“Political Decay” vs Pilgub NTT

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

“Political Decay” vs Pilgub NTT

MARJIN NEWS
19 June 2018

Semakin meningkatnya angka golput justru akan berefek negatif terhadap aktivitas perekonomian karena menghasilkan pemimpin beraliran realist (Gambar: Ilustrasi).
Hampir seminggu lagi Provinsi NTT memilih gubernur baru. Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT mengestimasi jumlah pemilih mencapai 3,7 juta orang. KPU mengklaim ada kenaikan jumlah pemilih yang signifikan dari tahun 2013 sekitar 2,5 juta orang. Namun kenaikan jumlah pemilih berbanding terbalik dengan angka partisipasi pemilu.

Tercatat sejak tahun 1999, angka partisipasi mencapai 92% sedangkan pilgub 2013 sekitar 68%. Jika rasio partisipasi pemilih di tahun 2013 digunakan, maka jumlah pemilih tahun ini hanya berkisar 2,5 juta orang. Bila kita mengasumsi jumlah simpatisan, keluarga, dan basis politik setiap pasangan calon sekitar 200,000, maka jumlah pemilih di NTT yang belum memiliki preferensi yang kuat untuk memilih sekitar 1,7 juta orang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di NTT tahun 2017 sekitar 1,1 juta jiwa. Data ini menarik karena hampir berbanding lurus dengan jumlah orang yang belum memiliki preferensi yang kuat seperti yang telah saya proyeksikan di atas. Lantas adakah hubungan antara “political decay” a.k.a golput vs Pilgub?

Jumlah pasangan cagub dan cawagub di NTT tergolong banyak untuk provinsi yang menduduki peringkat tiga sebagai provinsi termiskin di Indonesia. BPS mencatat produk domestik regional bruto per kapita NTT tahun 2010-2016 merupakan yang terendah dari seluruh provinsi di Indonesia.

Dari sudut pandang politis, momentum pilgub merupakan kesempatan bagi rakyat NTT untuk memilih pemimpin yang bisa menstimulasi aktivitas ekonomi, investasi, dan lapangan pekerjaan. Semakin meningkatnya angka golput justru akan berefek negatif terhadap aktivitas perekonomian karena menghasilkan pemimpin beraliran realist.

Paham realist cenderung dominan di kalangan elite NTT. Hobbes dan Machiavelli merupakan pencetus lahirnya realisme. Teori ini mengedepankan ego individual seseorang untuk memperkaya diri sendiri, memperkuat kekuasaan dengan mencegah ataupun meminimalisir adanya perubahan.

Ketika kita melihat maraknya kasus korupsi di NTT, banyaknya TKI illegal yang meninggal ataupun ditangkap di luar negeri, kualitas fasilitas publik yang buruk seperti jalan, listrik, dan air, rendahnya transparansi birokrasi, manipulasi marketisasi proyek, dan iklim usaha yang tidak kondusif akibat rendahnya inisiatif dan kreatifitas pemerintah menjadi contoh produk paham realisme.

Hal yang sama dialami oleh rakyat Thailand di tahun 1970 sampai akhir 1990. Korupsi, masalah distribusi fasilitas publik, dan kemiskinan akibat ego penguasa membuat rakyat Thailand frustrasi. Pemerintah dan elite yang berkuasa terus mementingkan kepentingan dan ego mereka sambil meminimalisir check & balance sistem dari masyarakat, media, ataupun kontrol pemerintah pusat.

Rakyat NTT secara sadar maupun tidak selama ini hidup dalam genggaman realisme penguasa. 1,7 juta pemilih di NTT sekarang harus sadar dan bangkit dari cengkraman realisme ini. Nasib generasi penerus dan rakyat miskin“Flobamora” akan ditentukan oleh 1,7 juta pemilih nanti. Partisipasi mereka sangat menentukan dan akan melahirkan paham baru yaitu liberalisme.

Melalui paham ini akan lahir pemimpin yang mampu melihat rakyat dengan kaca mata moral. Bahwa kemiskinan, penindasandan kekerasan yang dialami TKI, dan korupsi berlawanan dengan moral, nilai-nilai agama, dan hak asasi manusia. Rakyat dan generasi penerus NTT berhak untuk maju baik secara ekonomi maupun politik.

Mari kita pilih pemimpin yang liberalis, tanpa tekanan dan pengaruh politik uang karena masa depan yang cerah dibangun oleh partisipasi rakyat yang kuat dan pemerintah yang humanis. 

Oleh: Fritz 
School of Public Policy and International Affairs Murdoch University Australia