Pedagogi Multikultural dan Religiusitas Inklusif

Secara teknis dan teknologis kita telah mampu tinggal bersama dalam masyarakat majemuk, namun spiritualitas kita belum memahami arti sesun...

Secara teknis dan teknologis kita telah mampu tinggal bersama dalam masyarakat majemuk, namun spiritualitas kita belum memahami arti sesungguhnya dari hidup bersama (Foto : Dok. Pribadi)
Kemajemukan merupakan salah satu ciri masyarakat Indonesia. Banyak orang  yang belum juga menyadari bahwa kemajemukan tersebut juga menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh sebab itu adalah sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai multikultural sejak awal pada anggota masyarakat Indonesia, agar mekanisme dan nilai-nilai substantif (dalam demokrasi) dipahami secara benar. Sebab nilai-nilai multikultural dan nlai-nilai demokrasi memuat nilai humanisme  seperti keadilan, empati, kebersamaan, dan mampu menerima perbedaan.

Kemajemukan pastilah didapati pada setiap masyarakat. Teristimewa pada sat ini, ketika teknologi transformasi dan informasi telah mencapai kemajuan sangat pesat, kemajemukan meminjam istilah Faridan Hanum (2008) merupakan inevitable destiny ditingkat global maupun ditingkat negara dan komunitas.

Secara teknis dan teknologis kita telah mampu tinggal bersama dalam masyarakat majemuk, namun spiritualitas kita belum memahami arti sesungguhnya dari hidup bersama dengan orang yang memiliki perbedaan budaya yang antara lain mencakup perbedaan agama, etnisitas, dan kelas sosial.

Salah satu institusi sosial penting dan strategis guna menanamkan konstruks yang lebih bersimpati dan berempati terhadap kemajemukan adalah melalui institusi pendidikan.

Tulisan ini mengkonstruksikan institusi pendidikan dimanfaatkan sebagai tempat persemaian untuk menumbuhkan sikap egaliter, keadilan sosial, persamaan hak terhadap kemajemukan tersebut. Sebab dalam institusi yang memang sudah teruji ini, perlu dikembangkan pembelajaran yang bercorak multikultural yang dimulai sejak anak dalam dini usia.

Sebab sejatinya, pendidikan sendiri seperti dikatakan oleh   Syamsul Arifin (2005) merupakan kegiatan yang bercorak multikultural mengingat beragamnya latar belakang warga belajar.

Tekanan multikulturalisme   bisa kita transfer ke dalam pembelajaran di sekolah. Maka gagasan pembelajaran bercorak multikultural, bisa dipahami sebagai suatu proses penyadaran terhadap adanya keanekaragaman serta kesediaan memberlakukan setiap etnis, budaya dan agama secara egaliter.  Dalam rangka itu, para warga belajar diberi penguatan agar bisa mentransformasikan pengalamannya yang subjektif, ke pengalaman  dengan subjektivitas ganda (double-subjectivism). Dalam subjektivitas ganda, pengalaman masing-masing pribadi coba didialogkan untuk bersama-sama mencari titik temu (modus vivendi).

Merupakan kenyataan yang tak bisa ditolak bahwa negara-bangsa Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain sehingga negara-bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa multikultural. Tetapi tataran praksis, realitas multikultural tersebut berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kembali "kebudayaan nasional Indonesia" yang dapat menjadi "integrating force" yang mengikat seluruh keragaman etnis, agama dan budaya tersebut.
     
Perbedaan etnis, agama dan  budaya merupakan sebuah konduksi dalam hubungan interpersonal. Sebagai contoh ada orang yang bila diajak bicara (pendengar) dalam mengungkapkan perhatiannya cukup dengan mengangguk-anggukan kepala sambil berkata "uh, huh". Namun dalam kelompok lain untuk menyatakan persetujuan cukup dengan mengedipkan kedua matanya.
       
Dalam beberapa etnis, agama dan budaya, individu-individu yang berstatus tinggi biasanya yang memprakarsai, sementara individu yang statusnya rendah hanya menerima saja sementara dalam budaya lain justeru sebaliknya.
         
Beberapa psikolog menyatakan bahwa budaya menunjukkan tingkat intelegensi masyarakat. Oleh karena kemampuannya untuk menguasai hal itu merupakan ciri dari tingkat intelligensinya. Sementara manipulasi dan rekayasa kata dan angka menjadi penting dalam masyarakat. Oleh karenanya "keahlian" yang dimiliki seseorang itu menunjukkan kepada kemampuan intelegensia.

Tiga Sudut Pandang
Paling tidak ada tiga kelompok sudut pandang yang biasa berkembang dalam menyikapi perbedaan identitas (agama) kaitannya dengan konflik yang sering muncul di tanah air. Pertama, pandangan primordialis. Kelompok ini menganggap, perbedaan-perbedaan yang berasal dari genetika seperti suku, ras, agama merupakan sumber utama lahirnya benturan-benturan kepentingan etnis maupun agama. Kedua, pandangan kaum instrumentalis.

Menurut mereka, suku, agama dan identitas yang lain dianggap sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk mengejar tujuan yang lebih besar, baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil. Konsepsi ini lebih banyak digunakan oleh politisi dan para elit untuk mendapatkan dukungan dari kelompok identitas. Dengan meneriakkan "Islam" misalnya, diharapkan semua orang Islam merapatkan barisan untuk mem-back up kepentingan politiknya.

