KPK Harus Wisata Identifikasi Dugaan Korupsi ke Lembata
Cari Berita

KPK Harus Wisata Identifikasi Dugaan Korupsi ke Lembata

MARJIN NEWS
3 July 2018

Foto: Marjinnews

Jakarta, Marjinnews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) pada hari ini Selasa (03/07/2018) di datangi oleh Front SPARTA JAKARTA (Sentral Perjuangan Rakyat Lembata)

Sekitar pukul 11:00  WIB Front SPARTA JAKARTA (Sentral Perjuangan Rakyat Lembata) memadati gedung anti rasuah tersebut untuk menggelar aksi menyikapi persoalan dugaan korupsi di Lembata, NTT.

Kehadiran mereka guna menindaklanjuti gerakan yang di bangun bersama dengan SPARTA di Lembata yang didasiri oleh  tiga laporan kantor hukum sebelumnya ke kantor KPK.

Adapun tuntutan yang dilayangkan oleh 
Front SPARTA JAKARTA (Sentral Perjuangan Rakyat Lembata) antara lain, mengusut tuntas dugaan korupsi oleh Bupati Lembata, Eliatser Yentji Sunur, tuntaskan manipulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Lembata, menindaklanjuti laporan terkait fee proyek di Kab. Lembata dan menolak keras proyek Reklamasi Pantai Balauring serta mendesak KPK untuk segera menangkap dan mengadili Bupati Lembata, Eliatser Yentji Sunur. 

Akas Belutowe selaku masyarakat Dolulolong yang hadir sebagai perwakilan penggugat mengatakan, di Lembata telah terjadi penyelewengan anggaran di dalam birokrasi terkait Reklamasi Pantai Balauring.

Ia mendesak agar KPK segera ke Lembata guna mengusut kasus dugaan Korupsi tersebut.

"KPK harus ke Lembata untuk segera melihat ketransparanan dan keadilan dalam tubuh Pemerintah Lembata", ungkapnya. 

Aksi dilanjutkan dengan beberapa orator muda seperti, Ciprianus Pito Lerek, Asis Wayongnaen, Choky Ratulela dan Epenk Djawang saling bergantian menyampaikan aspirasi. 

Jenis aksi lain seperti Puisi dan theatrical oleh Vance Watoutan dan Jeremi Ndraha pun dibawakan. Sekitar puluhan mahasiswa, pemuda dan masyarakat Lembata Jabodetabek hadir untuk meneriaki tuntutan mereka.

Novan Wutun dalam orasinya menyampaikan bahwa, "kegagalan sitem Pemda baik Eksekutif maupun Legislatif hari ini menjadi tontonan masyarakat di sana. Kami mendukung penuh KPK untuk segera menyelidiki dugaan kejahatan anggaran ini," tegasnya. 

Pada aksi tersebut sempat dari pihak KPK tidak mau menemui massa aksi. Tetapi beberapa jam kemudian, audensi dengan KPK akhirnya terjadi akibat adanya desakan dari massa aksi.

Hadir pada kesemputan Jacky Ketua GMNI Cab.Jakpus. Dirinya mengatakan  bahwa, kasus dugaan korupsi ini sudah meresahkan masyarakat di Lembata. Bahkan mereka pun sampai harus turun dan menuntut.

"Kami meminta agar Komisi ini agar segera berantas pencuri anggaran seperti yang termuat di dalam Undang-Undang no 30 tahun 2002," ujarnya.

Kemudian Matias Ladopurab yang merupakan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang melaporkan dugaan kasus ini.

Audensi berlangsung cukup lama, sementara orator terus menyuarakan aspirasi mereka. Beberapa keterwakilan organisasi Nasional seperti, PMKRI, HMI, GPPI, ikut terlibat. 

Organisasi Kedaerahan seperti FKMTRI dan AMANG Manggarai juga turut hadir.

Hasil audensi yang memakan waktu satu setengah jam tersebut, KPK melalui Humasnya menyampaikan bahwa laporan sudah di tindalanjuti dengan segala berkas sedang di analisis oleh tim penyidik KPK.

Laporan: Emanuel Odi

Editor: Remigius Nahal