Demokrasi Mayoritas VS Minoritas

Indonesia sebagai negara multikultural, perjalanan demokrasi pun mengikuti irama tatanan politik mayoritas dan minoritas. Istilah mayorita...

Indonesia sebagai negara multikultural, perjalanan demokrasi pun mengikuti irama tatanan politik mayoritas dan minoritas. Istilah mayoritas dan minoritas ini sesungguhnya secara sengaja diciptakan oleh negara dan masyarakat kita sendiri untuk memperjelas posisi politik seseorang. (Foto: Dok.Pribadi)

Merupakan kenyataan yang tak bisa dipungkiri bahwa negara bangsa Indonesia dibentuk oleh berbagai kelompok etnis, budaya, agama, bahasa dan lain-lain. Dan kitapun menyadari bahwa negara ini ada karena disatukan oleh berbagai etnis, bahasa, budaya, dan agama, yang kemudian kita sebut sebagai negara multikultural. 


Tetapi, realitas "multikultural" tersebut akhir-akhir ini berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kembali "mayoritas dan minoritas” yang dapat menjadi "integrating force" yang mengikat seluruh keragaman tersebut.

Indonesia sebagai negara multikultural, perjalanan demokrasi pun mengikuti irama tatanan politik mayoritas dan minoritas. Istilah mayoritas dan minoritas ini sesungguhnya secara sengaja diciptakan oleh negara dan masyarakat kita sendiri untuk memperjelas posisi politik seseorang. 

Kata ini semakin menguat pada dekade 80-an – 90-an, sehingga masyarakat indonesia tergiring ke dalam kata itu. Sayangnya, era reformasi, kata ini semakin menguat lagi, sehingga masyarakat Indonesia sudah memastikan diri terkotak-kotak ke dalam mayoritas minoritas. Kebijakan publikpun tentunya dengan sendirinya mengikuti irama dua kekuatan itu. 

Hiruk pikuk politik identitas di dalam era reformasi menambah kompleksnya persoalan mayoritas minoritas dan antar kelompok di Indonesia. Sejarah menunjukkan, pemaknaan secara negatif atas mayoritas dan minoritas telah melahirkan penderitaan panjang bagi bangsa Indonesia.

Karena masyarakat indonesia sudah tergiring ke dalam mayoritas minoritas, maka praktek (kehidupan) demokrasipun mengalami hambatan sekaligus tantangan, sebab demokrasi telah diinterprestasikan menurut mayoritas dan minoritas. Sehingga untuk mencapai masyarakat indonesia yang demokratis itu masih merupakan mimpi bagi kita.

Jika demokrasi itu diterjemahkan sebagai sebuah nilai universal, maka mayoritas dan minoritas mempunyai hak yang sama untuk menikmati demokrasi itu, dan manusia sebagai pemilik sah demokrasi mempunyai hak yang sama pula menikmati demokrasi itu. 

Namun, yang menjadi persoalan adalah, bila demokrasi itu berada di tangan mayoritas atau minoritas, maka demokrasi akan menuai lonceng kematian, sebab yang terjadi justeru tarik menarik kepentingan, dan salah satunya pasti menjadi korban. 

Jika hal ini terjadi, maka cita-cita indonesia sebagai negara demokratis hanya akan melahirkan mimpi buruk. Dengan demikian sia-sialah kita memperjuangkan  demokrasi itu.

Sebagai contoh, bila demokrasi itu berada di wilayah mayoritas beragama Iislam seperti Jawa, Sumatra dan Kalimantan, NTB, mereka mengklaim diri sebagai pemilik sah demokrasi. 

Demikianpun sebaliknya, di daerah-daerah mayoritas beragama Kristen dan Hindu, seperti Papua, NTT, Manado, Bali  mereka mengklaim diri sebagai pemilik sah demokrasi. Demokrasipun sudah dikapling berdasarkan wilayah-wilayah menurut ukuran mayoritas dan minoritas.

