jawa Barat.Dana Hibas Pasca Bencana dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.162/PMK.1.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Tanya:

Benarkah Bupati Manggarai telah melakukan praktek nepotisme dalam penentuan pemenang tender? (Situs floreseditorial.com menulis: "Ahang meyakini bahwa dari indikasi-indikasi dimana Adik dan Paman, maupun bapak dan anak yang keluar sebagai pemenang proyek di kabupaten Manggarai menguatkan dugaan bahwa proses tender di kabupaten Manggarai sarat nepotisme.")

Jawab:

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pokja Penanggulangan Bencana Kabupaten Manggarai (terdiri dari: Yuvens Lajar (Ketua), Heribertus T. Marut, A.Md (Sekretaris), Kanisius Nasak (Anggota), para pemenang tender adalah penyedia yang mengikuti proses pelelangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Pokja juga menjelaskan bahwa dalam proses pelelangan, mereka didampingi oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Manggarai, dan seluruh prosesnya dilakukan tanpa adanya tekanan dan intervensi dari pihak manapun.

Jawaban senada disampaikan juga oleh PPK Dana Hibah untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Manggarai Tahun 2018, Agustinus Woda, ST. Dijelaskannya, "Semua tahapan pelaksanaan kegiatan rehabilitas dan rekonstruksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik itu mulai tahap persiapan sampai dengan pengajuan lelang sebagaimana tugas dan kewenangan PPK." Ditambahkannya, seluruh proses berjalan transparan, terbuka dan kompetitif dengan keterlibatan TP4D secara aktif. "Paket-paket tersebut dilelangkan secara elektronik melalui e-tendering sehingga dipastikan tidak ada KKN seperti yang dituduhkan oleh saudara Marsel Ahang," jelasnya.

Penjelasan PPK ini menegaskan pernyataan Pokja bahwa sebelum pelelangan dilakukan, paket-paket yang akan dilelang dipastikan sudah termuat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada portal LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

Terkait enam belas paket konstruksi yang dilelangkan, tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran mengajukan sanggahan terhadap hasil lelang yang diumumkan oleh Pokja. Hanya ada beberapa paket yang dilelang ulang karena tidak ada penawar yang memenuhi syarat. "Dari sisi ini saja, kalau ikut cara berpikirnya Marsel Ahan bahwa sudah diatur berarti Pokja tidak perlu lelang ulang. Tetapi kami Pokja tidak mengikuti pola pikir yang sesat, jadi kami tetap profesional. Yang salah ya salah dan yang benar ya benar," demikian penjelasan Pokja.

Atas tudingan bahwa telah terjadi praktek KKN, baik Pokja maupun PPK sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menjelaskan mekanisme kerja mereka kepada publik. "Kami (Pokja dan PPK) selalu siap menghadap ketika dipanggil atau diperiksa dari pihak manapun demi kebenaran, karena proyek yang kami lelang bukan untuk keluarga kami tetapi untuk kepentingan masyarakat umum," jelas mereka.

Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan ini, untuk menghindari kesalahan prosedur, menghilangkan peluang KKN, dan demi kepentingan Kabupaten Manggarai, beberapa produk hukum berikut ini dipakai oleh Pokja dan PPK dalam seluruh pelaksanaan tugasnya, yakni:

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Tanya:

Apakah benar bahwa Bupati Manggarai menerima Fee 10 persen dari 16 Kontraktor? (Situs floreseditorial menulis: "Informasi yang dihimpun media ini melalui narasumber terpercaya yang enggan namanya di mediakan menyebutkan bahwa ada dugaan setoran sebesar 10 persen yang diberikan pada “Joker Merah” atas 16 paket proyek di kabupaten Manggarai.")

Jawab:

Bupati Manggarai Dr. Deno Kamelus, SH, MH dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima setoran 10 persen dari para penyedia sebagaimana dituduhkan Marsel Ahang melalui pernyataannya yang dirilis sejumlah media.

Terkait dengan seluruh informasi yang beredar, Bupati Manggarai menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar dalam pengelolaan dana bencana alam. "Saya pastikan tidak ada aturan yang dilanggar, tidak ada penyalagunaan wewenang dan karenanya tidak ada korupsi dalam pengelolaan dana bencana," terang Bupati Deno Kamelus sebagaimana telah dilansir sejumlah media.

