Gaji THL Tidak Jelas, Indikasi Kadis PK Matim Lakukan Pemiskinan Sistematik
Cari Berita

Gaji THL Tidak Jelas, Indikasi Kadis PK Matim Lakukan Pemiskinan Sistematik

13 June 2018

Yaitu sebuah realitas kemiskinan yang tidak disebabkan oleh ketiadaan sumber daya, kemalasan, kebodohan, melainkan oleh ketidakadilan berpola, oleh pelaksana pembangunan (Foto: Dok. Pribadi)
Sudah sekian lama keadilan yang diharapkan para guru THL (Tenaga Harian Lepas) di Kabupaten Manggarai Timur soal gaji yang dipotong sepihak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah tersebut dinanti. Ibarat punuk merindukan bulan, guru THL itu sepertinya hanya bisa gigit jari lantaran permohonan mereka yang tak kunjung terealisasi.

Kita ketahui bersama, beberapa bulan lalu seperti diberitakan beberapa media menunjukkan bagaimana para guru itu menangis kala mendatangi DPRD Kabupaten Manggarai Timur sambil membawa tujuh tuntutan yang dikangkangi pemerintah setempat. Mereka berkeluh kesah soal pemotongan honor oleh Dinas PK Matim yang semula Rp 1.250.000 per bulan menjadi hanya Rp 700.000 per bulan.

Sikap tidak mau tahu pemerintah Matim soal tuntutan para THL patut kita persoalkan. Selain karena demi untuk keadilan, kita juga harus mengingat bahwa selama beberapa tahun terakhir, ada banyak catatan buruk soal kinerja birokrasi Pemda Matim terutama soal angka keterlibatan praktik korupsi anggaran daerah.

Dikutip VoN.com Tercatat sejak bulan September 2016 kala Kepala Dinas Kesehatan Matim,  Philipus Mantur ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi alat kesehatan (Alkes) habis pakai senilai hampir Rp 900 juta pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur (Matim) tahun anggaran 2013 lalu praktek korupsi bukannya menurun tetapi malah meningkat.

Hal ini diketahui ketika Kejaksaan Negeri Ruteng kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus yang sama yakni Sekretaris BAPPEDA Manggarai Timur, Kasmir Gon. Dalam proyek  itu, Kasmir bertindak selaku Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.

Pada Januari 2017, Laurens Loni, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur (Matim) diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Ruteng pada Jumat, 6 Januari 2017. Ia dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi atau penyelewengan dana pembangunan Gedung Inspektorat Matim.

Loni merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari seluruh pembangunan kantor Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Matim yang berpusat di Lehong. Dalam proyek itu, ia juga Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) pembanguan Gedung Inspektorat. Proyek yang menelan dana Rp. 1.944.880.000 itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Matim tahun 2015.

Masih di bulan yang sama, Kejaksaan Negeri Ruteng juga diminta untuk menyelidiki kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengerjaan ruas jalan Jengok – Lehong atau jalur menuju pusat pemerintahan kabupaten Manggarai Timur. Terdapat sejumlah kerusakan pada ruas jalan tersebut. Pihak kontraktor pelaksana memang sudah memperbaiki tetapi hanya tambal sulam dengan menggunakan coran semen.

Catatan buruk birokrasi dalam tubuh Pemda Matim tersebut jangan sampai terjangkit pada bagian lain yang membawahi bagian penting masyarakat di Manggarai Timur, pendidikan. Kecurigaan akan adanya praktik menyimpang (baca: korupsi) dalam tubuh Dinas PK bisa berkembang jika tidak kunjung menjelaskan atau memberi klarifikasi soal mengapa tuntutan para THL hingga saat ini belum terealisasi.

Dinas PK Matim Lakukan Pemiskinan Sistematik
Dalam bukunya yang berjudul: "Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Sistematik: Analisis Kontra-Hegemoni Dengan Fokus Studi Kasus Di Manggarai Raya, NTT, Indonesia" Cypri Jehan Paju Dale memaparkan secara gambalang bagaimana imbas dari perilaku korupsi yang sangat fatal, kemiskinan struktural.

Yaitu sebuah realitas kemiskinan yang tidak disebabkan oleh ketiadaan sumber daya, kemalasan, kebodohan, melainkan oleh ketidakadilan berpola, oleh pelaksana pembangunan yang lebih menguntungkan elit, oleh distribusi proses dan manfaat pembangunan manusia yang dicaplok oleh segelintir orang sehingga menutup akses bagi mayoritas masyarakat seperti yang tengah dilakukan oleh Dinas PK Matim sekarang ini terhadap guru THL di wilayahnya.

Oleh: Andi Andur