Pemkot Batam Jangan Ada Defisit Anggaran Khusus Pendidikan Kota Batam
Cari Berita

Pemkot Batam Jangan Ada Defisit Anggaran Khusus Pendidikan Kota Batam

MARJIN NEWS
19 July 2018

Walikota Batam jangan hanya fokus dengan pembangunan jalan namun pendidikan tidak diperhatikan dengan baik, ucap Bobi Siregar. (Foto: MN)

Batam, Marjinnews.com -- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi sangat berdampak negatif dengan terlihat banyaknya anak-anak batam yang hendak bersekolah terancam tidak bersekolah.

Para orangtua didik  baru mendapatkan alasan dari pihak sekolah untuk menolak anak-anaknya bersekolah dan bahkan ada sekolah yang harus membuat peraturan lulus bersyarat dan orangtua peserta didik baru harus menghadap komite sekolah.

Lulus bersyarat yang dikeluarkan oleh SDN 012 Sekupang dengan mengharuskan menghadap Muhamad Mustofa selaku penasehat komite SDN 012 Sekupang merupakan suatu bentuk perusakan dunia pendidikan Kota Batam.

Belakang ini bahkan ada Ketua Komite SMP 10 Batam Kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polresta Barelang terkait PPDB Siswa tepatnya pada hari Sabtu 14 Juli 2018 pukul 21:47 WIB di Perumahan Nusa Jaya blok G/2 merupakan bukti wajah pendidikan kota Batam sudah sangat tercoreng data masyarakat, tegas Joni Pandiangan selaku Ketua Forum Mahasiswa Peduli Batam (FMPB).

Pemerintah kota Batam seharusnya sadar supaya bisa lebih cerdas dalam menyikapi dan mengurai masalah pendidikan kota batam demi generasi penerus bangsa Indonesia, ucap Joni Pandiangan.

Jika Pemko Batam beralasan bahwa sulit mendapatkan lahan dari BP-BATAM untuk alokasi pembangunan sekolah maka itu bukan jadi alasan karena anggaran pendidikan kota Batam itu besar, tegas Ketua FMPB.

Anggaran pendidikan kota Batam 2018 sebesar Rp. 562.165.699.288 jadi cukup besar maka tidak realistis jika ada pejabat Pemko Batam khususnya Walikota Batam mengatakan sulit mendapatkan lahan, papar Joni Pandiangan.

Apakah anggaran pendidikan sebesar Rp. 562.165.699.288 tidak bisa digunakan untuk membeli lahan untuk pembangunan sekolah atau menambah ruang kelas, tanya Joni Pandiangan.

Pendidikan seharusnya jadi prioritas Walikota Batam bukan anak-anak bangsa mau sekolah sulit karena alasan tidak logis tersebut, papar Ketua Forum Mahasiswa Peduli Batam.

Harapan saya sebagai ketua Forum Mahasiswa Peduli Batam carut-marut PPDB cukup yang terakhir kalinya, jika tidak mampu mencarikan solusi terkait pendidikan kota Batam sebaiknya Walikota Batam mundur, tutup Joni Pandiangan.

Carut-marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  yang terjadi di kota Batam mendapat perhatian khusus dari Bobi Alexander Siregar selaku anggota DPRD Kota Batam khususnya Komisi 4 membidangi Pendidikan di kota Batam.

Bobi Alexander Siregar sangat menyayangkan atas keteledoran Pemko Batam karena tidak siap dalam menangani masalah pendidikan kota khususnya PPDB.

Pemko Batam seharusnya bisa menganalisa dengan benar jumlah anak-anak yang akan masuk sekolah serta berapa sekolah pemerintah yang ada di kota Batam, terang Bobi Siregar.

Sebenarnya PPDB tersebut hanya masalah jumlah sekolah yang dibangun pemerintah tidak sebanding dengan jumlah anak-anak yang akan masuk sekolah dan jumlah Guru tidak mencukupin, tegas Bobi Siregar.

Jika sekolah Pemerintah tidak mampu menampung anak-anak yang akan masuk sekolah Pemerintah sebaik pemerintah kota Batam harus bijak mencari solusinya, papar Bobi Siregar.

DPRD kota Batam utamanya komisi 4 sudah menyarankan Pemko Batam dan Dinas Pendidikan kota Batam untuk bekerjasama dengan sekolah swasta supaya dapat menampung anak-anak bangsa yang mau bersekolah, ucap Bobi Siregar.

Selama ini Pemko Batam sudah memberikan bantuan kepada sekolah swasta di Batam dengan mengucurkan dana BOS, Insentif Guru namun sebaliknya Pemerintah tidak mendapatkan sesuatu dari hal tersebut, terang Bobi Siregar.

Jika Pemko Batam benar-benar memberikan perhatian terkait pendidikan di kota Batam pastilah kedua masalah terkait jumlah guru dan kurangnya bangunan sekolah negeri dapat teratasi sehingga anak-anak bangsa tidak akan menjadi korban, tegas Bobi Siregar.

Pemerintah kota Batam tidak boleh mengatakan dalam hal pendidikan telah terjadi defisit APBD karena pendidikan sifatnya urgent tidak bisa dikesampingkan, tegas Bobi Siregar.

Pendidikan tidak bisa dikesampingkan ataupun ditunda, jika hal tersebut yang dipikirkan Pemerintah Kota Batam maka kesalahan terbesar yang telah dilakukan sebab akan mengorbankan anak-anak bangsa, tegas Bobi Siregar.

Walikota Batam jangan hanya fokus dengan pembangunan jalan namun pendidikan tidak diperhatikan dengan baik, ucap Bobi Siregar.

DPRD Batam juga sedang membentuk panitia khusus terkait PPDB supaya anak-anak bangsa tidak ada nanti tidak bersekolah apapun kondisinya, tutup Bobi Siregar. (JP/MN)