Pilkada Serentak 2018, KPK: Jangan Pilih Calon Kepala Daerah Tersangka Korupsi

"Jangan pernah mau masuk dalam jebakan politik uang yang bakal tidak mensejahterakan apalagi menggembirakan," tegasnya (Foto: Is...

"Jangan pernah mau masuk dalam jebakan politik uang yang bakal tidak mensejahterakan apalagi menggembirakan," tegasnya (Foto: Istimewa)
Jakarta, marjinnews.com - Sejumlah kontestan pilkada serentak 2018 dijerat KPK sebagai tersangka kasus korupsi. Calon kepala daerah yang berstatus tersangka terdiri tiga calon bupati, dua calon wali kota, dan empat calon gubernur.

Beberapa calon orang nomor satu di daerahnya itu adalah calon bupati Subang Imas Aryumningsih sebagai tersangka suap proyek pembangunan dan calon bupati Jombang Nyono Suharli sebagai tersangka kasus suap jual-beli jabatan. Ada pula calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae yang menjadi tersangka suap proyek.

Kemudian, calon gubernur Lampung Mustafa sebagai tersangka suap dana daerah, calon gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus sebagai tersangka korupsi jual-beli tanah, calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya, calon wali kota Malang M. Anton sebagai tersangka suap P-APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015, calon wali kota Malang Yaqud Ananda Gudban sebagai tersangka suap P-APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015, dan calon bupati Tulunggagung Syahri Mulyo sebagai tersangka suap proyek infrastruktur.

Himbauan KPK
Membanjirnya jumlah kontestan pilkada serentak 2018 merebut rompi oranye di kantor KPK dengan berbagai varian kasus yang menjerat mereka, menimbulkan tanda tanya besar tentang komitmen akan  tujuan reformasi pasca orde baru di bawah pimpinan Soeharto. Angka praktek korupsi yang meningkat signifikan itu adalah jawabannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun angkat bicara dan menghimbau masyarakat untuk turut proaktif memberantas korupsi dari bumi Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak merekomendasikan masyarakat memilih calon kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi pada pilkada serentak 2018.

"Kalau sudah tersangka ya, tentu tidak direkomendasi untuk dipilih," kata Wakil Ketua Umum KPK Saut Situmorang dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (26/6).

Menurut Saut, KPK memiliki bukti awal yang cukup bahwa kepala daerah yang berstatus tersangka dianggap terganggu integritasnya.

"Tapi pasangannya akan lain dan tentu KPK tidak dalam posisi mengomentari," terang dia.

Saut menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai calon kepala daerahnya masing-masing. Menurutnya, pemilih bakal mencari informasi terkait rekam jejaknya.

"Biar publik yang menilai dengan mempelajari dan mencari info detail tentang calon, tentang apa yang bersangkutan sampaikan, track record, portofolionya yang bersangkutan sudah pernah buat apa," ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam politik uang. Hal itu karena bakal berdampak negatif.

"Jangan pernah mau masuk dalam jebakan politik uang yang bakal tidak mensejahterakan apalagi menggembirakan," tegasnya.

Untuk diketahui hingga bulan April tahun 2018 ada setidaknya 10 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi oleh KPK. Dari 10 kepala daerah yang menjadi tersangka dan ditahan KPK itu, ada juga yang tengah mencalonkan kembali dalam ajang pilkada. Mereka yakni Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Lampung Tengah Mustafa, Bupati Ngada Marianus Sae, dan Bupati Subang Imas Aryumningsih.

Berikut nama-nama kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di KPK selama 2018.

Kepala daerah terjaring OTT:

- Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel), Abdul Latif tertangkap dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (4/1). Dia diduga menerima suap terkait pembangunan RSUD Damanhuri di wilayahnya.

Diduga ada commitment fee atau uang komitmen suap untuk Bupati Abdul Latif yaitu Rp 3,6 miliar. Ada empat orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka, yaitu Abdul Latif selaku Bupati HST Kalsel, Fauzan Rifani selaku Ketua Kadin HST Kalsel, Abdul Basit selaku Direktur PT Sugriwa Agung, dan Donny Witono selaku Direktur Utama PT Menara Agung. Latif, Fauzan, dan Abdul diduga sebagai penerima, sedangkan Donny adalah pihak yang memberikan suap

- Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko tertangkap dalam OTT pada Sabtu (3/2). Nyono diduga menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang Inna Silestyowati.

Nyono duga menerima suap Rp 200 juta dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang Inna Silestyowati. Duit itu berasal dari pungli dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang hingga terkumpul Rp 434 juta dari pungli pada Juni-Desember 2017.

- Bupati Ngada Marianus Sae ditangkap dalam OTT yang dilakukan KPK pada Minggu (11/2). Marianus diduga menerima uang terkait proyek di wilayah kabupaten tersebut. Marianus Sae diduga menerima suap total Rp 4,1 miliar.