Yang menjadi masalah bagi kita adalah jika demokrasi mayoritas diperhadapkan dengan minoritas, maka akan menimbulkan gesekan yang sangat kuat. 

Gesekan-gesekan itu akan mengancam nilai-nilai demokrasi. Akibatnya tidak sedikit biaya sosial yang kita keluarkan untuk membiayai demokrasi itu. Misalnya, bagi kaum yang berasal dari minoritas (kristen dan Hindu) yang berada di daerah mayoritas (islam), demokrasi akan mengalami mati suri. Demikian sebaliknya, bagi kaum yang berasal dari mayoritas islam berada di daerah mayoritas kristen atau Hindu, mereka akan mengalami mimpi buruk. 

Sistem Teritori

Oleh karena itu bagaimana kita menata kembali demokrasi mayoritas minoritas agar kepentingan keduanya terakomodir. Jawabannya kita kembali pada rumusan UUD45, yakni setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, siapa saja tanpa melihat dia berasal dari golongan mayoritas atau minoritas mempunyai hak politik yang sama untuk menduduki jabatan politis di mana saja.

Lalu dengan sistem apa kita pakai? Dengan melihat tantangan dan hambatan tadi, serta untuk tidak mengurangi sistem (pemilu) yang kita pakai selama ini, maka solusi berikut barangkali bisa kita pakai sebagai referensi, yakni menggunakan sistem demokrasi teritori. 

Artinya setiap warganegara Indonesia mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk  meraih jabatan politik di wilayah Indonesia, di mana saja dan dari mana saja ia berada, tanpa melihat dari mayoritas atau minoritas.

Jika kita konsekuen dengan UUD45, ukuran-ukuran yang dipakai dalam demokrasi hanya satu yaitu kualitas dan kapabilitas seseorang. Misalnya untuk menduduki jabatan bupati atau gubernur di Papua, NTT, Bali, bisa saja orang Aceh, orang Jawa, demikianpun sebaliknya putra Papua bisa mencalonkan diri menjadi gubernur Aceh atau NTB.

Dalam hal ini kita harus belajar kepada bangsa Amerika, orang Kansas bisa menjadi gubernur di New York, orang keturunan negro seperti Obama, bisa  menjadi presiden Amerika. Demikian juga dalam pencalon kabinet, misalnya, jangan menggunakan ukuran mayoritas atau kepentingan politik atau partai. 

Pencalonan kabinet hendaknya menggunakan ukuran kepentingan bangsa, sehingga bagi mereka yang berasal dari daerah minoritas memiliki dan mempunyai tanggungjawab moral untuk mengisi kemerdekaan ini.  

Dengan menggunakan sistem teritori ini, ada keterwakilan minoritas di kancah perpolitikan nasional, demikian sebaliknya ada keterwakilan kaum mayoritas di wilayah minoritas. Dengan menggunakan sistem teritori ini demokrasi menjadi milik bersama.

Bagaimanapun kuatnya kita memperjuangkan demokrasi di tanah air, kalau dua kekuatan itu belum bisa diatasi, bangsa kita akan tetap tergiring ke dalam aliran politik mayoritas dan minoritas, maka cepat atau lambat akan tejadi disintegrasi bangsa. Orang Papua, Bali, Manado, NTT akan menuntut kemerdekaan. Sebab kepentingan mereka tidak terwakili.

Contoh paling buruk ketika Undang-Undang Nomor 32/2004 maupun perubahannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (otonomi daerah). Nafas Undang-undang ini adalah mayoritas dan minoritas. 

Dengan berlakunya otonomi daerah, maka setiap daerah tertutup pintu bagi orang lain untuk meraih jabatan politik atau birokrasi di daerah lain. Daerah merasa mempunyai otoritas tunggal untuk mengelola daerahnya termasuk mengisi jabatan politik di daerah.

