Ada Diskriminasi di Kawasan TNK, Anggota Dewan Konfrontasi BTN Komodo
Cari Berita

Ada Diskriminasi di Kawasan TNK, Anggota Dewan Konfrontasi BTN Komodo

MARJIN NEWS
2 August 2018

Foto: Ist
Labuan Bajo, Marjinnews.com - Anggota Komisi C  DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Blasius Janu, yang membidangi kelautan dan perikanan , mempertanyakan kepada Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) terkait diskriminasi yang terjadi di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK).

Menurutnya diskriminasi itu karena di satu sisi melarang sejumlah warga di beberapa pulau untuk mengurus sertifikat tanah, sementara di sisi lain tidak melarang investor untuk membangun sarana bisnis dalam kawasan.

Seperti dilaporkan Poskupang.com, dirinya menyampaikan itu terkait pembangunan rest area di dalam kawasan TNK, yakni di Pulau Rinca.

"Kenapa warga dilarang untuk sertifikat tanahnya, sementara untuk investor diperbolehkan membangun seperti di Pulau Rinca itu," kata Blasius.

Dirinya kata dia sudah mengusulkan agar pemerintah daerah dan DPRD segera memanggil Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) terkait persoalan itu. BTNK kata dia harus mendengar usulan atau permintaan dan kritikan dari masyarakat terkait keberadaan TNK.

Untuk diketahui, Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Budhy Kurniawan menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi didasarkan pada zonasi dan rencana pengelolaan.

Budi mengatakan, dalam zona pemanfaatan dibagi dalam 2 ruang, yaitu ruang publik dan ruang usaha.

"Ruang usaha diperuntukan untuk privat sektor (swasta) dalam rangka menunjang pengembangan pariwisata alam. Dasar aturan undang-undang nomor 5 tahun 1990, PP nomor 28 Tahun 2011 tentang pola pengelolaan KSA dan KPA, PP nomor 36 tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam dan Permenhut nomor P. 48 tahun 2010," kata Budhy.

Dia menjelaskan, konsep pengembangan pariwisata alam di kawasan konservasi ada batasan yang diatur peraturan perundangan.

"Kalau berbicara kewajiban perusahan, banyak. Salah satunya tenaga kerja 80% harus masyarakat lokal, keuntungan perusahaan 5% per tahun untuk desa sekitar, di samping kewajiban-kewajiban utama seperti wajib melakukan kegiatan perlindungan pengamanan kawasan, upaya konservasi dan pemberdayaan masyarakat," tutup Budhy.(RN/MN)