Human Trafficking: Kemiskinan Struktural dan Krisis Demokrasi
Cari Berita

Human Trafficking: Kemiskinan Struktural dan Krisis Demokrasi

27 June 2018

Kasus HT di NTT, akibat dari kemiskinan struktural dan kekrisisan demokrasi, meyebabkan kasus HT terjadi. Implikasi sangat jauh dari kemiskinan structural dan krisis demokrasi ini adalah, kreativitas rendah, pendidikan rendah, apolitis. (Foto: Istimewa)

Dalam percakapan politik selama belakangan di NTT, rupanya yang hilang adalah membicarakan soal penjualan manusia atau Human Trafficking (HT). Kehilangan percakapan ini sangat berimplikasi kepada pengabaian sosial, mengenai kematian manusia akibat dari human trafficking tersebut.
Tulisan singkat ini ingin membicarakan soal kasus HT di NTT. Tesis utama dari tulisan ini, akibat dari kemiskinan struktural dan kekrisisan demokrasi, menyebabkan kasus HT terjadi. Implikasi sangat jauh dari kemiskinan structural dan krisis demokrasi ini adalah, kreativitas rendah, pendidikan rendah, apolitis, etc.

Formasi Berpikir
Apa yang menjadi mainstream sekaligus cacat dalam melihat kasus HT selama belakangan di belahan daerah secara khusus di NTT?
Pertama, kasus HT dalam kaca mata public belakangan, yakni kejahatan yang dilakukan oleh negara luar terhadap masyarakat TKI. Semantic semacam ini hanya basa-basi untuk menghiburi masyarakat Indonesia. Supaya pikiran masyarakat di satukan kekuatannya untuk mengolok-olok negara luar, yang sudah melakukan kejahatan terhadap warga Indonesia.

Kedua, dalam dimensi yang sifatnya knowledge. Sosial atau public kembali menghidupkan isu bahwa, kurangnya kerja aparat keamanan. Titik serangan adalah, kinerja dari aparat untuk melacak para mafia dalam pasar transaksi jual beli manusia.  Dalam moment ini masyarakat di giring untuk menyalahkan sistem.

Ketiga, dalam kaca mata sosial, masyarakat secara umum menjadi sentral dalam serangan. Dengan dalil argumentasi masyarakat minim kreatifitas dalam mengembangkan potensi yang ada dalam bangsa sendiri, sehingga ketidak kreatifan ini menjadikan masyarakat sebagai TKI yang sifatnya ilegal maupun non legal.

Jika secara cepat-cepat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ketiga cara pandang ini sangat dominan dalam melihat kasus HT di Indonesia dan NTT secara khusus. Prespektif ini telah menubuh dalam dunia sosial masyarakat NTT, sehingga ketika ada yang meninggal dari TKI, yang di salahkan adalah kejahatan majikan di luar negeri.

Sementara ketika ada mafia yang bekerja di belakang  terjadinnya kasus HT, semua menyerang kerja aparat keamanan tidak becus. Dan juga masyarakat saling menyalahkan satu sama lain dengan pembicaraan, mengapa tidak berkeratif untuk memanfaatkan potensi yang ada.
Penubuhan terhadap isu di atas, tidak terlepas dari kerja kekuasaan atau beroperasinya kekuasaan. Artinya kekuasaan sengaja  menggiring ketiga isu diatas, supaya masyarakat memikirkan HT ini sebagai persoalan teknis. Misalnya persoalan, kreativitas, security yang lemah, dan kejahatan bos luar negeri. Semua ini disatukan dengan penyelesaian yang teknis juga. Dengan kata lain social sengaja di konstruksikan bahwa cara mengatasi ini teknis juga.
Seperti bahasa Focault, kejadian sosial sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Kekuasaan berupaya memproduksikan satu isu baik siftnya baik maupun buruk untuk menggiring publik ke arah normalisasi. Sehingga sosial menerima itu sebagai satu panduan berpikir yang fix.

Inilah govermentalisasi, yakni kekuasaan berusaha merekayasa sedemikian rupa situasi sosial untuk mengikui cara berpikir kekuasaan dalam melihat isu HT. Sehingga cara mengatasi dari publikpun tidak ada bedanya dengan kekuasaan, karena apa yang dilakukan dan di pikirkan publik, tidak terplepas dari produksi kekuasaan itu sendiri dalam melihat peroalan ini.
Kemiskinan dan Krisis Demokrasi.

