Etnonasionalisme: Ancaman Demokrasi

Melalui pengatasnamaan primordialisme sebagai identitas, maka militansi yang tercipta memperlihatkan sebagai  passion bagi para pendukungnya (Ben Senang Galus, Menalar Negara, Beta Yogyakarta, 2014, h. 2015). (Foto: Dok.Pribadi)

Oleh Ben Senang Galus


Untuk mengingat kembali memori kolektif kita, sebuah pertanyaan yang sering diajukan orang patut kembali saya kemukakan di sini, yaitu motivasi apa yang mendorong berbagai suku bangsa, agama, bahasa menyatakan dirinya bersatu dan memilih yang dinamakan Indonesia?   Tidak mudah menjawab pertanyaan tersebut. Namun untuk membuka anasir ini saya mencoba menjawabnya. Hemat saya, ialah ikatan kukuh (indi-soluble and permanent nation) diantara berbagai suku, agama, bahasa, karena kita mempunyai semangat kebersamaan, semangat persatuan dan tekat yang sama untuk membentuk negara kesatuan yang dinamakan Indonesia. Selain itu, pada awal mula menyatunya berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama menjadi satu nasion yang dinamakan Indonesia, karena kita menghadapi musuh yang sama (common enemy) yakni penjajah.

Kita bisa membandingkan, bangsa Eropa terdiri dari berbagai bangsa yang tidak menyatu pada hal menghadapi musuh yang sama. Pakistan, Bangladesh, misalnya, mereka juga menghadapi musuh yang sama yaitu sama-sama dijajah Inggris, toh juga tidak berhasil menjadi satu bangsa. Andaikan tidak ada semangat persatuan dan kebersamaan, maka mayoritas ingin menggunakan kepentingannya memaksa minoritas tunduk padanya maka negara kita akan mengalami nasib yang sama dengan Bangladesh dan Pakistan

Untuk mendukung argument di atas saya mencoba mengutip pendapat Max Weber, dalam,  Esays in Sosiology, Oxford University Press,1946, p. 130) mengatakan Each nation has its own of moral phylosopy conforming to is character, artinya setiap bangsa mempunyai falsafah moral masing-masing yang sesuai ciri-ciri khusus bangsa itu. Selanjutnya ia mengakatan  “karena nilai-nilai moral yang kita miliki, sebenarnya adalah nilai-nilai yang diakui bersama oleh kelompok tempat kita berada” (human concience that we must integrally realize is nothing else than the collective con-cience of the group which we are the part).

Semakin majemuk masyarakat, semakin majemuk fungsi-fungsi di dalamnya, semakin majemuk pula nilai-nilai yang disepakati untuk dijadikan tali pengikat mereka dalam kebersamaan.

Jiwa kehidupan sosial suatu masyarakat bersumber dari dua hal yakni adanya pembagian fungsi diantara sesama anggotanya dan adanya kesamaan pandangan tentang nilai-nilai moral. Pandangan tentang nilai-nilai moral itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan kemajemukan dalam masyarakat itu sendiri. Ada yang berubah, ada juga yang dipertahankan. Jika unsur kesamaan hilang dari seseorang, maka ia dilihat sebagai bukan orang kita atau ia berbeda dari kita. Jika kehilangan kesamaan itu terjadi pada sisi yang dianggap sebagai fundamental, maka dapat merusak kelangsungan hidup  itu sendiri. “ It is impossible for offense againts the most fundamental collective sentiments to be tolarable with out the disintegration( Ibid)”.


Pesatnya perkembangan dalam revolusi teknologi ternyata semakin meniadakan batas bagi masyarakat dunia antara negara sebagai realitas dunia. Berbagai kemajuan ikut melahirkan konflik primordial (suku, agama, ras) dalam bungkus globalisasi ideologi dan ekonomi. Konflik primordial terasa di berbagai daerah beberapa waktu lalu seperti konflik Poso, Sambas dan Ambon. Semua itu sebenarnya memperlihatkan bagaimana globalisasi ideologi yang menyungkup dunia, juga memperlihatkan  adanya elemen politik di dalamnya.

