Menghindari Masalah, Dispendik Aceh Meniadakan TUNKUS untuk GGD Provinsi Aceh
Cari Berita

Menghindari Masalah, Dispendik Aceh Meniadakan TUNKUS untuk GGD Provinsi Aceh

MARJIN NEWS
31 July 2018

"Di Dikmen Provinsi Aceh telah tersebar 110 orang Guru Garis Depan tahap I dan 18 orang Guru Garis Depan tahap II" ungkapnya (Foto: Ilustrasi)
Aceh, marjinnews.com - Polemik tentang Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus (TUNKUS) di beberapa wilayah Provinsi Aceh yang tidak jelas kembali menjadi sorotan. Sebelumnya pada Selasa (31/7/2018)  Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengaku sangat menyesalkan mangkraknya tunjangan khusus daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) bagi guru di Kecamatan Aceh, Kabupaten Aceh Besar.

Mereka menilai bahwa pemerintah pusat dan daerah semestinya konsisten memenuhi janjinya untuk memberikan tunjangan lebih bagi guru-guru di daerah 3T.

"Tunjangan itu seharusnya bisa segera diberikan sebagai apresiasi negara terhadap jasa mereka yang telah mendidik anak-anak bangsa di daerah terluar," kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim dilansir Republika, Selasa (31/7).

Setelah itu, redaksi marjinnews.com menerima laporan terkait masalah serupa yang memberitahukan  bahwa persoalan tersebut ternyata belum sekali ini saja terjadi. Dari sumber yang enggan disebutkan namanya itu mengatakan bahwa pada tahun 2015 ada perekrutan GGD tahap I ke seluruh daerah terluar Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Pada tahun 2017, pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali mengirimkan  Guru Garis Depan tahap II karena belum memenuhi kebutuhan guru dalam pemerataan pendidikan di daerah-daerah terluar (3T).

"Di Dikmen Provinsi Aceh telah tersebar 110 orang Guru Garis Depan tahap I dan 18 orang Guru Garis Depan tahap II" ungkapnya kepada marjinnews.com pada Selasa (31/7) melalui pesan pendek.
.
Dalam aturannya GGD dapat menerima Tunjangan khusus (Tunkus) selama dua tahun dan dapat berlanjut pada tahun ketiga dan seterusnya apabila yang bersangkutan bertugas pada daerah khusus. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi,Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD.

"Pada semester dua tahun 2017 sebanyak 110 orang guru GGD tahap I tidak menerima Tunkus dan pada semester satu tahun ini sebanyak 18 orang guru GGD tahap II tidak menerima Tunkus dan 5 orang GGD tahap II lainnya tidak menerima TPG" terangnya.

Hal ini berbeda dengan Dikdas Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, Dikdas dan Dikmen lainnya di Indonesia yang mana telah menerima Tunkus dan TPG tanpa hambatan. Padahal Kemendikbud telah menerbitkan Surat Keterangan Tunjangan Khusus (SKTK) kepada seluruh GGD.

"Guru GGD Dikmen Provinsi Aceh telah melakukan pendekatan persuasif dengan pejabat  dinas setempat tetapi tidak mendapatkan jawaban atau solusi yang memuaskan bahkan pihak dinas menuturkan bahwa Tunjangan Khusus Guru GGD Dikmen Provinsi Aceh ditiadakan untuk menghindari masalah" tutupnya. (EC/MN)