Ambiguitas Revitalisasi Pertanian Lahan Kering
Cari Berita

Ambiguitas Revitalisasi Pertanian Lahan Kering

MARJIN NEWS
27 July 2018

Kabarnya pemerintah pusat melalui kementerian pertanian RI akan mengubah fokus  perhatian pertanian di NTT pada lahan kering akhir 2018. (Foto: Dok. pribadi)
Para pakar mendefinisikan pertanian lahan kering maupun sistem pertanian lahan kering secara berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing pengamat. Dalam tesis ini lebih menyoroti seputar pertanian lahan kering dari sudut pandang keterbatasan pasokan air karena tidak di dukung jaringan irigasi (unirigated land) dan peranan pemerintah dalam upaya peningkatatan kesejahteraan masyarakat (petani).

Kabarnya pemerintah pusat melalui kementerian pertanian RI akan mengubah fokus  perhatian pertanian di NTT pada lahan kering akhir 2018. Pasalnya, berdasarkan rapat evaluasi  di kementerian pertanian akhir 2016, banyak permintaan dari daerah termasuk dari Kabupaten Sikka mengingat luas lahan kering lebih banyak ketimbang lahan basah. Di harapkan dengan bergesernya perhatian pemerintah pada lahan kering dapat meningkatkan produksi jagung dan padi di Kabupaten Sikka. (cendananews).

Hemat Saya,  dengan bergesernya perhatian pemerintah dan semakin tingginya pagu indikatif di sektor pertanian tidak serta-merta langsung meningkatkan kesejahteraan petani selagi pola pembangunan masih menggunakan gaya ortodoks yang mementingkan perbaikan teknis dari satu masalah teknis. 

Pola pembangunan semestinya terfokus pada potensi strategis. Namun realitanya pembangunan jaringan irigasi tidak lagi berorintasikan pada hasil. Tolak ukur sebuah keberhasilan program di nilai dari sejauh mana anggaran dapat terserap bukan pada sejauh mana program memberikan efek manfaat secara signifikan bagi masyaratkat (petani). Contohnya sumur irigasi yang kehilangan fungsi kemudian dijadikan kandang sapi, juga tentang pembangunan embung desa yang mulanya bertujuan untuk meyupllay air ke lahan pertanian, kini hanya menjadi genangan air tempat bermain para wisatawan cilik.

Misalnya salah satu embung yang dibangun di area desa Watuliwung Kabupaten Sikka. Proyek pembangunan embung yang berasal dari APBN dengan nominal yang cukup besar tersebut terkesan memaksakan. Terlihat bahwa pembangunan embung tersebut dilaksankan tanpa didasari kajian secara holistik dari team perencanaan terkait faktor pendukung dalam mengoptimalisasikan fungsinya. Mirisnya, pelaksaan tetap dijalankan dengan menghabiskan anggaran yang begitu besar namun dampak dari hasil pembangunan tersebut nyaris tidak dirasakan sebagaimana mestinya.

Sementara di tempat yang berbeda, masih dari desa yang sama, jaringan irigasi sumur bor yang terpasang  justru terbengkalai. Pemanfaatan aset yang ada kerap tidak terkontrol dengan secara rutin hingga mengakibatkan banyak jaringan pipanisasi yang rusak, bahkan mesin pemompa air pun raib.

Memang ironis tetapi begitulah adanya. Segala sesuatunya tidak lagi berjalan pada poros yang benar, sebab esensi program masih jauh dari sasaran. Kebijakan hadir tanpa mengedepankan kebutuhan secara substansial kemudian melahirkan program yang berjalan sekedar menghabiskan sisa anggaran. Pembangunan menjadi sentimen etnisitas. Alhasil, progresivitas pembangunan di bidang pertanian mengalami sopradis.

Kembali ke titik masalah, pada prinsipnya fokus utama dalam manajemen pengairan adalah meningkatkan infiltrasi dan menghambat evapotranspirasi sehingga limpasan air yang jatuh pada presipitasi dapat di manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Dalam mengatasi keterbatasan air tidak semata-mata pendekatan yang di bangun hanya dengan pengadaan sarana irigasi, inilah yang di katakan pola pembangunan gaya ortodoks. Dalam mengelola supply air tanah untuk pertanian lahan kering,  haruslah di lihat dari persepsi potensi strategisnya dengan mensubsitusikan komoditi pertanian yang resisten kekeringan misalnya.

Sebagai mahasiswa yang berkecimpung dalam basic ilmu pertanian sekaligus pelaku utama yang turut peduli terhadap pembangunan di sektor pertanian, berdasarkan uraian masalah di atas maka Saya sungguh mengharapkan pemerintah terkait perlu mengkaji ulang sejauh mana program-program yang telah terealisasikan dapat bermanfaat bagi masyarakat akar rumput sebelum membuat program baru, agar pembangunan yang telah dikerjakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat (petani).

Oleh: Krissologus Dami, Agroteknologi, Fak. Pertanian, Universitas Nusa Nipa