Terjadinya dislokasi posisi dan disorientasi nilai, baik bagi individu maupun kelompok masyarakat sebenarnya memaknai bahwa dalam kehidupan kini telah terjadi kesenjangan ideologi, akibat kebijaksanaan yang dilakukan oleh negara. Dan di bidang politik, melahirkan marginalisasi politik yang sebenarnya mencairkan identitas individu atau kelompok dalam masyarakat. Kebutuhan akan identitas itulah yang melahirkan berbagai potensi isu primordialisme. Melalui pengatasnamaan primordialisme sebagai identitas, maka militansi yang tercipta memperlihatkan sebagai  passion bagi para pendukungnya (Ben Senang Galus, Menalar Negara, Beta Yogyakarta, 2014, h. 2015).

Pada sisi yang lain, penyeragaman yang terjadi, yang dilakukan oleh negara menolak pluralisme serta berupaya meniadakannya, justeru memperlihatkan gambaran yang pedih, sebagaimana yang terlihat pada sejumlah konflik horizontal di beberapa daerah seperti di Poso, Sambas dan Maluku. Konflik-konflik seperti itu memperlihatkan betapa kuatnya kesetiaan lokal atau kesetiaan terhadap ikatan-ikatan primordial yang antara lain disebabkan oleh faktor hubungan darah, ras, daerah, agama dan adat istiadat, menurut Geertz dapat merupakan pemicu bagi ancaman integrasi bangsa (Clifford Geertz (ed)  Old Societies and  New State Quest for  Moedernity in Asia and Africa, London  Free Press Collier Mac Millan, 1983, p. 112-113).

Konflik-konflik atau ketidakpuasan primordial timbul karena etnis-etnis tertentu merasa tersisih oleh pembangunan sehingga hal itu dapat menimbulkan kecemburuan seperti yang di-katakan oleh Geertz, “ In first instance primordial discontent arises from a sence of political suffocation; in the second, from a sence of political dismemberment” (ibid,).

Ekses Otonomi Daerah

Saat ini pun politik identitas semakin menguat. Indonesia terbelah ke dalam dua kutup Capres, Jokowi dan Prabowo yang masing-masing membawa ideologi berbeda-beda. Isue-isue yang dikembangkan tidak lari jauh dari persoalan identitas, mayoritas Islam. Tidakkah mereka sadar Indonesia merdeka bukan karena keringat satu golongan atau perjuangan satau agama saja. Kalau isue identitas dihembuskan terus menerus bukan tidak mungkin kita akan mengalami peristiwa yang sama seperti di Poso, Ambon, dan Kalimantan.

Munculnya berbagai konflik di tanah air sebenarnya merupakan ekses langsung dari praktek otonomi daerah. Gejala tersebut dapat dipahami karena pelaksanaan otonomi daerah yang pertama diberlakukan di tengah-tengah krisis ekonomi yang amat parah. Kedua, otonomi daerah diberlakukan di tengah-tengah euphoria masyarakat, yakni semangat dan rasa percaya diri yang tinggi bahwa masyarakat yang seringkali bersifat kekerasan dan melewati batas-batas kewajaran.

Dalam konteks otonomi daerah, konflik horizontal mengacu pada konflik yang terjadi antara pemerintah daerah dan dalam tingkatan yang sama (antara provinsi atau antara kabupaten/kota). Konflik horizontal juga mengacu pada konflik antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat baik kelompok yang teroganisir maupun yang tidak terorganisir. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan persepsi yang menghasilkan benturan-benturan baik berupa benturan pendapat (berupa debat, polemik, dan sejenisnya).

Seperti yang dikatakan oleh Myron Weiner. dalam Problem of Integration  and Modernization Breakdowns, sebagaimana dikutip oleh Jason L. Finkle and Richard W. Gable, Political Development and Social Change (New York. London, Sydney, John Wiley & Sons. Inc., 1966, hal. 554-555), masalah hampir semua negara  berkembang adalah bagaimana “menghapus” kesetiaan-kesetiaan lokal menuju kepada ikatan yang tidak sempit untuk menciptakan integrasi bangsa dan membentuk integrasi nasional.

