DPRD Kota Batam Merasa Tidak Dihargai oleh Pemko Batam
Cari Berita

DPRD Kota Batam Merasa Tidak Dihargai oleh Pemko Batam

MARJIN NEWS
1 August 2018

Kedatangan masyarakat Kampung Suka Damai Pancur merupakan bentuk dari surat undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilayangkan oleh DPRD Kota Batam. (Foto: Marjinnews Batam)
Batam, Marjiinews.com -- Rapat Dengar Pendapat tersebut diselengarakan di Komisi 1 DPRD Kota Batam selain dihadirin masyarakat kampung Suka Damai, BP-Batam, Dinas PU, Lurah Tanjung Piayu dan Tim Terpadu kota Batam (30 Juli 2018).

Rapat Dengar Pendapat tersebut dipimpin oleh Budi Mardiyanto  Komisi 1 DPRD Kota Batam membahas terkait penggusuran masyarakat kampung suka damai pada tanggal 25 Juli 2018.

Budi menegaskan sangat kecewa dengan perbuatan penggusuran yang terjadi di kampung Suka Damai sebab terkesan terburu-buru sehingga tidak memperhatikan aspek kemanusiaan sebab masyarakat yang berdomisili di kampung Suka Damai belum mendapatkan ganti rugi sudah langsung digusur paksa oleh tim terpadu.

Pada saat kunjungan DPRD Kota Batam Komisi 1 (24 Juli 2018) di kampung Suka Damai telah ditegaskan dihadapan masyarakat kampung suka damai anggota DPRD Batam meminta penggusuran tersebut ditangguhkan oleh Pemko Batam, terang Budi.

Surat permohonan penangguhan terhadap penggusuran kampung suka damai sudah dilayangkan oleh DPRD Kota Batam kepada Pemko Batam namun Pemerintah Kota Batam tidak menghiraukan surat tersebut, terang Budi.

DPRD Kota Batam lembaga Pemerintah yang diakui oleh Undang-undang sangat kecewa dengan perbuatan semena-mena Pemko Batam dengan melakukan penggusuran oleh Tim Terpadu kota Batam, sementara surat permohonan penangguhan penggusuran sudah dilayangkan ke Pemko Batam tegas Budi.

Surat permohonan penangguhan penggusuran tersebut ditanda-tanganin langsung oleh ketua DPRD Kota Batam Nuryanto S.H, M.H sebagai surat resmi lembaga legislatif kota Batam, papar Budi.

Pemko Batam diharapkan jangan berjalan sendiri melainkan harus bekerjasama dengan DPRD Batam sebagai lembaga perwakilan rakyat kota Batam, harap Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam tersebut.

Sudah terjadi masalah sangat meruncing dengan mengorbankan masyarakat kampung suka damai diundang DPRD Kota Batam tetap saja tidak berkenan hadir, terang Budi.

Seharusnya Walikota atau wakil walikota Batam datang dalam undangan RDP tersebut untuk memberikan solusi mengatasi permasalah seluruh masyarakat korban penggusuran di kampung suka damai, tutup Budi.

Pemerintah Kota Batam diharapkan mengedepankan hati nurani supaya dapat memanusiakan masyarakat kampung suka damai yang terkena dampak pembangunan pelebaran aliran sungai, papar Yudi Kurnain selaku anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam.

Kalau Pemerintah kota Batam tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk merelokasi masyarakat seharusnya proyek tersebut harus di tunda jangan semena-mena seperti tidak beraturan, tegas Yudi Kurnain.

Jika anggaran proyek tersebut tidak mencukupi maka mari duduk bersama Pemko Batam dengan DPRD Batam untuk membahas kembalikan anggaran yang layak untuk proyek tersebut bukan masyarakat langsung diusir dengan Tim Terpadu, tutup Yudi. (JP/MN)