Sementara itu, 16 Kontraktor yang dituding Marsel Ahang dimintai setoran fee 10 persen oleh Bupati Manggarai menjelaskan bahwa tidak pernah ada permintaan fee sebagaimana dituduhkan. Menurut mereka, tudingan tersebut adalah fitnah dan mereka siap memberikan keterangan lengkap jika dipanggil atau diperiksa terkait tudingan tersebut. Para kontraktor tersebut juga siap bertemu Marsel Ahang jika diminta untuk melakukan klarifikasi atas tudingan tersebut.

Hal yang sama disampaikan oleh PPK dan Pokja. "Terkait tuduhan saudara Marsel Ahang bahwa ada fee 10 persen untuk Pa Bupati yang dikumpulkan melalui PPK dan Pokja, hal ini merupakan fitnah yang sangat kejam. Sekali lagi, fitnah yang kejam dan upaya pembunuhan karakter baik Pa Bupati, PPK maupun Pokja," ungkap PPK dan Pokja kepada Tim Humaspro Manggarai.

Mereka juga menyayangkan sikap media yang menyiarkan berita tanpa melalui upaya konfirmasi, baik kepada Bupati, PPK, Pokja dan semua pihak yang terlibat. Dalam penelusuran Tim Humaspro Manggarai, terdapat kecenderungan beberapa media daring hanya mengandalkan pernyataan sepihak (penggunaan narasumber tunggal) yakni Marsel Ahang terkait topik ini.

Sebagai contoh, berita-berita yang disiarkan oleh floreseditorial.com pada tautan berikut ini:

https://www.floreseditorial.com/headline/diam-diam-ahang-telah-laporkan-bupati-deno-kamelus-ke-kpk/https://www.floreseditorial.com/headline/selain-bupati-deno-5-nama-pejabat-di-manggarai-juga-turut-dilaporkan-ahang-ke-kpk/https://www.floreseditorial.com/headline/adik-dan-paman-bupati-manggarai-turut-di-laporkan-ke-kpk/

"Atas pemberitaan yang dilakukan oleh media tanpa konfirmasi terlebih dahulu sangat kami sayangkan," tutur Agustinus Woda, ST.

Pemberitaan tanpa konfirmasi sebagaimana dilakukan oleh beberapa media daring terkait topik ini dapat disebut sebagai pelanggaran atas Pedoman Media Siber yang telah disusun oleh Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, terutama poin 2 (dua) tentang Verifikasi dan Keberimbangan Berita. Huruf (b) pada poin tersebut menjelaskan: "Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan."

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, berita-berita di beberapa media daring yang disiarkan tanpa konfirmasi itu telah menempatkan Bupati Manggarai dan beberapa pihak yang dituding Marsel Ahang pada posisi dirugikan karena diopinikan sebagai pihak yang melakukan penyalahgunaan keuangan negara. (*)

Sumber: Humaspro Kabupaten Manggarai
Editor: Remigius Nahal

COMMENTS

PUISI$type=carousel$sn=0$cols=3$va=0$count=5

POJOK REDAKSI$type=grid$count=3$m=0$sn=0$rm=0

Name

Artikel,140,Bali,115,Bedah Buku,1,Ben Senang Galus,1,Bencana Alam,1,Berita,163,Bhineka,2,BNI,1,Bola,2,bom,1,Bom Bunuh Diri,4,Borong,3,BPJS,1,Budaya,41,Bung Karno,1,Bunuh Diri,3,Bupati Mabar,1,Camilian,1,Cerpen,180,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,567,Daerah. Riau,1,Dana Desa,1,Dari Kami,3,Demokrasi,22,Denpasar,18,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,4,Donny Isman,1,DPR RI,4,E-KTP,4,Editorial,36,Ekonomi,5,Ekspresi,1,Ende,6,Entrepreneur,1,Feature,36,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,11,Focus Discussion,4,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,gaya hidup,8,Gedged,1,Gempa,6,Gereja,4,Gereja Katolik,4,Gerindra,1,GMKI,1,GMNI,7,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,1,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,1,Hiburan,27,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,61,Human Trafficking,4,IBT Expo,1,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,1,Indonesia,1,Indonesian Idol,8,Inspirasi,15,Internasional,16,Internet,2,Investasi,1,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,5,Jatim,3,Jawa Tengah,1,Jawa Timur,1,JK,1,Jogyakarta,2,Jokowi,18,JRUK Sumba,2,jurnal Terbaru,1,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,277,KDRT,1,Keagamaan,7,kebakaran,4,Kebangsaan,1,kebudayaan,2,kecelakaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,2,Kemanusiaan,62,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,156,kepemudan,8,kerohanian,2,Kesehatan,8,Ketahanan Nasional,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,60,KPK,12,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,51,Kritik Sastra,4,Kupang,24,Labuan Bajo,52,Lakalantas,9,Larantuka,1,Lembata,2,Lifestyle,6,Lingkungan Hidup,15,Literasi,14,lombok,1,LP Cipinang,1,Luar Negeri,5,Mahasiswa,42,Makanan Khas,1,Makasar,6,Makassar,4,Malang,3,Manggarai,117,Manggarai Barat,20,Manggarai Timur,24,Marianus Sae,1,Marion Jola,3,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,7,Media,2,Media Sosial,3,Medsos,2,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Milenials,61,Motang Rua,1,Muda Petani,1,musik,1,Narkoba,8,Nasional,288,Natal,19,Ngada,7,Novanto,2,Novel,16,NTT,250,Nyepi,2,Olahraga,11,Opini,414,Orang Muda,15,Otomotif,1,OTT,2,Papua,15,Pariwisata,27,Partai Politik,25,Pasangan,19,Paskah,2,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,17,Pemuda,3,Pencurian,2,Pendidikan,89,Penerbangan,4,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,20,Perindo,1,Peristiwa,1123,Peritiwa,2,Pers,3,Perzinahan,1,Petani,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,1,Pilgub,41,Pilkada,102,Pilpres 2019,23,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,22,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Pojok Redaksi,36,Polisi,25,politik,90,Politikus,6,POLRI,5,PP PMKRI,1,Pristiwa,31,Prosa,1,PSK,1,Puisi,87,Puteri Indonesia,2,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,4,Refleksi,15,reformasi,1,Regional,6,Religi,2,Remaja,1,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,1,Ruteng,26,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,9,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,2,Sekilas Info,23,seleb,1,Selebritas,19,Sidoarjo,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,19,Sospol,39,Start Up,1,Suara Muda,64,Sumba,8,Surabaya,36,Tahun Baru,9,Tahun Baru. Remigius Nahal,1,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,11,Tentang Mereka,46,Tenun Manggarai,1,Terorisme,16,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Togar Situmorang,7,Tokoh,17,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,1,traveling,10,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,2,Viral,3,Wisata,5,Wisuda,1,WNA,1,
ltr
item
MARJINNEWS.COM: Bupati Manggarai Merasa Dirugikan Karena Pemberitaan Penyelewengan Dana Bencana
Bupati Manggarai Merasa Dirugikan Karena Pemberitaan Penyelewengan Dana Bencana
https://1.bp.blogspot.com/-JpEJvy-gUxo/W5jk0fZFrjI/AAAAAAAACfY/PxouiXWA3IMheiNdcw5Y1i9wVFcPXbQGwCPcBGAYYCw/s320/20180912_180436.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-JpEJvy-gUxo/W5jk0fZFrjI/AAAAAAAACfY/PxouiXWA3IMheiNdcw5Y1i9wVFcPXbQGwCPcBGAYYCw/s72-c/20180912_180436.jpg
MARJINNEWS.COM
http://www.marjinnews.com/2018/09/bupati-manggarai-merasa-dirugikan.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2018/09/bupati-manggarai-merasa-dirugikan.html
true
971126874416220402
UTF-8
POSTINGAN LAIN Not found any posts LAINNYA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete Oleh Home PAGES Kiriman Baca Semua Rekomendasi untuk Anda LABEL ARCHIVE CARI Semua Kiriman Tidak Ditemukan Apa yang Anda Cari Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 Jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Pengikut Ikuti THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
close