Memang nampaknya agak rumit bagi negara-negara yang beragam seperti Indonesia ini untuk menciptakan integrasi yang mantap. Masalahnya adalah bahwa sentimen-sentimen primordial tidak dapat dihapus. Dalam hal ini yang dapat dilakukan adalah bagaimana mewadahi kesetiaan-kesetian lokal tersebut dalam kerangka negara nasional. Weiner selanjutnya mengatakan bahwa, salah satu cara menciptakan integrasi nasional adalah, The establishment of national loyalties eliminating subordinate cultures—the policy of “ unity in diversity” politically charac-terized by “ethnic arith-metic”. Kemudian selanjutnya Weiner mengatakan “… It remains to be seen whether the ideal of unity and  diversity . that is political unity and cultural diversity can be  the foundation for modern states. Perhaps  the most promising prospects are those in which no single ethnic groups do-minates…”.

Apa yang diutarakan  oleh Geertz dan Weiner  tampak mengena bagi Indonesia. Contoh-contoh kasus di atas adalah merupakan munculnya kesetiaan dan identitas lokal yang menjadi picu  dari ketegangan-ketegangan politik maupun sosial. Nampaknya ketegangan-ketegangan itu ditimbulkan karena sentimen primordial sesudah kita memberlakukan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan segala perubahannya.

Bangsa Indonesia yang kini sedang mengalami proses transisi demokrasi, benar-benar sedang berada dalam situasi kritis karena kini kita tepat berada di persimpangan jalan keselamatan atau jalan kehancuran. Bila proses transisi ini tidak dapat kita lalui dengan baik, ancaman yang kita hadapi tidak saja proses disintegrasi bangsa (lepasnya wilayah tertentu dari negara), tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan terjadinya proses disintegrasi sosial atau hancurnya  social bond (kerekatan sosial) dalam masyarakat. Bila social bond hancur, akan tumbuh social distrust (iklim tidak saling mempercayai) di antara kelompok-kelompok sosial, sehingga kelompok satu dengan yang lain dalam masyarakat akan saling curiga, saling bermusuhan atau bahkan saling berupaya meniadakan. Dalam situasi  ini, tawuran massal gaya Thomas Hobbes, war of all against all, bukan lagi menjadi khayalan.

Situasi yang penuh pertentangan diantara masyarakat itu dinamakan state of nature di mana manusia saling bersaing dan berkompetisi tanpa aturan dan ketiadaan hambatan atau restriksi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, bahkan jika perlu membunuh dan penghalalan segala cara lainnya atau paling tidak menguasai orang lain. Pada tataran abstraksi ini, manusia dipandang sebagai serigala yang saling berkelahi untuk mendapatkan kebebasan atau makanan bagi dirinya. Jadi aturan yang adapun hanya dipergunakan agar tidak terjadi tindakan yang mungkin menghancurkan diri sendiri atau dalam bahasa lain “…..Suatu proses untuk memperoleh apa yang kita kehendaki ataupun mengelakkan apa yang tidak kita sukai.” (Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, Jakarta: Rajawali Press, 1982), hal. 78.).

Bagi Hobbes, cara yang paling efektif untuk menghentikan situasi itu adalah dengan menciptakan suatu pemerintahan yang kuat agar mampu melakukan represi dan menegakkan aturan. Sosok pemerintah yang kuat itu digambarkan sebagai Leviathan, makhluk yang menyeramkan dari lautan dan setiap orang menjadi lemah dan takut berhadapan dengannya. Dengan itu, masyarakat dapat ditertibkan dan dikendalikan. Uniknya, sosok itu sendiri dibutuhkan oleh masyarakat yang saling berkelahi itu untuk menciptakan ketertiban. Dalam nada yang lebih positif, John Locke menggambarkan situasi yang mendorong manusia untuk mela-kukan kesepakatan diantara mereka sendiri untuk mengadakan badan sendiri yang mempunyai kekuasaan politik. Kedua pemikir ini dipandang sebagai peletak dasar teori-teori kontrak sosial yang populer di dalam alam pikiran Barat.