Fakta politik setelah berlakunya UU Pemda ini menambah keyakinan kita. Sebagai contoh, bagaimanapun hebatnya orang Islam di daerah mayoritas Kristen atau Hindu misalnya, dia tidak bisa berbuat banyak dalam birokrasi. Dia tidak bakalan mendapat jabatan (strategis), sebab sudah sejak awal telah digariskan bahwa ini wilayah mayoritas kristen atau hindu. 

Demikian sebaliknya, sehebat apa pun orang kristen atau hindu, jika ia berada di wilayah mayoritas Islam, paling banter dia menjadi eselon empat, kalau tidak sampai pensiun menjadi staf biasa saja. 

Pada hal kalau kita membaca persyaratan menjadi  aparatur sipil negara, salah satau klausula menyatakan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Artinya diberi peluang yang sama untuk menduduki jabatan itu, ukurannya hanya satu kualitas dan kapabilitas, bukan mayoritas atau minoritas.

Contoh lain misalnya, jika seorang pejabat mengusulkan si A, untuk menduduki jabatan B, di kantor C,  yang pertama-tama dilihat adalah bukan kemampuan orang itu, tetapi apakah orang tersebut sealiran (seagama) dengan kita, atau apakah orang  tersebut bisa menyetor banyak kepada saya. 

Jika hal ini dilihat sebagai ukuran maka bahasa yang sering keluar dari mulut pejabat adalah ”engkaulah yang paling berkenan pada saya”, sehingga tidak heran sistem demokrasi di Indonesia sudah dikapling berdasarkan mayoritas minoritas atau kepentingan. Dan demokrasi di kalangan birokrasi mengalami mati suri juga.

Sebagai akhir dari tulisan ini, dan dalam rangka menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi dan untuk mengurangi benang khusut demokrasi di Indonesia, mohon sistem teritori ini dipertimbangkan. 
Dengan sistem teritori ini demokrasi bisa dipastikan akan hidup dan tumbuh subur di Indonesia. 

Dan percayalah Indonesia akan tetap utuh. Keuntunngan lain yang kita peroleh adalah demokrasi tidak dikapling atau tidak didorong ke dalam mayoritas atau minoritas. Kami yakin dan percaya jika kita menggunakan sistem teritori kita mampu mengelola demokrasi dan kelak kita menjadi negara disegani di dunia, dan mimpi buruk demokrasi di Indonesia akan berubah menjadi mimpi indah, yakni Indonesia menjadi sebuah negara paling demokratis di dunia. Tidak ada alasan lagi cobalah dipraktikkan.

Oleh: Ben Senang Galus, penulis buku, tinggal di Yogyakarta. 

