Gugatan Perindo Dinilai Melanggengkan SBY Kembali Menjadi Presiden, Anak Muda Siap Tersingkirkan!
Cari Berita

Gugatan Perindo Dinilai Melanggengkan SBY Kembali Menjadi Presiden, Anak Muda Siap Tersingkirkan!

MARJIN NEWS
24 July 2018

"Apabila ini terjadi, maka bisa jadi kemungkinan bahwa figur lain seperti SBY misalnya akan maju lagi," ujar Airlangga (Foto: Istimewa)
Jakarta, marjinnews.com - Jelang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah semakin dekat membuat gejolak perpolitikan nasional semakin memanas. Aturan yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua periode masih menjadi polemik cukup rumit yang tak urung terselesaikan.

Di satu sisi ada banyak pihak yang mendukung peraturan itu, di sisi lain banyak kalangan yang menilai bahwa ambang batas masa kepemimpinan presiden dan wakil presiden merupakan sesuatu yang tidak bisa begitu saja diterima.

Beberapa waktu terakhir masalah serupa menjadi fokus perhatian Partai Perindo yang melakukan uji materi UU Pemilu tentang Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang dinilai akan berdampak buruk bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Jika uji materi itu dikabulkan Mahkamah Konstitusi ( MK), masa jabatan seorang presiden dan wakil presiden menjadi tidak terbatas.

"Ini bertentangan dengan semangat konstitusi kita untuk membatasi kekuasaan dan rotasi pada elite politik yang memimpin negara," kata pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, saat dihubungi, Senin (23/7/2018).

Sementara Partai Perindo menjelaskan Legal Standing untuk mengajukan uji materi Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Perindo, pasal itu bertentangan dengan pasal 7 UUD 1945.

Perindo meminta aturan yang membatasi masa jabatan presiden dan wapres maksimal dua periode tersebut hanya berlaku apabila presiden dan wapres itu menjabat dua periode berturut-turut.

Ketua Bidang Hukum DPP Partai Perindo Christophorus Taufik menyebutkan dua hal Legal Standing partainya mengajukan uji materi tersebut.

"Yang pertama adalah Partai Perindo merupakan partai politik peserta pemilu yang sudah terdaftar dan punya hak untuk bergabung dengan partai politik lain sebagai pendukung," ujar Taufik dalam diskusi Populi Center di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (21/7/2018).

"Yang kedua, kami (Partai Perindo) juga tidak terlibat dalam pembahasan-pembahasan undang-undang di parlemen karena itu juga mengacu pada keputusan MK yang lalu bahwa siapa partai yang tidak ikut membahas punya Legal Standing untuk maju di Mahkamah Konstitusi," ucapnya menambahkan.

Lebih lanjut, Taufik mengatakan bahwa yang menjadi poin dalam gugatan tersebut adalah Perindo ingin menegaskan penjelasan terkait masa jabatan presiden dan wakilnya agar tidak menimbulkan multitafsir seperti yang sedang berkembang saat ini.

"Tapi yang jelas adalah kami sebagai partai itu ingin ada design negara, design konstitusi itu yang tidak multi interpretasi," pungkasnya.

Dalam tuntutannya Perindo meminta aturan yang membatasi masa jabatan presiden dan wapres maksimal dua periode tersebut hanya berlaku apabila presiden dan wapres itu menjabat secara berturut-turut.

Dengan begitu, Jusuf Kalla yang sudah dua kali menjadi wapres namun tidak berturut-turut bisa kembali mencalonkan diri sebagai wapres di Pilpres 2019. Belakangan, Kalla juga mengajukan diri sebagai pihak terkait terhadap uji materi yang diajukan Perindo itu.

Menanggapi permasalahan tersebut, Airlangga menekankan, apabila dikabulkan oleh MK, maka uji materi itu tidak akan berdampak pada JK seorang, melainkan pada seluruh tatanan demokrasi di Indonesia.

"Apabila ini terjadi, maka bisa jadi kemungkinan bahwa figur lain seperti SBY misalnya akan maju lagi," ujar Airlangga seperti dilansir KOMPAS.com.

Pada akhirnya, kata dia, apabila dikabulkan, uji materi ini akan berdampak buruk dalam proses regenerasi politik di Indonesia. Nantinya, politisi-politisi muda dan berbakat akan sulit muncul di masyarakat karena masih banyaknya politisi senior.

"Padahal, saat ini kita membutuhkan wajah-wajah segar baru dalam panggung politik bernegara," kata CEO The Initiative Institute ini. (AP/MN)