Tidak Ada Ruang Pengungkapan Perasaan

Di Indonesia, konflik horizontal dan pertarungan kekuasaan antar elite politik baik yang berkedudukan di lembaga legislatif maupun eksekutif, telah menyeret kehidupan berbangsa dan bernegara ke dalam kekalutan, ketegangan dan krisis berkepanjangan. Indonesia sedang mengalami pembusukan (decaying), bukan hanya political decay tapi juga social-economic decay. Modal politik (political capital) hancur berkeping-keping akibat konflik para elite yang terkesan tidak tahu diri dan irasional. Modal ekonomi (economic capital) meleleh akibat ketidakberesan dan ketidakmampuan para pengambil keputusan maupun kepemimpinan nasional dalam mengelola perekonomian, sedangkan modal sosial (social capital) tergerus habis akibat krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap para pemimpin nasional yang ada.

Indonesia yang dilanda multi krisis dewasa ini memerlukan kepemimpinan nasional yang ikhlas dan komit untuk membangkitkan spirit, aktivisme dan intelektualisme beserta segenap sumber daya rakyat dalam menyelamatkan reformasi total yang pada hakekatnya adalah menyelamatkan bangsa dan negara.

Para pemimpin generasi tua terbukti telah menyia-nyiakan kesempatan sejarah (historical opportunity) untuk mengimplementasikan enam visi reformasi yang sudah dipertaruhkan jutaan rakyat, mahasiswa dan kaum muda dengan darah dan airmata. Generasi tua ini ternyata sangat lembek, penuh intrik, saling sikut dan sarat pertarungan kepentingan (conflict of interest). Ujungnya adalah perebutan kekuasaan dan uang, dengan cara mendayagunakan konstitusionalisme sebagai senjata legal formal untuk mempertahankan atau menjatuhkan kekuasaan.

Perjalanan sejarah Indonesia kemudian telah menyebabkan kesadaran akan nasion itu meluntur. Kenapa? Diantaranya karena ketidakadilan. Berbagai pemberontakan dulu di daerah, karena merasa ditinggalkan oleh pemerintah pusat. Karena itu, kenyataan masa lalu itu hendaknya menjadi tantangan besar bagi kita dalam masyarakat yang plural ini, bagaimana agar kesadaran sebagai nasion itu tetap bisa dijaga, dipertahankan, diperkuat dan dilestarikan. Tetapi dengan adanya Otonomi Daerah terlihat adanya tendensi ke arah disintegrasi  nasion Indonesia. Hampir semua daerah, kecuali yang sudah mapan, melakukan dua hal, pertama, pencarian jati diri dari akar sejarahnya yang paling dalam. Kedua, revitalisasi paham-paham yang menunjukkan primordialisme kedaerahan. Akibatnya, sesudah reformasi muncul konsep putra daerah yang sempit.

Kebijakan otonomi daerah yang tidak terkontrol membawa implikasi pada beberapa hal: Pertama, semakin menyurutnya mutual trust di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pada saling percaya itu modal utama, maka Francis Fukuyama menyebutnya sebagai social capital. Kedua, Kebanggaan etnik terhadap asal usul keturunan, zaman keemasan, bahasa, budaya yang tak mengabaikan hak-hak budaya minoritas, berpotensi mendorong kehidupan demokratis. Sebaliknya ketidakmampuan menjinakan aspek keetnikan tadi, bisa mengarah pada chauvinisme, rasisme, bahkan fasisme. Kebanggaan etnik semacam itu muncul akibat tiadanya ruang bagi pengungkapan politik perasaan kebangsaan.

Dalam negara-negara yang sedang menghadapi konflik, despotisme (kelaliman) juga berlangsung di tengah-tengah masyarakat dan antarmasyarakat. Konflik semacam ini bukan mustahil akan melahirkan “Etno-demokrasi” sebagai ancaman terhadap demokrasi yang damai. Demokrasi  etnis, apabila tidak mendapatkan perhatian, justeru potensi menjadi semakin radikal dan ekstrem, lalu mengarah pada ancaman etnonasionalisme.

Sejalan dengan padangan di atas, Cheena dan Rondinelli (Desentralization and Develompement: Policy Implementation in Developing Countries, Sage Publication, Beverly Hills, California, P. 134) mengatakn bahwa hambatan potensial implementasi kebijakan desentralisasi bisa berasal dari “traditional culture” atau behavioral characteristics”. Lebih spesifik lagi otonomi cenderung mengakibatkan kemerosotan integritas nasional. Otonomi cenderung mendorong terjadinya pengutan sentimen dan identitas lokal, yang dalam konteks Indonesia tampak dari meningkatnya sentimen putra daerah dalam pengisian posisi-posisi pada tingkat lokal. Malahan negara bangsa  yang multi etnis akan teracam serius jika provinsialisme atau local nasionalisme beramalgasi dengan etnosentrisme sehingga menjadi etnonasionalisme.

Kalau demikian fenomena etnosentrisme tidak dikelola dengan baik dalam implementasi otonomi daerah sekarang ini, bukan tidak mungkin “etnosentrisme” akan menjadi alat legitimasi baru untuk menyerang pihak lain atau bahkan membunuh sesama dalam  peta politik nasional kontemporer. Oleh karena itu pendekatan eksistensialis menjadi sebuah cara adequat untuk mengantisipasi munculnya kekuatan etnonasional dan etnodemorkasi. Dalam pendekatan eksistensialisme saya teringat akan obsesi pendekatan konflik dari Samuel Huntington dalam Konflik Peradaban, Paradigma Dunia pasca Perang Dingin (terjemahan), Yogyakarta, IRCISOD
yang mengatakan bahwa “...In an increa-singly globalized world... there is an exacerbation of civilizational, societal and ethnic self-consciousness”.   Pandangan Huntington  secara eksplisit ingin mengatakan bahwa titik tolak eksistensi bangsa-bangsa di dunia dengan tetap hidupnya budaya peaceful co-exixtence sebagai belahan lain  dari peradaban mondial.

Tampaknya untuk mengaktualisasikan hal itu perlu dipikirkan nasionalisme baru atau nasionalisme kultural, mengingat kondisi Indonesia yang masyarakatnya multikultur. Semua itu akan me-laksanakan dialog kultural dalam konteks nasionalisme yang tidak menetap dan kaku bagi sebuah ketahanan bangsa yang adaptif, demi melanjutkan makna kemerdekaan bagi tegaknya bangsa dan negara.

Maka, Indonesia Baru yang kita ciptakan itu, hendaknya ditegakkan dengan menggeser masyarakat majemuk menjadi masyarakat multikultural, dengan mengedepankan ke-Bhinnekaan sebagai strategi integrasi nasional. Namun, jangan sampai kita salah langkah, yang bisa berakibat yang sebaliknya: sebuah konflik yang berkepanjangan. Harus disadari, bahwa merubah masyarakat majemuk ke multikultural itu merupakan perjuangan panjang yang berkelanjutan. Mudah-mudahan sejarah perubahan Indonesia bukan history of no change.

Oleh: Ben Senang Galus, Penulis Buku " Menalar Negara", tinggal di Yogyakarta.