COMMENTS

Name

1 Tahun Berkarya,1,Agama,3,Agraria,1,Ahmad Dhani,1,Ahok,25,Aktivis,3,Alam,3,Anak,8,Anak Muda,27,Anggaran,1,Antikorupsi,1,Aparatur Negara,1,Arjen Robben,1,Artikel,230,Asmat,4,Asusila,5,Badung,9,bahasa,1,Bali,100,Bali Utara,2,Bandara Bali Utara,2,banjir,1,Bantuan CSR,1,Batam,16,BBM,1,Bedah Buku,1,Bencana Alam,2,Berita,6,Bhineka,2,BNI,1,Bola,2,bom,1,Bom Bunuh Diri,4,Borong,1,BPJS,1,Budaya,44,Buku,1,BUMN,1,Bung Karno,1,Bunuh Diri,3,Bupati Mabar,1,Camilian,1,Cerpen,145,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,453,Daerah. Riau,1,Dana Desa,1,Demokrasi,23,Denpasar,11,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,4,Dilan 1990,1,Donny Isman,1,DPR RI,2,DPRD,1,E-KTP,4,Editorial,41,Edukasi,1,Ekonomi,6,Emi Nomleni,1,Ende,5,Entrepreneur,1,Feature,39,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,13,Focus Discussion,6,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,Gedged,1,Gempa,5,Gereja,4,Gereja Katolik,4,Gerindra,1,Gizi Buruk,1,GMKI,1,GMNI,1,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,1,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,2,Hiburan,24,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,45,Human Trafficking,5,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,2,Indonesia,2,Indonesian Idol,11,Inspirasi,4,Internasional,15,Internet,2,Investasi,1,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,9,Jatim,3,Jawa Tengah,1,JK,1,Jodoh,1,Jogyakarta,3,Jokowi,16,Jomblo,2,JRUK Sumba,2,jurnal Terbaru,1,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,245,KDRT,1,Keagamaan,7,kebakaran,4,Kebangsaan,1,kebudayaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,1,Kemanusiaan,68,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,6,Kepemudaan,147,kepemudan,11,Kepri,1,kerohanian,2,Kesehatan,15,Ketahanan Nasional,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,59,KPK,13,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,56,Kritik Sastra,4,Kupang,23,Kuta,1,Labuan Bajo,42,Lakalantas,9,langka,1,Larantuka,1,Lebu Raya,1,Lembata,2,Lifestyle,8,Lingkungan Hidup,16,Literasi,15,lombok,1,LP Cipinang,1,Madiun,1,Mahasiswa,40,Makanan Khas,1,Makasar,6,Makassar,1,Malang,3,Manggarai,87,Manggarai Barat,8,Manggarai Timur,20,Marianus Sae,1,Marion Jola,10,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,6,Media,2,Media Sosial,4,Medsos,3,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Motang Rua,1,Muda Petani,1,Munir,1,musik,1,Narkoba,7,Nasional,240,Natal,19,Ngada,5,Novanto,1,Novel,15,NTT,117,Nyepi,2,Olahraga,12,Opini,346,Orang Muda,16,Otomotif,1,OTT,2,pacaran,6,Papua,21,Pariwisata,25,Partai Politik,24,Paskah,4,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,17,Pemuda,1,Pencurian,2,Pendidikan,89,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,23,Perindo,1,Peristiwa,864,Peritiwa,2,Perlindungan Anak,2,Pers,3,Perzinahan,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,2,Pilgub,41,Pilkada,102,Pilpres 2019,22,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,23,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Polisi,30,politik,81,Politikus,6,POLRI,6,PP PMKRI,1,Pristiwa,26,Prosa,1,PSK,1,Puisi,65,Puteri Indonesia,4,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,1,Refleksi,16,reformasi,1,Regional,6,Religi,5,Remaja,2,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,1,Ruteng,10,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,23,Sajam,1,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,2,Sejarah Manggarai,1,Serial Story,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,3,Sospol,42,Start Up,1,Sumba,12,Surabaya,32,Tahun Baru,9,Tahun Baru. Remigius Nahal,1,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,10,Tenun Manggarai,2,Terorisme,16,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Tokoh,17,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,3,traveling,7,traveller,1,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,4,Viral,1,Wisuda,1,WNA,1,Yogyakarta,4,
ltr
item
Muda Membaca Dunia: Demokrasi Mayoritas VS Minoritas
Demokrasi Mayoritas VS Minoritas
https://3.bp.blogspot.com/-DGyR0CFTFQs/Wr9ktRCKXFI/AAAAAAAAAQg/DwWUvW8hYokoxjb8i1iUwRfLe5A8IIofQCPcBGAYYCw/s320/IMG-20180331-WA0012.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-DGyR0CFTFQs/Wr9ktRCKXFI/AAAAAAAAAQg/DwWUvW8hYokoxjb8i1iUwRfLe5A8IIofQCPcBGAYYCw/s72-c/IMG-20180331-WA0012.jpg
Muda Membaca Dunia
http://www.marjinnews.com/2018/08/demokrasi-mayoritas-vs-minoritas.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2018/08/demokrasi-mayoritas-vs-minoritas.html
true
971126874416220402
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy