Hari Tani 2018, PMKRI Surabaya: Desa Harus Mengakomodir Kepentingan Petani
Cari Berita

Hari Tani 2018, PMKRI Surabaya: Desa Harus Mengakomodir Kepentingan Petani

MARJIN NEWS
25 September 2018

Foto: Istimewa
Surabaya, marjinnews.com - Peringatan Hari Tani Nasional yang menjadi bagian dari pengenangan akan lahirnya UUPA tahun 1960 menjadi fokus perhatian Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (DPC PMKRI) Cabang Surabaya.

Dalam keterangannya usai melakukan aksi bersama bertajuk "Reforma Agraria, untuk Siapa?" bersama beberapa organisasi mahasiswa, LSM dan petani asal Lumajang di depan Kantor DPRD Jatim yang tergabung dalam Aliansi Petani Jawa Timur pada Senin (24/9/2018), ketua PMKRI Cabang Surabaya Ewaldus Bole menegaskan bahwa petani merupakan identitas bangsa Indonesia yang selalu mengklaim diri sebagai sebuah Negara Agraris.

Namun, menurut dia hal itu berbanding terbalik dengan realita yang dihadapi petani saat ini. Aldo mengambil contoh soal masih maraknya impor bahan hasil pertanian dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia selama ini.

"Petani itu identitas kita dan tanah adalah kehormatan serta harga diri kita yang mengklaim diri sebagai sebuah negara agraris. Keputusan mengimpor hasil pertanian dari luar negeri untuk kebutuhan konsumsi masyarakat kita itu merupakan hal yang konyol apalagi jika dilakukan tepat musim panen" kata Aldo.

Selain itu, dia juga mengkritik soal implementasi UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa yang masih amburadul. Menurut dia, konsep Membangun dari Pinggiran (Desa .red) pemerintah pusat masih belum bisa dipahami oleh pemerintah daerah apalagi di desa yang notabene merupakan garda terdepan dalam membangun sebuah negara. UU tersebut menurut dia merupakan prinsip legalitas paling utama untuk memajukan petani Indonesia.

"UU No.6 tahun 2014 tentang Desa itu jika diimplementasikan akan mengangkat martabat petani kita. Terutama soal keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dalam Musrembang. Namun, seperti halnya pemerintah kita di tataran lebih tinggi bahwa mengamini legitimasi rakyat itu hanya sebatas formalitas belaka. Kebijakan dalam lingkup paling kecil pun masih didominasi oleh pemangku kepentingan tertentu" ujar Alumni PGRI Adi Buana Surabaya itu.

Sementara itu, dalam rilis tertulisnya Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas) PMKRI Surabaya menekan beberapa poin penting yang menjadi pekerjaan rumah semua pihak terkait kesejahteraan petani di Indonesia yang terdiri dari beberapa hal berikut:

1. Pemerintah diminta untuk menetapkan harga minimum hasil pertanian karena petani tidak diberi hak untuk menentukan harga hasil pertanian mereka
2. Pemerintah diwajibkan untuk menjamin ketersediaan pasar untuk menampung hasil produksi pertanian petani
3. Pemerintah harus mengkaji kembali keberadaan Kelompok Tani di daerah agar keberadaannya benar-benar tepat sasaran
4. Pemerintah harus melihat peluang bonus demografi untuk kesejahteraan petani Indonesia dengan melibatkan sebanyak-banyaknya anak muda di dunia pertanian
5. Pemerintah wajib menyelesaikan konflik agraria yang berimbas pada kepemilikan lahan pertanian yang tidak merata dan cenderung merugikan petani Indonesia.

Untuk diketahui menurut data BPS menunjukkan bahwa per-Maret 2017, sebanyak 17,10 juta penduduk miskin di pedesaan dan ditandai dengan terus naiknya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah pedesaan.

Sementara itu, data KPA dari tahun 2015 sampai 2016 menunjukkan bahwa telah terjadi sedikitnya 702 konflik agraria di atas lahan seluas 1.665.457 juta hektar dan mengorbankan 195.459 KK petani.

"Persoalan ini sangat serius. Kalau tidak segera disikapi, jangan harap Indonesia menjadi negara maju" ujar Yanuarius Bless, Germas PMKRI Surabaya kepada marjinnews.com pada Senin (24/9/2018) malam. (AA/MN)