Laporan Terhadap Sudikerta Dicabut, PH Sudikerta: Memang Sepantasnya Dicabut

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Laporan Terhadap Sudikerta Dicabut, PH Sudikerta: Memang Sepantasnya Dicabut

MARJIN NEWS
22 June 2018

Kuasa hukum I Ketut Sudikerta, Togar Situmorang mengatakan, gugatan untuk Sudikerta Wagub Bali sudah sepantasnya di cabut. Menurutnya, karena tidak ada kaitan hukum dengan Sudikerta. (Foto: Marjinnews)
Denpasar, Marjinnews.com - Perkara gugatan ingkar janji terhadap Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Bali nomor urut dua I Ketut Sudikerta oleh dua orang warga Pecatu, Kuta Selatan, Badung atas nama I Made Sondra dan I Made Sulastra akhirnya ditarik dari Pengadilan Negeri Denpasar pada Kamis (21/6/2018).

Pencabutan perkara tersebut dari  Pengadilan Negeri Denpasar dengan No.534/Pdt/.G/VI/2018 disampaikan oleh tim kuasa hukum dari kedua pelapor yang terdiri dari Takarias Marcus, SH, Maharza Tercera, SH, Yanuarius Nahak T, SH, MH, Donni Martin, SH, MH.

Keempat kuasa hukum dari dua warga Pecatu, Kuta Selatan, Badung ini menjelaskan bahwa penarikan gugatan terhadap I Ketut Sudikerta yang saat ini mencalonkan diri menjadi wakil gubernur Bali mendampingi I.B Ray Mantra Dharma Wijaya atau paket Mantra-Kerta dengan nomor urut dua telah mengadakan pertemuan secara kekeluargaan sesuai etika Advokat dan prosedur hukum yang berlaku pada (18/6) di Denpasar.

Menanggapi hal itu, kuasa hukum I Ketut Sudikerta, Togar Situmorang mengatakan, gugatan untuk Sudikerta Wagub Bali sudah sepantasnya dicabut, karena tidak ada kaitan hukum dengan Sudikerta.

"Lagi pula ini bukan kasus Korupsi tetapi hanya kasus Perdata biasa, hampir setiap orang berbisnis bisa berpotensi mengalami kejadian Wanprestasi," tegas Togar Sitomorang ketika dijumpai media ini di Harvist Cafe Teuku Umar Denpasar, Kamis (21/6) kemarin.

Menurut kuasa hukum Wakil Gubernur Bali ini, bahwa belum tentu pihak yang jadi tergugat salah secara Perdata seperti yang dituduhkan oleh Pihak Penggugat, karena peristiwa hukum terkait penjualan lahan tersebut sudah sah dilakukan pada tahun 2003 silam.

Diapun merasa aneh dengan laporan yang dilakukan oleh kedua warga Pecatu, Kuta Selatan itu.

"Anehnya kenapa baru saat ini pada bulan Politik Pilgub Bali 2018. Jelas, ini bersifat politis yang sengaja dibuat untuk keuntungan pihak lain dengan maksud untuk mengdiskriditkan Pak Sudikerta sebagai Calon Wakil Gubernur Bali," ujar Situmorang.

Lanjut Togar Sitomurang, dengan di cabutnya perkara tersebut dari  Pengadilan Negeri Denpasar dengan No.534/Pdt/.G/VI/2018 maka jelas tidak ada masalah hukum lagi terhadap Sudikerta dengan Made Sondra di Pengadilan Denpasar. 

Tambah Situmorang, sehingga, masyarakat Bali bisa tau pemimpin yang bersih tanpa ada bayang-bayang hukum di Kepolisian Republik Indonesia dan bayang-bayang hukum tindak pidana korupsi yang sudah pernah hadir di KPK maupun Gugatan Perdata di PN Denpasar atau bahkan di Wilayah Hukum Peradilan Indonesia.

"Karena restu masyarakat Bali akan coblos pak Rai Mantra yang berpaket dengan pak Sudikerta dapat terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018 berdasarkan Hati Nurani bukan karena intimidasi atau intrik-intrik kotor dengan black campaign. Dan juga agar tidak ada fitnah akan nama besar Drs. Sudikerta beserta Keluarga tercemar atau diseret-seret dalam masalah hukum," pungkasnya.

Laporan: Remigius Nahal