COMMENTS

Name

Artikel,140,Bali,111,Bedah Buku,1,Ben Senang Galus,1,Bencana Alam,1,Berita,149,Bhineka,2,BNI,1,Bola,2,bom,1,Bom Bunuh Diri,4,Borong,3,BPJS,1,Budaya,41,Bung Karno,1,Bunuh Diri,3,Bupati Mabar,1,Camilian,1,Cerpen,175,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,540,Daerah. Riau,1,Dana Desa,1,Dari Kami,2,Demokrasi,22,Denpasar,18,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,4,Donny Isman,1,DPR RI,4,E-KTP,4,Editorial,34,Ekonomi,5,Ekspresi,1,Ende,6,Entrepreneur,1,Feature,36,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,11,Focus Discussion,4,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,gaya hidup,4,Gedged,1,Gempa,6,Gereja,3,Gereja Katolik,3,Gerindra,1,GMKI,1,GMNI,3,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,1,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,1,Hiburan,25,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,62,Human Trafficking,4,IBT Expo,1,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,1,Indonesia,1,Indonesian Idol,8,Inspirasi,13,Internasional,16,Internet,2,Investasi,1,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,5,Jatim,3,Jawa Tengah,1,Jawa Timur,1,JK,1,Jogyakarta,2,Jokowi,18,JRUK Sumba,2,jurnal Terbaru,1,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,272,KDRT,1,Keagamaan,7,kebakaran,4,Kebangsaan,1,kebudayaan,2,kecelakaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,2,Kemanusiaan,62,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,154,kepemudan,8,kerohanian,2,Kesehatan,8,Ketahanan Nasional,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,60,KPK,12,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,51,Kritik Sastra,4,Kupang,24,Labuan Bajo,51,Lakalantas,9,Larantuka,1,Lembata,2,Lifestyle,6,Lingkungan Hidup,15,Literasi,14,lombok,1,LP Cipinang,1,Luar Negeri,4,Mahasiswa,41,Makanan Khas,1,Makasar,6,Makassar,4,Malang,3,Manggarai,112,Manggarai Barat,20,Manggarai Timur,24,Marianus Sae,1,Marion Jola,3,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,7,Media,2,Media Sosial,3,Medsos,2,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Milenials,52,Motang Rua,1,Muda Petani,1,musik,1,Narkoba,8,Nasional,276,Natal,19,Ngada,7,Novanto,2,Novel,16,NTT,201,Nyepi,2,Olahraga,11,Opini,400,Orang Muda,15,Otomotif,1,OTT,2,Papua,15,Pariwisata,26,Partai Politik,25,Pasangan,16,Paskah,2,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,17,Pemuda,3,Pencurian,2,Pendidikan,90,Penerbangan,4,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,20,Perindo,1,Peristiwa,1034,Peritiwa,2,Pers,3,Perzinahan,1,Petani,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,1,Pilgub,41,Pilkada,102,Pilpres 2019,24,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,22,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Pojok Redaksi,34,Polisi,25,politik,91,Politikus,6,POLRI,5,PP PMKRI,1,Pristiwa,31,Prosa,1,PSK,1,Puisi,85,Puteri Indonesia,2,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,4,Refleksi,15,reformasi,1,Regional,6,Religi,2,Remaja,1,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,1,Ruteng,26,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,9,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,2,Sekilas Info,23,seleb,1,Selebritas,18,Sidoarjo,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,19,Sospol,39,Start Up,1,Suara Muda,45,Sumba,8,Surabaya,36,Tahun Baru,9,Tahun Baru. Remigius Nahal,1,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,11,Tentang Mereka,44,Tenun Manggarai,1,Terorisme,16,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Togar Situmorang,6,Tokoh,17,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,1,traveling,9,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,2,Viral,3,Wisata,4,Wisuda,1,WNA,1,
ltr
item
Muda Membaca Dunia: Etnonasionalisme: Ancaman Demokrasi
Etnonasionalisme: Ancaman Demokrasi
https://3.bp.blogspot.com/-DGyR0CFTFQs/Wr9ktRCKXFI/AAAAAAAAAQg/DwWUvW8hYokoxjb8i1iUwRfLe5A8IIofQCPcBGAYYCw/s320/IMG-20180331-WA0012.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-DGyR0CFTFQs/Wr9ktRCKXFI/AAAAAAAAAQg/DwWUvW8hYokoxjb8i1iUwRfLe5A8IIofQCPcBGAYYCw/s72-c/IMG-20180331-WA0012.jpg
Muda Membaca Dunia
http://www.marjinnews.com/2018/08/etnonasionalisme-ancaman-demokrasi.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2018/08/etnonasionalisme-ancaman-demokrasi.html
true
971126874416220402
UTF-8
POSTINGAN LAIN Not found any posts LAINNYA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete Oleh Home PAGES Kiriman Baca Semua Rekomendasi untuk Anda LABEL ARCHIVE CARI Semua Kiriman Tidak Ditemukan Apa yang Anda Cari Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 Jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Pengikut Ikuti THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy