2 Warga Pecatu Menarik Gugatan Ingkar Janji Terhadap Sudikerta di PN Denpasar
Cari Berita

2 Warga Pecatu Menarik Gugatan Ingkar Janji Terhadap Sudikerta di PN Denpasar

MARJIN NEWS
21 June 2018

Yunarius Nahak, salah satu kuasa hukum dari dua warga Pecatu, Kuta Selatan, Badung menunjukan surat bukti penarikan gugatan terhadap Ketut Sudikerta di Pengadilan Negeri Denpasar. (Foto: Marjinnews.com)
Denpasar, Marjinnews.com - Perkara gugatan ingkar janji terhadap Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Bali nomor urut dua I Ketut Sudikerta oleh dua orang warga Pecatu, Kuta Selatan, Badung atas nama I Made Sondra dan I Made Sulastra akhirnya ditarik dari Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini Kamis (21/6/2018).

Pencabutan perkara tersebut dari  Pengadilan Negeri Denpasar dengan No.534/Pdt/.G/VI/2018 disampaikan oleh tim kuasa hukum dari kedua pelapor yang terdiri dari Takarias Marcus, SH, Maharza Tercera, SH, Yanuarius Nahak T, SH, MH, Donni Martin, SH, MH.

Kepada awak media, keempat kuasa hukum dari dua warga Pecatu, Kuta Selatan, Badung ini menjelaskan bahwa penarikan gugatan terhadap I Ketut Sudikerta yang saat ini mencalonkan diri menjadi wakil gubernur Bali mendampingi I.B Ray Mantra Dharma Wijaya atau paket Mantra-Kerta dengan nomor urut dua telah mengadakan pertemuan secara kekeluargaan sesuai etika Advokat dan prosedur hukum yang berlaku pada (18/6) di Denpasar.

Para kuasa hukum kedua warga asal Pecatu ini menjelaskan, dalam pertemuan dengan tim kuasa hukum I Ketut Sudikerta menghasilkan keputusan bersama yaitu dimana Penggugat atas  I Made Sondra dan I Made Sulastra melalui kuasa hukumnya menarik Gugatan Ingkar janji  terhadap Drs. I Ketut Sudikerta di Pengadilan Negeri Denpasar.

Salah satu tim kuasa hukum Sondra dan Sulastra, yakni Yunarius Nahak juga menanggapi terkait adanya surat undangan dan Somasi dengan No. 19/TS/-SNR/VI/18 tertanggal (11/6/2018) yang dilayangkan oleh kuasa hukum Sudikerta, Togar Situmorang kepada kepada I Made Sondra mengatakan bahwa surat itu bukanlah surat untuk Somasi melainkan surat undangan biasa untuk secara kekeluargaan diluar hukum acara Perdata.

" Sebab, jika dikatakan itu surat Somasi dasar hukumnya tidak ada didalam perundang-undangan yang berlaku," terang Yunarius Nahak T.

Dia menjelaskan, apa bila perkara Perdata masih sedang diproses dan diperiksa di Pengadilan dan jika si Tergugat keberatan atas isi gugatan secara pidana kepihak Kepolisian tidak boleh melaporkan balik Penggugat.

"Dasar hukumnya adalah, Pasal 1 Perma No.1 Tahun 18 Maret 1956, Surat Edaran MA No.4 Tahun 1980, Surat Panduan Dalam Penuntutan oleh Kejagung No. B/230/E/EJP/01/2013 tanggal 22 Januari 2013, dan Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Kapolri tanggal 5 Januari tahun 2000," jelas Yunarius Nahak.

Atas penjelasan itu, menurut Yanuarius Nahak kuasa hukum dua Penggugat  bahwa terjadinya kesepakatan untuk menarik gugatan terhadap I Ketut Sudikerta NO. 534./Pdt.G/2018/PN.Dps tanggal 4 Juni 2018 adalah murni hasil musyawarah kekeluargaan antara I Made Sondra, I Made Sulastra dengan I Ketut Sudikerta melalui kuasa hukumnya pada tanggal 18 Juni 2018 di Denpasar.

Takaria Marcus, yang juga kuasa hukum dari I Made Sondra dan I Made Sulastra menambahkan, berkaitan dengan penarikan gugatan ini tentu juga disepakati dalam rangka menghormati suasana Pilgub Bali yang sebentar lagi dilaksanakan.

"Penarikan gugatan ini dalam rangka menghormati suasana Pilgub Bali 27 Juni mendatang. Tujuannya ialah agar Pilgub Bali dapat berjalan dengan lancar, tenang dan damai," ungkapnya.

Laporan: Remigius Nahal