Soal Sengketa Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Diminta Membentuk Pengadilan Khusus
Cari Berita

Soal Sengketa Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Diminta Membentuk Pengadilan Khusus

23 July 2018

"Kita megharapkan agar siapa saja yang memiliki kewenangan terhadap persoalan ini dengan cara membentuk satu badan khusus yang mengurus pengadilan tentang sengketa pemilihan kepala desa" terang Herman. (Foto: Toni/MN)
Makassar, marjinnews.com - Pengurus Komisariat Darud Da'wah Wal-irsyad (PK-IMDI melakukan kegiatan pembekalan jelang kegiatan selama waktu liburan panjang mendatang yang akan melakukan kegiatan sosial di kampung halaman masing-masing mahasiswa pada Minggu, 22 Juli 2018.

Dalam acara yang dilaksanakan di Warkop Lati Mojong Jl. Todopoli, Sulawesi Selatan itu Ketua Umum IMDI Komisariat UIN Alaudin Makassar, Abdul Malik mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan sebuah upaya pembekalan jelang pulangnya para Mursyid dan Mursydah ke masyarakat.

"Ini merupakan sebuah bahan pembelajaran yang sangat bagus untuk teman-teman sekalian yang pasca kuliah kembali ke desa masing-masing. Mari sama-sama kita bangun desa kita, jangan takut pulang. Desa membutuhkan kita" ujarnya dalam dialog, launching dan bedah buku berjudul "Sengketa Pemilihan Kepala Desa" itu.

Acara yang dimoderatori oleh Ainul Yaqin Usman itu menghadirkan tiga narasumber utama yaitu Ketua Umum DPP APDESI Dr. H. Sindawa Tarang, SH., MM., MH., Tenaga Ahli Kementerian Desa PDIT RI Zulfikar Lamolang, ST dan Penulis yang dimaksud Herman Baba, SH., MH.

Dalam materinya, Sindawa Tarang mengatakan bahwa sengketa pemilihan kepala desa terjadi karena semua para kandidat calon kepala desa tidak memahami isi dari pasal 37 ayat 6 UUD yang terdiri dari 6 poin salah satunya yang berbunyi calon kepala yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

Sementara menurut Zulfikar Limolang selaku Tenaga Ahli Kementerian Desa PDTT RI menyatakan bahwa terjadinya problem pemilihan kepada desa kadang ada beberapa faktor salah satunya karena masuknya virus demokrasi yang dibawakan dari  PILPRES, PILGUB dan PILEG yang penuh dengan berbagai macam varian masalah.

Pada waktu bersamaan juga Herman Baba selaku pengarang buku SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA menyatakan bahwa terbitnya buku tersebut adalah rasa kecemasan pribadinya yang melihat kejadian yang terjadi saat ini yang hampir tidak ada titik temunya.

"Kita megharapkan agar siapa saja yang memiliki kewenangan terhadap persoalan ini dengan cara membentuk satu badan khusus yang mengurus pengadilan tentang sengketa pemilihan kepala desa" terang Herman.

Laporan: Toni
marjinnews.com Makassar