Ada Indikasi Korupsi dalam Presentasi KUA PPAS oleh Bupati Manggarai

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Ada Indikasi Korupsi dalam Presentasi KUA PPAS oleh Bupati Manggarai

MARJIN NEWS
30 August 2018

Foto: Ist
Ruteng, Marjinnews.com -- Rapat Paripurna pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Manggarai dengan agenda presentasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh pihak Eksekutif di Kabupaten Manggarai berlangsung tak mulus.

Marsel Nagus Ahang SH, anggota DPRD kabupaten Manggarai yang berasal dari Fraksi Bintang Keadilan dan Persatuan (PKS) menilai presentasi KUA PPAS perubahan APBD Kabupaten Manggarai untuk Tahun Anggaran 2018 oleh Bupati Manggarai banyak indikasi menyimpang.

Menurut anggota Dewan yang berasal dari Dapil Ruteng-Lelak tersebut, Bupati Manggarai Dr. Deno Kamelus banyak menyimpan teka teki ketika peresentasi KUA PPAS Tahun Anggaran 2018 di hadapan Dewan.

"Dalam pengamatan saya saat mendengar Pesentasinya Bupati Deno, banyak teka-teki," jelas Ahang kepada MarjinNews, Kamis (30/8)

Ia pun berharap agar sebelum dilanjutkan pembahasan KUA PPAS Tahun 2018, semestinya banyak suara mendukung dari teman Dewan yang lain agar bentuk panitia khusus atau Pansus berkaitan dengann hasil presentasi KUA PPAS oleh Bupati Deno.

Sebab menurut Ahang, patut diduga Presentasi KUA PPAS  Tahun Anggaran 2018 ini ada indikasi KKN terjadi yaitu korupsi kolusi dan Nepotisme.

Sehingga total rasionalisasi anggaran belanja dalam anggaran perubahan sebesar Rp.35.454.568.884 digunakan menutup utang Daerah, yang peruntukan untuk membayar sejumlah kewajiban berupa KDP (konstruksi dalam pengerjaan).

"Satu hal yangg tidak masuk diakal bahwa dalam DIPA (Daftar isian Pelaksana Anggaran) baik di dinas PU maupun OPD yang lain di lingkup Pemkab Manggarai tidak termuat soal KD (Konstruksi Dalam Pengerjaan), lalu saat presentasi muncul pertanggungjawaban Bupati Deno bahwa ada defisit Anggaran di Kabupaten Manggarai," terang Ahang.

Ahang menjelaskan, selama ini dirinya melihat bahwa dinas PU maupun OPD lain, saat tender proyek dipotong atau dipangkas saat penawaran proyek dari kontraktor.

"Lalu pertanyaanya uang pemotongan tender proyek tersebut dibawa kemana. Seharusnya Bupati Deno tanggungjawab, dimana jalanya uang tersebut," pungkas Ahang. (*)