KPK pun menetapkan Marianus Sae sebagai tersangka penerima suap dan Wilhelmus Iwan Ulumbu, Direktur PT Sinar 99 Permai, yang kerap mendapatkan proyek-proyek infrastruktur di Ngada, NTT, sebagai pemberi.

- Bupati Subang Imas Aryumningsih dicokok KPK dalam OTT. Imas ditangkap bersama tujuh orang lainnya pada Selasa (13/2) malam. Imas diduga menerima uang terkait pengurusan izin yang diajukan dua perusahaan, yaitu PT ASP dan PT PBM. Miftahhudin diduga sebagai pemberi, sedangkan Imas, Data, dan Asep diduga sebagai penerima. Pemberian suap diduga agar Imas memberikan izin pembangunan pabrik senilai Rp 1,4 miliar.

KPK mengamankan uang sebesar Rp 337.378.000 yang berasal dari beberapa orang. Namun KPK menduga commitment fee lebih dari itu.

- Bupati Lampung tengah Mustafa ditangkap bersama 18 orang lain dalam OTT pada 14-15 Februari 2018. KPK menduga adanya suap untuk anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp 300 miliar.

Pinjaman daerah rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah. Mustafa diduga memberikan arahan soal dana suap kepada DPRD Lampung Tengah.

KPK pun menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap pinjaman daerah APBD Lampung Tengah 2018, termasuk Bupati Mustafa. Mustafa ditetapkan sebagai tersangka sebagai pemberi suap.

- Bandung Barat Abu Bakar ditetapkan sebagai tersangka suap. Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di daerah Bandung Barat pada Selasa (10/4). Abu Bakar diduga menerima suap dari Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat, yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Dia diduga meminta uang ke SKPD untuk kepentingan istrinya, Elin Suharliah, yang akan maju dalam Pilbup Bandung Barat. Total uang yang disita KPK dalam operasi tangkap tangan itu adalah Rp 435 juta.

Kepala daerah tersangka berdasarkan pengembangan kasus:

- Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Selasa (23/1). Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari OTT yang dilakukan KPK pada 2016.

Selain Yahya Fuad, KPK menetapkan dua tersangka lain, yakni HA (Hojin Anshori) dari pihak swasta dan KML (Khayub Muhamad Lutfi), yang merupakan Komisaris PT KAK. Yahya diduga bersama-sama HA menerima hadiah atau janji yang diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di wilayah Kebumen. Yahya Fuad diduga menerima fee dengan total setidaknya Rp 2,3 miliar.

- Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan ditetapkan sebagai tersangka terkait pengembangan kasus suap proyek jalan di Kementerian PUPR pada Rabu (31/1). Rudy diduga menerima uang Rp 6,3 miliar dari Amran HI Mustary selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara. Amran telah divonis berkaitan dengan kasus tersebut.

Perkara ini berawal dari OTT KPK terhadap Damayanti Wisnu Putranti pada Januari 2016. KPK kemudian mengembangkan kasus tersebut dan menjerat beberapa orang lainnya, salah satunya Rudi Erawan.

- KPK menetapkan Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton sebagai tersangka kasus suap bersama 18 anggota DPRD Malang pada 21 Maret 2018. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan KPK sebelumnya. Dalam perkara sebelumnya, KPK telah memproses mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono hingga ke pengadilan.

Arief disangka menerima Rp 700 juta dari Jarot Edy Sulistiyono selaku Kadis Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemerintah Kota Malang pada 2015 terkait pembahasan APBD Perubahan Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015.

- Gubernur Jambi Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka KPK sejak 24 Januari 2018. Dia diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 6 miliar terkait proyek-proyek di Jambi.

KPK menyebut Zumi Zola menerima gratifikasi bersama-sama dengan Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi nonaktif Arfan. Sedangkan Arfan telah dijerat KPK melalui OTT bersama-sama Plt Sekda Provinsi Jambi nonaktif Erwan Malik, Asisten Daerah III Provinsi Jambi nonaktif Saifudin, serta seorang anggota DPRD Supriono, terkait dugaan adanya 'duit ketok' yang digunakan untuk memuluskan pengesahan APBD 2018. Zumi resmi ditahan KPK pada Senin (9/4). (EC/MN)

