Ahang Meragukan Pernyataan Gubernur Laiskodat untuk Suruh KPK Datang ke NTT
Cari Berita

Ahang Meragukan Pernyataan Gubernur Laiskodat untuk Suruh KPK Datang ke NTT

MARJIN NEWS
26 September 2018

Foto: Istimewa
Ruteng, Marjinnews.com -- Informasi terkait Gubernur NTT meminta KPK untuk turun ke NTT santer diberitakan oleh media lokal di NTT.

Bahkan, dalam beberapa media juga diberitakan, bukan hanya KPK, Gubernur Laiskodat meminta Kejaksaan Agung RI untuk turun juga ke NTT, mengawasi kinerja di daerah yang dikenal dengan provinsi kepulauan itu.

Dikatakan Viktor Laiskodat, tujuannya agar tindakan yang buruk seperti penggelapan, Sogok, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) bisa dibersihkan secara sungguh-sungguh.

“Saya tidak mau bilang bahwa di hari kemarin ada pencuri atau maling, oh tidak? Saya hanya mau memastikan kinerja kita di daerah ini,” kata Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat di acara Pelantikan Ketua Pertina NTT di Hotel Naka Kupang, Jl. Frans Seda No.21, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang beberapa waktu lalu.

Karena itu, saya minta kepada teman – teman dari Lembaga Komisi Anti Rasuah Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera masuk ke NTT, khususnya di Pemprov NTT, dan periksa sungguh – sungguh terhadap daerah ini. kalau tidak, saya akan pake jaksa dan you tinggal pilih aja, dan itu harus memastikan kepada arah yang ingin kita bangun,” tandasnya.

Menurut lelaki asal Pulau Semau itu, ini kita hanya memastikan bahwa dalam pengerjakan mereka pemerintah ada pengawalan.

“Saya sudah minta kepada Kajati NTT dan jaksa agung menempatkan di setiap proyek – proyek untuk mengawasi agar mimpi – mimpi itu tercapai. Ini tidak bermaksud bahwa anak buah atau orang – orang di bawa saya ini tidak benar,” tegas Viktor.

Ini karena kronis dan akut maka perlu diterapi – terapi yang luar biasa. “Na.. terapi – terapi yang luar biasa seperti itu, saya juga bilang di Kapolda NTT seperti itu harus di terapi luar biasa, karena di keliling sektor pelayanan pablik yang masih buruk,” ujar Viktor.

Menanggapi pernyataan Gubernur NTT, anggota DPRD Manggarai, Marsel Ahang meragukan ucapan Laiskodat.

Anggota DPRD asal Dapil Ruteng-Lelak ini mempertanyakan, yang diminta Gubernur itu siapa. Sebab menurut Ahang tidak jelas.

"Mana yang mau disuruh pak gubernur, tim pencegahan korupsi atau tim OTT, atau tim khusus untuk penangkapan tindak pidana korupsi," tanya Ahang.

Sebab menurut Politisi PKS ini, kalau tim pencegahan korupsi, sudah semenjak jaman mantan gubernur Leburaya selalu datang di NTT.

"Bahkan KPK datang juga di setiap kabupaten di NTT," ujarnya.

Ia mengatakan, kalau gubernur berani, jangan hanya omong doang. Karena menurut Ahang di Manggarai sudah terjadi tindakan buruk seperti penggelapan, Sogok, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Di Manggarai, sudah jelas ada penyimpangan pemanfaatan dana bencana alam sebesar 18 miliar. Di mana penempatan lokasi proyek bencana alam sudah menyalahi aturan," tegasnya.

Ahang menjelaskan, pemkab Manggarai merehabilitas jalan yang masih masif. Hanya satu saja proyek bencana alam yang benar- benar, karena terjadi bencana alam. Yaitu proyek jembatan Wae Woang di Satar Mese Barat.

Ahang menegaskan, proyek tersebut dikerjakan oleh bendahara pilkada dari bupati Deno atas nama Baba Silik Mantara pada Pilbub 2015 silam. Dengan nilai pagu Enam miliar lebih. Sedangkan yang lainnya hanya tambal sulam jalan yg masih masif.

"Pa Gubernur harus dorong KPK dong, sudah jelas tender proyek tersebut by desain disana sudah melekat. Sebuah Nepotisme di mana adik kandung dan om kandung bupati Deno yang kerja," tutupnya. (*)

Editor: Remigius Nahal