Menanggapi Unjuk Rasa Driver Online, DPRD Kota Surabaya Siapkan Perda Khusus untuk Lindungi Driver
Cari Berita

Menanggapi Unjuk Rasa Driver Online, DPRD Kota Surabaya Siapkan Perda Khusus untuk Lindungi Driver

MARJIN NEWS
19 July 2018

Ketua DPRD Kota Surabaya menunjuk surat keterangan tidak hadir para aplikator untuk memenuhi undangan DPR dalam membahas tuntutan para driver online beberapa waktu lalu (Foto: Istimewa)
Surabaya, marjinnews.com - Menanggapi tuntutan driver online yang melakukan unjuk rasa menuntut keadilan beberapa waktu lalu di Kota Surabaya,  Ketua DPRD Kota Surabaya Ir Armuji mengaku sudah mengagendakan mendatangkan aplikator untuk bisa duduk bersama dengan para perwakilan driver online di gedung DPRD Surabaya. Rencananya, pertemuan itu dilakukan pada awal Agustus mendatang.

DPRD Surabaya akan melayangkan surat untuk memanggil aplikator dan driver online kembali. Diharapkan, surat panggilan itu ditindaklanjuti agar permasalahannya bisa tuntas.

"Jika tidak datang, aplikatornya akan kita sidak ke kantornya. Kami tidak main-main dengan masalah ini," tegas Cak Ji, panggilan akrab Armuji, Rabu (18/7/2018).

Sebenarnya, Pimpinan DPRD Surabaya sudah mengundang aplikator untuk hadir dalam acara dialog dengan para driver online kamarin (18/7/2018) itu, namun pihak aplikator tak bisa hadir dengan mengirimkan surat kepada Pimpinan DPRD, dengan alasan waktunya berbenturan dengan agenda lain yang harus dilakukan aplikator.

Pihak aplikator juga meminta agar Pimpinan DPRD Surabaya mengagendakan pertemuan tersebut di waktu yang lain.

Menurut Cak Ji, DPRD Surabaya sudah menampung sejak awal keluhan para driver online. Bahkan, kata dia, Surabaya merupakan satu-satunya kota yang merencakan penerbitan peraturan daerah (perda) khusus driver online.

"Namun kita masih menunggu Permenhub (peraturan menteri perhubungan) sebagai acuan dasar perda tersebut," ucap Cak Ji.

Badan Pembentukan Perda saat ini masih mengumpulkan draft untuk jadi bahan pembuatan perda khusus driver online. Sehingga, ketika acuan dari Permenhub turun, maka panitia khusus (pansus) DPRD akan langsung menindaklanjutinya.

Menurut Cak Ji, perbaikan pelayanan kepada penumpang angkutan online juga harus diperhatikan. Aturan-aturan dasar tentang pelaksanaan angkutan online di Surabaya harus diatur lebih detil.

“Sehingga aplikator, driver, dan penumpang sama-sama diuntungkan,” pungkas Cak Ji. (AA/MN)