Gugatan Telah Dicabut, Tetapi Masih Ada Surat Panggilan dari Pengadilan, Ini Komentar PH Wakil Gubernur Bali
Cari Berita

Gugatan Telah Dicabut, Tetapi Masih Ada Surat Panggilan dari Pengadilan, Ini Komentar PH Wakil Gubernur Bali

MARJIN NEWS
4 July 2018

Kuasa hukum Wakil Gubernur Bali (Baju Kuning) saat menanggapi surat pencabutan gugatan oleh I Made Sondra dan I Made Sulatra beberapa waktu lalu. (Foto: Marjinnews)
Denpasar, Marjinnews.com - Polemik antara dua warga Pecatu atas nama I Made Sondra dan I Made Sulastra dengan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta ternyata masih belum berakhir.

Meski sebelumnya, melalui tim kuasa hukumnya I Made Sondra dan I Made Sulatra pada Kamis (21/6) lalu telah menyatakan bahwa perkara gugatan ingkar janji terhadap Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta telah ditarik dari Pengadilan Negeri Denpasar pada Kamis (21/6/2018) silam.

Pada waktu itu, tim kuasa hukum dari kedua warga Pecatu ini yang terdiri dari Takarias Marcus, SH, Maharza Tercera, SH, Yanuarius Nahak T, SH, MH, Donni Martin, SH, MH secara tegas mengatakan bahwa Pencabutan perkara tersebut dari Pengadilan Negeri Denpasar dengan No.534/Pdt/G/VI/2018 karena telah mengadakan pertemuan secara kekeluargaan sesuai etika Advokat dan prosedur hukum yang berlaku pada (18/6) di Denpasar dengan pihak kuasa hukum Sudikerta.

Adapun dasar pertimbangan penarikan gugatan ini dari Pengadilan Negeri Denpasar pada waktu itu menurut salah satu kuasa hukum dari kedua pelapor yaitu Yunarius Nahak menuturkan, terjadinya kesepakatan untuk menarik gugatan terhadap I Ketut Sudikerta NO. 534./Pdt.G/2018/PN.Dps tanggal 4 Juni 2018 adalah murni hasil musyawarah kekeluargaan antara I Made Sondra, I Made Sulastra dengan I Ketut Sudikerta melalui kuasa hukumnya pada tanggal 18 Juni 2018 di Denpasar.

Takaria Marcus, yang juga kuasa hukum dari I Made Sondra dan I Made Sulastra pada kesempatan itu juga menambahkan, berkaitan dengan penarikan gugatan ini tentu juga disepakati dalam rangka menghormati suasana Pilgub Bali yang sebentar lagi dilaksanakan.

"Penarikan gugatan ini dalam rangka menghormati suasana Pilgub Bali 27 Juni mendatang. Tujuannya ialah agar Pilgub Bali dapat berjalan dengan lancar, tenang dan damai," ungkapnya.

Di pihak lain, Pengadilan Negeri Denpasar sudah melayangkan surat pemanggilan persidangan yang telah diterima oleh kuasa hukum Sudikerta pada Selasa (03/4) kemarin.

Menanggapi surat panggilan dari Pengadilan Negeri Denpasar itu, kuasa hukum Wakil Gubernur Bali, Togar Situmorang, SH,. MH,. MAP menanya balik awak media.

"Katanya sudah ada pencabutan. Ini kok ada lagi, ada apa ini?" tanya Situmorang.

Kuasa hukum dari Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta mengaku kecewa dengan kuasa hukum dari kedua pelapor .

"Ini kan itikatnya udah nggak benar, janganlah begitu," tegas Situmorang.

Dirinya mengaku kaget ketika menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Denpasar itu.

Menurutnya, adanya surat  panggilan dari Pengadilan Negeri itu telah menjelekan I Ketut Sudikerta selaku orang nomor dua di Bali.

"Kita sudah kondusif. Kita sudah hidup baik-baik di Bali ini. Jadi tolonglah jangan buat yang tidak-tidak. Mari kita tegakan hukum itu dengan setegak-tegaknya, sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Kalau udah begini berarti sudah ada muatan-muatan yang lain" ujar Sitomorang.

Situmorang juga merasa ragu dengan pihak pelapor, katanya, "saya merasa ragu dengan niat baik orang ini. Kita bicara gugatan, atau masih ada dendam. Atau mau membunuh karakter orang. Ini fitnah lho. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan" ujar Sitomorang.

Ketika ditanya terkait kehadiran pihaknya atas surat pemanggilan dari Pengadilan Negeri Denpasar, Togar Situmorang dengan tegas mengatakan, tidak akan hadir untuk memenuhi surat panggilan itu.

"Kapasitas saya tidak ada, toh dengan statmen mereka dimana-mana, sudah di cabut," tegas Sitomorang.

Kuasa hukum Wakil Gubernur Bali itu juga menduga bahwa surat pencabutan yang telah ditunjukan kepada media beberapa waktu lalu itu adalah surat palsu.

Dan terkait kondisi yang tengah dihadapi ini, langkah yang akan diambil oleh kuasa hukum dari Wakil Gubernur Bali itu ialah akan menyurati lembaga yang menaungi kuasa hukum dari kedua warga Pecatu itu.

Salah satu tim kuasa hukum kedua warga Pecatu yang melaporkan Sudikerta ke PN Denpasar yakni Yanuarius Nahak ketika dikonfirmasi kembali terkait masih adanya surat gugatan itu di Pengadilan Negeri Denpasar, mengatakan, "gugatan sudah kita masukan tanggal 21 Juni dan sudah diterima oleh Bagian Perdata, akan tetapi perintah Hakim Ketua/Ketua Majelis agar pencabutan harus dilakukan di depan Persidangan," ungkapnya.

Menurut Nahak, karena di tangga (21/6) pihaknya sudah mengajukan pencabutan sehingga tanggal (28/6) yang seharusnya sidang. Namun, kami tidak datang. Kemudian dari Pengadilan mengirimkan surat panggilan sidang untuk tanggal 5 Juli besok. Dengan demikian, sidang di tanggal 5 Juli besok ini sifatnya hanya sebatas pencabutan gugatan," ungkap Nahak. (*)

Laporan: Remigius Nahal