Penting bagi kita untuk memungut dan menyatukan cara pandangan yang unik dalam melihat HT di NTT. Misalnya dalam tradisi ekonomi politik penting untuk melihat problem strukural dalam setiap kejadian, sekaligus dalam pembacaan politik juga melihat aspek demokrasinya.
Kedua prespektif di atas dapat dibuka dengan mendaratkan satu pertanyaan: Megapa orang rela bekerja di luar negeri? Jawaban umum dari pertanyaan diatas, pertama, karena iming-iming uang banyak, kedua memenuhi kebutuhan hidup, ketiga karena kemiskinan, etc.
Hampir jawabannya adalah soal mempertahankan hidup. Artinya karena dalam kondisi kemiskinan strukutral maka mereka rela pergi rantau, hingga mereka tidak paham bahwa mereka di jual dengan halus dalam transaksi pasar gelap. Kemiskinan structural merupakan penanda dalam melihat kasus HT sebenarnya.

Lantas apa yang menyebabkan kemiskinan structural ini terjadi? Dalam hemat penulis problem mendasar dari terjadinya kemiskinan structural adalah, kekrisisan demokrasi secara umum. Dengan kata lain, akibat abai dalam dimensi politik yang harus mengaktifkan warga negara untuk selalu memiliki kreativitas, maka kemiskinan menubuh dalam diri masyarakat.
Publik alih-alih membicarakan soal ekonomi untuk di rubah dalam diri masyarakat. Menjadikan masyarakat sebagai warga yang harus di dorong untuk aktif saja, sering alpa dalam percakapannya. Inilah yang menyebabkap bahwa kasus HT selain kemiskinan strukutral, maka kekrisisan demokrasi juga menjadi dasar dari persoalannya.

Demokrasi artinya mengaktifkan masyarakat sebagai warga negara yang aktif, yang selalu bersuara, dan mendorong agenda kolektif. Dalam kolektifitas ini mereka membicarakan ekonomi, etc. Pernakah kita mendengar isu demokrasi dalam mengatasi persoalan ini?
Jujur ada tapi sering abai dalam perpolitikan selama ini.
Politik selama ini selalu di lumat dalam semantik isntitusinal, dan elit saja. Sehingga tidak salah, jika dalam membicarakan politik, masyarakat selalu arah berpikirnya ke parpol, pemilihan. Pandangan ini sanga menubuh dalam diri masyarakat kita. Masyarakat tidak pernah di dorong untuk memikirkan agenda bersama, membicarakan kemiskinan secara bersama.
Inilah problem demokrasi sesungguhnya dalam perpolitikan kita. Para aktor yang sering disebut politisi juga sering mengaminkan cara berpikir demikian. Tanpa memberi satu pelajaran politik yang berharga bagi masyarakat.

Korban HT dalam dimensi radikal selain krisis juga merupakan fenomena resistensi. Artinya para korban selain terdislokasi atau krisis, maka dalam moment ini mereka resistensi. Dengan kata lain, mereka tau bahwa ada korban akibat menjadi TKI, namun mereka tetap tidak takut. Resistensi menjemput maut, karena kemiskinan dan krisis demokrasi.
Strategi Hegemonik
Lantas apa yang harus di selesaikan dalam kerumitan persoalan ini? Jujur, strategi menghadapi persoalan ini harus radikal. Artinya kita butuh seluruh aspek dalam mengerjakan ini dengan kekuatan kolektif melalui penyatuan pikiran yang secara terus menerus di diskusikan dan saling mengisi.

Pertama, masyarakat harus di garap menjadi warga negara yang aktif, yang memelihara demokrasi dan menjadikan demokrasi sebagai obat mujarab dalam mengatasi persoalan. Lantas apa teknsinya? Teknisnya adalah, mengelompokan masyarakat, dan mengorganisir rakyat dan mendorong hasil organisir ini untuk merebut ruang public dalam negosiasi kepentingan dan sebagainya. Upaya ini upaya politis.

Kedua, kelompok ini harus selalu engaging dengan pemerintah, untuk secara bersama-sama membahas persoalan dalam beragam isu. Dengan kata lain dalam engaging ini ada pembahasan mengenai kemiskinan structural yang telah menubuh.

Ketiga, penting untuk mendorong dan menciptakan actor yang sangat hegemonic. Artinya actor ini harus menjadi universal dari particular yang ada, actor yang hidup bersama masyarakat dan menjadi representasi dari masyarakat itu. Dengan demikian strategi hegemonic dengan ketiga poin ini dapat membicarakan persoalan banyak di NTT ke depannya.

Oleh: Ernest Terredi
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta