Ini Jumlah Harta Kekayaan Kader PDIP Terkena OTT KPK Karena Diduga Melakukan Suap
Cari Berita

Ini Jumlah Harta Kekayaan Kader PDIP Terkena OTT KPK Karena Diduga Melakukan Suap

MARJIN NEWS
5 June 2018

Dalam laporan, Tasdi diketahui memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di sejumlah daerah di Purbalingga senilai Rp 562.924.000 (Foto: Istimewa)
Purbalingga, marjinnews.com  - KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Purbalingga, Tasdi. Dia diketahui memiliki harta kekayaan Rp 649 juta.

Dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Tasdi terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 26 Januari 2015. Saat itu dia masih menjabat Wakil Bupati Purbalingga, sisa masa jabatan 2010-2015.

Dalam laporan, Tasdi diketahui memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di sejumlah daerah di Purbalingga senilai Rp 562.924.000.

Sedangkan untuk harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin lainnya jumlah yang dimiliki Tasdi mencapai Rp 220 juta. Beberapa kendaraan yang dimilikinya antara lain Kawasaki Ninja dan Toyota Yaris.

Kemudian harta bergerak lain milik Tasdi senilai Rp 8.500.000. Total harta kekayaan yang dimiliki Tasdi per 2015 sebesar Rp 649.653.320.

Bupati Purbalingga Tasdi ditangkap bersama kepala unit layanan pengadaan (ULP) Purbalingga, satu orang pihak swasta, dan ajudan bupati. Di Jakarta, tim KPK juga menangkap dua orang dari pihak swasta.

"Ada juga sejumlah uang yang kami amankan. Masih dalam proses penghitungan tim. Kami duga sejauh ini sudah terjadi transaksi dan itu diduga terkait dengan proyek yang ada di Purbalingga," kata juru bicara KPK Febri Diansyah secara terpisah.

Langsung Dipecat
Usai terkena OTT KPK  Tasdi dipecat seketika dari PDI Perjuangan.

"Kita lakukan pemecatan seketika dan tidak lagi jadi anggota PDIP dan tidak diberikan advokasi," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat dihubungi, Senin (4/6/2018).

Hasto menegaskan partainya menerapkan sanksi tegas atas pelanggaran hukum yang dilakukan pengurus dan kadernya. PDIP juga tidak memberikan pembelaan hukum kepada Tasdi, yang sudah menjabat Ketua DPC PDIP Kabupaten Purbalingga sejak 2005.

"Tidak perlu disikapi di internal, otomatis yang bersangkutan terkena sanksi pemecatan seketika dan mulai saat ditangkap, dia tidak lagi menjadi anggota PDIP," tegas Hasto seperti dilansir detik.com. (EC/MN)