Nasib THL Matim Belum Jelas, Ketua BEM STKIP Citra Bakti: Ada Konspirasi

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Nasib THL Matim Belum Jelas, Ketua BEM STKIP Citra Bakti: Ada Konspirasi

MARJIN NEWS
9 June 2018

Menurut salah satu putra asli Manggarai Timur itu, ketidakjelasan soal nasib THL di daerahnya merupakan salah satu bentuk diskriminasi sepihak pemerintah yang tidak bisa memberikan solusi konkrit atas persoalan tersebut.(Foto: Istimewa)

Ngada, marjinnews.com - Tidak bergemingnya pemerintah Manggarai Timur soal kejelasan nasib THL yang diperlakukan tidak adil oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memotong gaji dari Rp 1.250.000 menjadi Rp 700.000 menuai respon dari berbagai pihak.

Selain aktivis GMNI dan LMND cabang Ruteng, Ketua BEM STKIP Citra Bakti Ngada Gregardus Adeputra Moses pun angkat bicara.

Menurut salah satu putra asli Manggarai Timur itu, ketidakjelasan soal nasib THL di daerahnya merupakan salah satu bentuk diskriminasi sepihak pemerintah yang tidak bisa memberikan solusi konkrit atas persoalan tersebut.

"Ada sesuatu yang keliru dalam tubuh pemerintah daerah Matim saat ini. Sikap tidak mau tahu dan kelambanan menangangi masalah gaji THL ini seharusnya sudah menemukan titik terang supaya tidak menghambat kinerja pemerintah di daerah" ujarnya kepada marjinnews.com pada Sabtu (9/6/2018) siang.

Selain itu, dia juga curiga bahwa ada konspirasi antara pemerintah yaitu Bupati Tote dan DPRD dengan Kepala Dinas P dan K Matim yang menyebabkan masalah ini tidak kunjung menemui titik terang dan terkasan ditutup-tutupi.

"Dari rentetan perjuangan THL bersama teman-teman aktivis beberapa waktu lalu dimana sudah ada pertemuan dengan DPRD Komisi C sampai pada puncak demonstrasi di Kantor Dinas P&K bisa saya nilai bahwa ada konspirasi antara mereka. Jika tidak ada, mengapa sampai sekarang masalah tersebut tidak kunjung terealisasi?" Katanya.

Lebih dari pada itu menurut dia, perjuangan aktivis GMNI dan LMND merupakan perwakilan dari suara-suara masyarakat terutama THL yang menuntut keadilan.

"Apapun yang terjadi saya sangat mendukung perjuangan teman-teman aktivis untuk mengusut tuntas masalah ini. Pemerintah Manggarai Timur sepertinya lupa bahwa suara mahasiswa adalah suara rakyat" tutupnya. (AA/MN)