Kasus Reklamasi, KAMADABAJA Mempertanyakan Ketidakhadiran Bupati Lembata di Persidangan
Cari Berita

Kasus Reklamasi, KAMADABAJA Mempertanyakan Ketidakhadiran Bupati Lembata di Persidangan

MARJIN NEWS
6 June 2018

Beberapa aktivis Jakarta seperti Efensianus D. Djawang yang pernah menjabat sebagai Sekertaris Umum Kemadabaja ketika ditemui marjinnews.com meminta kepada Bupati Lembata untuk hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lembata. (Foto: Noel/MN)

Jakarta, marjinnews.com - Beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Lembata terkait pembukaan jalan wisata lingkar Lohu dan reklamasi pojok cinta di pantai Balauring sangat menyita perhatian mahasiswa Lembata Jabodetabek dengan melihat fakta yang terjadi bahwa Bupati Lembata yang tidak hadir dalam persidangan yang berlangsung pada hari Rabu, 30 Mei 2018 dan Selasa, 05 Juni 2018 yang berlangsung di Pengadilan Negri Lembata.

Menurut Rolandus Boli Belutowe, Ketua Umum Kemadabaja Periode 2018-2019 mempertanyakan ketidakhadiran Bupati Lembata di Persidangan Pengadilan Negri Lembata. Menurutnya, masyarakat yang baik adalah masyarakat patuh akan hukum.

Perwakilan masyarakat desa Dolulolong melalui kantor hukum Akhmad Bumi dan Rekan menggugat Bupati Lembata Eliatser Yentji Sunur dengan gugatan ijin lokasi proyek yang tanpa ijin pelaksanaan reklamasi. Demikian juga pembukaan jalan wisata lingkar Lohu. Lokasi jalan wisata lingkar Lohu tidak diketahui DPRD, olehnya tidak ada pembebasan lahan yang termuat dalam APBD 2018.

Beberapa aktivis Jakarta seperti Efensianus D. Djawang yang pernah menjabat sebagai Sekertaris Umum Kemadabaja ketika ditemui marjinnews.com meminta kepada Bupati Lembata untuk hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lembata. 

Sidang perkara Perbuatan Melawan Hukum dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2018/PN/Lbt di pimpin Yogi Dulhadi, SH, MH selaku hakim ketua, Afwan Rizal Albone, SH, Artha Ario Putranto, SH masing-masing sebagai hakim anggota.

Mantan ketua Kemadabaja Choky Askar Ratulela meminta kepada semua pihak terkait masalah ini agar mematuhi proses hukum yang berlangsung. 

"Negara kita negara hukum. Kita semua masyarakat Indonesia harus taat akan hukum" ucapnya. (Noel/MN)