Dugaan Mahar yang Dilakukan Sandiaga Uno Harus Diusut Tuntas
Cari Berita

Dugaan Mahar yang Dilakukan Sandiaga Uno Harus Diusut Tuntas

MARJIN NEWS
14 August 2018

Dugaan mahar ini pertama kali dilontarkan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menuding Sandiaga menyerahkan mahar masing-masing Rp 500 miliar kepada PAN dan PKS agar diusung oleh kedua parpol tersebut dan Gerindra sebagai cawapres. Bahkan, Andi Arief menyebut Prabowo sebagai 'jenderal kardus' lantaran berubah sikap hanya karena uang. (Foto: Ist)

Jakarta, Marjinnews.com -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan dugaan mahar yang diberikan Sandiaga Uno agar menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subiyanto sudah masuk ke ranah hukum. 

Untuk itu, mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan era Presiden Megawati ini meminta penegak hukum untuk mengusut dugaan mahar tersebut.

"Oleh karena apa yang dikatakan saudara Andi Arief itu diakui Pak Sandiaga Uno bahwa uang itu memang ada, tapi tidak dalam bentuk mahar tapi untuk dana kampanye katanya begitu. Nah ini kan jadi persoalan hukum," kata Yusril di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/8).

Yusril menyatakan, aparat penegak hukum perlu mengusut kasus ini untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana. Dengan demikian, dugaan tersebut tidak berkembang menjadi isu politik dan bahkan fitnah.

"Nah ini kan jadi persoalan hukum, kalau dana kampanye itu diberikan kepada siapa, jumlahnya berapa dan karena ini sudah menjadi masalah hukum saya kira lebih objektif kalau aparat penegak hukum melakukan kajian terhadap masalah ini ya. Melakukan penyelidikan lebih dulu apakah cukup ini sebuah tindak pidana atau tidak," katanya.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai perlu membentuk tim investigasi dugaan mahar politik untuk partai politik (parpol) terkait pencalonan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. 

Sebab, pemberian mahar melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

“Harusnya Bawaslu bentuk tim. Saya sebut secara pribadi ini momentum, karena ada pengakuan meski pengakuan dari pihak lain,” kata pengamat politik, Ray Rangkuti, Senin (13/8). 

Menurut Ray, penjelasan Sandiaga yang mengaku hanya bertujuan menyumbang kedua partai dimaksud dianggap belum konkret. Karenanya, hal ini menjadi alasan kuat dibentuknya tim investigasi. 

“Menyumbang kepada partai itu maksudnya apa? Kalau enggak jelas bisa masuk mahar. Saya berharap Bawaslu buat tim,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengharapkan, Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief melakukan pelaporan mengenai adanya dugaan mahar politik oleh bakal calon Wakil Presiden Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS kepada pihak terkait seperti Bawaslu.

"Jangan hanya membuat publik berspekulasi dengan adanya penyataan politisi Demokrat itu di media sosial," kata Titi, di Jakarta, Senin (13/8).

Menurut dia, pihak-pihak yang mengetahui, terutama Andi Arief bisa melaporkan dugaan itu.

"Kalau pihak yang namanya disebut dan tidak melakukannya ayo buktikan, jangan ruang publik kita dikotori isu yang sangat mencederai proses hukum kita," ujarnya.

Ia pun meminta Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) untuk segera melakukan penyelidikan terkait adanya mahar politik tersebut untuk memberikan kejelasan informasi bagi publik demi berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil.

"Jangan sampai akhirnya isu yang berkembang itu membuat masyarakat pesimis pada proses Pemilu. Bawaslu harus cepat karena penelusuran aliran dana ini enggak bisa dilakukan orang biasa yang cuman mendengarkan berita, itu makanya perlu institusi yang bisa melakukan," tuturnya.

Hal ini, tambah Titi, agar masyarakat percaya proses pemilu 2019 berjalan sesuai aturan tidak ada suap dalam pencalonan agar orang tidak pesimis dan tetap memelihara optimismenya.

Dia mempertanyakan kinerja Bawaslu yang memiliki tugas pengawasan berjalanannya Pemilu. Alasannya, Bawaslu nampak cepat dalam proses pelindungan hak dipilih para mantan napi koruptor dan dugaan pelanggaran kampanye PSI.

"Dulu kasus PSI enggak ada yang lapor, anggota Bawaslu bisa proses. Kalau misalkan Bawaslu pasif, sama aja kaya masyarakat biasa," tegasnya.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 228 melarang adanya mahar yang merupakan imbalan dalam bentuk apapun, janji atau komitmen untuk memberikan dana kepada partai politik pengusulnya. Di mana bantuan kampanye untuk partai politik dalam pemilu anggota legislatif maka sumbangan maksimalnya adalah Rp2,5 miliar.

Dana tersebut juga harus disampaikan ke dalam RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye) yang dimiliki oleh masing-masing partai politik tersebut. Jika dana kampanye untuk pemilihan presiden maka pengelolaan dana kampanye merupakan tanggung jawab pasangan calon tersebut.

Seperti diketahui, isu ini berembus lewat Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief beberapa saat menjelang Calon Presiden Prabowo Subianto mengumumkan koalisi dan kandidat wakilnya. PAN dan PKS disebut-sebut mendapatkan mahar politik dari Sandiaga mencapai Rp 500 miliar untuk masing-masing partai itu. (*)