COMMENTS

Name

1 Tahun Berkarya,1,Agama,3,Agraria,1,Ahmad Dhani,1,Ahok,25,Aktivis,3,Alam,3,Anak,8,Anak Muda,27,Anggaran,1,Antikorupsi,1,Aparatur Negara,1,Arjen Robben,1,Artikel,230,Asmat,4,Asusila,5,Badung,9,bahasa,1,Bali,100,Bali Utara,2,Bandara Bali Utara,2,banjir,1,Bantuan CSR,1,Batam,16,BBM,1,Bedah Buku,1,Bencana Alam,2,Berita,5,Bhineka,2,BNI,1,Bola,2,bom,1,Bom Bunuh Diri,4,Borong,1,BPJS,1,Budaya,43,Buku,1,BUMN,1,Bung Karno,1,Bunuh Diri,3,Bupati Mabar,1,Camilian,1,Cerpen,144,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,453,Daerah. Riau,1,Dana Desa,1,Demokrasi,23,Denpasar,11,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,4,Dilan 1990,1,Donny Isman,1,DPR RI,2,DPRD,1,E-KTP,4,Editorial,41,Edukasi,1,Ekonomi,6,Emi Nomleni,1,Ende,5,Entrepreneur,1,Feature,39,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,13,Focus Discussion,6,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,Gedged,1,Gempa,5,Gereja,4,Gereja Katolik,4,Gerindra,1,Gizi Buruk,1,GMKI,1,GMNI,1,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,1,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,2,Hiburan,24,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,45,Human Trafficking,5,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,2,Indonesia,2,Indonesian Idol,11,Inspirasi,4,Internasional,15,Internet,2,Investasi,1,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,9,Jatim,3,Jawa Tengah,1,JK,1,Jodoh,1,Jogyakarta,3,Jokowi,16,Jomblo,2,JRUK Sumba,2,jurnal Terbaru,1,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,244,KDRT,1,Keagamaan,7,kebakaran,4,Kebangsaan,1,kebudayaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,1,Kemanusiaan,68,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,143,kepemudan,11,Kepri,1,kerohanian,2,Kesehatan,15,Ketahanan Nasional,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,58,KPK,13,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,56,Kritik Sastra,4,Kupang,23,Kuta,1,Labuan Bajo,42,Lakalantas,9,langka,1,Larantuka,1,Lebu Raya,1,Lembata,2,Lifestyle,8,Lingkungan Hidup,16,Literasi,15,lombok,1,LP Cipinang,1,Madiun,1,Mahasiswa,39,Makanan Khas,1,Makasar,6,Makassar,1,Malang,3,Manggarai,86,Manggarai Barat,8,Manggarai Timur,20,Marianus Sae,1,Marion Jola,10,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,6,Media,2,Media Sosial,4,Medsos,3,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Motang Rua,1,Muda Petani,1,Munir,1,musik,1,Narkoba,7,Nasional,240,Natal,19,Ngada,5,Novanto,1,Novel,15,NTT,117,Nyepi,2,Olahraga,12,Opini,344,Orang Muda,16,Otomotif,1,OTT,2,pacaran,6,Papua,21,Pariwisata,24,Partai Politik,24,Paskah,4,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,17,Pemuda,1,Pencurian,2,Pendidikan,88,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,23,Perindo,1,Peristiwa,864,Peritiwa,2,Perlindungan Anak,2,Pers,3,Perzinahan,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,2,Pilgub,41,Pilkada,102,Pilpres 2019,22,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,23,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Polisi,30,politik,81,Politikus,6,POLRI,6,PP PMKRI,1,Pristiwa,26,Prosa,1,PSK,1,Puisi,65,Puteri Indonesia,4,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,1,Refleksi,16,reformasi,1,Regional,6,Religi,5,Remaja,2,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,1,Ruteng,10,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,23,Sajam,1,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,2,Sejarah Manggarai,1,Serial Story,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,3,Sospol,42,Start Up,1,Sumba,12,Surabaya,32,Tahun Baru,9,Tahun Baru. Remigius Nahal,1,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,10,Tenun Manggarai,2,Terorisme,16,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Tokoh,16,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,3,traveling,6,traveller,1,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,4,Viral,1,Wisuda,1,WNA,1,Yogyakarta,4,
ltr
item
Muda Membaca Dunia: Pilkada Serentak 2018, KPK: Jangan Pilih Calon Kepala Daerah Tersangka Korupsi
Pilkada Serentak 2018, KPK: Jangan Pilih Calon Kepala Daerah Tersangka Korupsi
https://1.bp.blogspot.com/-c5KjOMQ8Ejk/WzHptfuV1zI/AAAAAAAABl4/weVWWP6Zv-k_DwIOwXfXMzYr0OL032ofgCLcBGAs/s320/saut%2Bsitumorang%2Bmarjinnews.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-c5KjOMQ8Ejk/WzHptfuV1zI/AAAAAAAABl4/weVWWP6Zv-k_DwIOwXfXMzYr0OL032ofgCLcBGAs/s72-c/saut%2Bsitumorang%2Bmarjinnews.jpg
Muda Membaca Dunia
http://www.marjinnews.com/2018/06/pilkada-serentak-2018-kpk-jangan-pilih.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2018/06/pilkada-serentak-2018-kpk-jangan-pilih.html
true
971126874416220402
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy