Dituduh Melakukan Konspirasi dengan Investor Soal TNK, Ini Tanggapan Bupati Mabar
Cari Berita

Dituduh Melakukan Konspirasi dengan Investor Soal TNK, Ini Tanggapan Bupati Mabar

MARJIN NEWS
28 July 2018

Ia juga menambahkan bahwasannya ada mekanisme yang harus dilewati sesuai prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku. (Foto: Istimewa)
Labuan Bajo, marjinnews.com -  Menanggapi tuduhan yang arahkan kepada Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan pihak pengelolah Taman Nasional Komodo (TNK) oleh Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (Formapp Mabar) yang menolak dengan keras pembangunan tempat istirahat (rest area) dan restoran di dalam zona konservasi Taman Nasional Komodo (TNK) di Pulau Rinca atau Loh Buaya oleh PT. Segara Lestari Komodo, Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dulla angkat bicara.

Menurutnya bahwa ada zona tertentu di TNK yang diperbolehkan untuk membangun sarana dan prasarana penunjang kemajuan pariwisata di Manggarai Barat. Bupati yang akrab disapa Gusti Dulla itu menekankan bahwa ada regulasi khusus yang mengatur itu semua.

"Ada zona-zona dari Zonasi di TNK yang sangat diperhatikan berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan aturan atau regulasi demi pelestarian alam" terang Dulla.

"Ada zona inti ada zona penyanggah ada zona pemanfaatan. Yang tidak boleh disentuh oleh pembangunan adalah zona inti dan penyanggah. Sedangkan zona pemanfaatan dapat dibangun fasilitas yang selaras dg potensi pariwisata. Dan ada regulasinya" kata Agustinus kepada marjinnews.com pada Sabtu (28/7/2018) malam.

Senada dengan Bupati Manggarai barat, Kepala Taman Nasional Komodo Budy Kurniawan mengatakan kepada marjinnews.com bahwa semua yang tengah dilakukan di TNK tidak semerta-merta terjadi begitu saja. Ada prosesnya sesuai dengan regulasi yang ada.

"Semua tidak serta merta, ada prosesnya" kata Budy

Ia juga menambahkan bahwasannya ada mekanisme yang harus dilewati sesuai prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.

"Semua sesuai mekanisme peraturan yang berlaku Pak" tutup Budy.

Adapun tuduhan yang dimaksud adalah pernyataan dari Rafael Todowela, ketua Formapp Mabar di breakingnews.co.id yang mengaku bahwa pihaknya telah mencatat beberapa ironi keberadaan kawasan TNK untuk masyarakat pulau. Menurut Rafael dalam berita tersebut menyatakan bahwa bukti terjadinya tumpang tindih dalam pengelolaan TNK itu dimulaii dari peraturan UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi dan taman nasional komodo sebagai kawasan yang dilindungi yang ditindis oleh peraturan lain yang menyimpang jauh dari UU Konservasi pasal 19, 21 dan 33.

"Perizinan yang dikeluarkan oleh badan penanaman modal merupakan bentuk konspirasi antara pengusaha dan penguasa," katanya seperti dilansir breakingnews.co.id pada Sabtu (28/7/2018).

Dikatakan Rafael, surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Kepala Balai TNK sangat bertentangan SK Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kepala Badan TNK melakukan onani dengan SK yang dikeluarkan pada tahun 2018.

Bupati mabar, Agustinus Ch.Dulla pun kata Rafael diduga kuat berkonspirasi dalam pemberian izin kepada investor PT. Segara komodo Lestari yang mengerjakan proyek di pulau Rinca dalam areal 21, 1 ha.

"Peraturan-peraturan hukum yang di buat hanya produk hukum yang melindungi kepentingan kapitalist dan mengabaikan sisi keadilan sosial dan pemeliharaan lingkungan dan habitat binatang komodo," jelasnya.

Sementara itu kata Rafael, peraturan dan perizinan yang di keluarkan oleh pemerintah adalah bagian daripada mendukung pengerusakan alam di taman nasional Komodo dan merupakan bibit konflik antara masyarakat dengan pemerintah (konflik vertikal).

"Pemerintah mengencingi peraturan yang di buat sendiri dengan memberikan izin kepada investor mengelolah kawasan konservasi Tn. komodo kususnya pulau Rinca oleh PT. Segara Komodo Lestari," tegasnya.

Sementara itu kata Rafael, Pemerintah lebih pro kepada investor daripada melindungi binatang komodo dan ekosistemnya dari ancaman dan kepunahan akibat aktivitas manusia.

Rafael menambahkan, Pemerintah menelantarkan masyarakat pulau dengan tidak memperhatikan hak ekonomi dasarnya, namun lebih mementingkan investor dan perolehan penambahaan devisa negara dari pajak usaha.

"Pemerintah menghadirkan konflik besar di antara masyarakat pelaku pariwisata, masyarakat nelayan dan semua elemen masyarakat yang peduli kawasan konservasi TNK," tukasnya.

Adapun Formap Mabar dilansir berita tersebut menjelaskan bahwa mereka akan sangat mendukung jika Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat membubarkan PT. Segara Komodo Lestari dari Pulau Rinca atau Loh Buaya. (EC/BN/MN)