Oleh karena itu, dalam pandangan kaum instrumentalis, selama setiap orang mau mengalah dari prefence yang dikehendaki elit, selama itu pula benturan antar kelompok identitas (agama) dapat dihindari bahkan tidak terjadi. Ketiga, kaum konstruktivis, yang beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku, sebagaimana yang dibayangkan kaum primordialis.

Etnisitas, bagi kelompok ini, dapat diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial. Karenanya, etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya. Bagi mereka, persamaan adalah anugrah dan perbedaan adalah berkah.
         
Dalam konteks pendapat yang ketiga, terdapat ruang wacana tentang multiagama dan multikulturalisme sebagai sarana membangun toleransi atas keragaman dan keberagamaan.

Multiagama dan multikultur di Indonesia memperlihatkan kecenderungan kurang “bersehabat”, oleh karena struktur masyarakat kita yang organik, yakni hubungan antaragama atau antarbudaya nampaknya hanya bersifat semu. Setiap keyakinan atau agama sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, tanpa adanya kesediaan ruang dialog untuk memecahkan kebuntuan hubungan itu. Selain itu munculnya klaim kebenaran (truth claim) pada setiap agama tanpa memperlihatkan sifat bersehabat, mendorong tumbuhnya konflik sosial yang mengarah pada perpecahan.

Dalam tataran ini Emile Durkheim menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak memperlihatkan sifat persahabatan dengan orang lain, berarti tidak mempunyai sifat-sifat solidaritas dengan orang lain yang bisa menimbulkan semacam collective efferrescence atau keadaan yang meluap yang dialami oleh kelompok.

Sifat-sifat masyarakat yang selalu mengarah kepembentukan kelompok eksklusif yang mengakibatkan majemuknya kepentingan itu mempunyai konsekuensi dari munculnya konflik terbuka.

Konflik antaragama atau antaretnis di Indonesia, bisa mungkin sangat rentan karena kelompok kepentingan yang terdapat dalam masyarakat mempunyai kepentingan sendiri dan ingin supaya kepentingan itu didahulukan dari pada kepentingan kelompok lainnya. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa kalau kita mau membuat masyarakat menjadi  lebih baik, lebih harmonis dari pada sekarang, pengetahuan atau pemahaman kita terhadap agama atau etnis lain mutlak diperlukan. Hanya dengan pengetahuan atau pemahaman itu kita dapat mendekati permasalahan pokok yang dihadapi bangsa kita.

Kekerasan atau teror yang mengatasnamakan agama atau kita sebut saja konflik antaragama yang merebak di banyak tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari krisis multi dimensi yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia. Konflik tersebut telah menggugah kesadaran baru diantara komponen bangsa Indonesia bahwa kebanggaan atau kehidupan berbangsa satu di atas kebhinekaan adalah sebuah bayang-bayang semu (cf.Anderson, 2001)
Konflik antaragama tersebut memberi bukti bahwa kekokohan bangunan supra-struktur negara kebangsaan sangat rapuh.

Ada dua faktor penyebab kerapuhan fondasi kehidupan berbangsa dan b
ernegara. Pertama, doktrin ideologis ‘Bhineka Tunggal Ika’ telah diselewengkan oleh sebuah kekuatan yang berorientasi pada pemerintahan pusat. Akibatnya daerah-daerah kurang diberi kepercayaan untuk mengurus dirinya sendiri (cf. Asep Salahudin, 2002; Suparlan, 2002).
Kedua, Pembangunan yang dilakukan di atas sebuah komunitas plural lebih memaksakan pola yang berkarakteristik penyeragaman berbagai aspek sistem sosial, politik dan budaya.

Akibatnya, jati diri sistem lokal dikesampingkan (cf.Abdullah, 2001; Baptiste Jr,1986; Suzuki, 1979). Ada tiga hal yang biasa melatar belakangi munculnya disinteraksi antara kelompok mayoritas dan orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas (Purwasito, 2003: 147), yaitu: (1) prasangka historis, (2) diskriminasi dan (3) perasaan superioritas in-group feeling yang berlebihan dengan menganggap inferior pihak yang lain (out-group).

Terjadinya konflik yang benuansa SARA pada beberapa daerah di Indonesia, dari banyak studi yang dilakukan salah satu penyebabnya adalah, akibat dari lemahnya pemahaman dan pemaknaan tentang konsep kearifan budaya. Konflik akan muncul apabila tidak ada distribusi nilai yang adil kepada masyarakat.

Terdapat perbedaan ras pada masyarakat menjadi penanda awal yang secara budaya sudah dilabelkan hambatanhambatannya, yakni prasangka rasial. Prasangka rasial ini sangat sensitif karena melibatkan sikap seseorang ataupun kelompok ras tertentu terhadap ras lain. Prasangka ini juga bisa muncul oleh situasi sosial, sejarah masa lalu, stereotipe dan etnosentrisme yang menjadi bagian dalam kebudayaan kelompok tertentu. Dengan kata lain dinamika dan perkembangan masyarakat Indonesia kedepan sangat dipengaruhi oleh hubungan-hubungan antartnis.

Konsep kearifan budaya, dalam konteks kehidupan dan relasi sosial di tengah komunitas yang majemuk memiliki kekuatan (power) dalam menciptakan suasana sosial yang kondusif. Maka dengan memahami dan mengangkat kearifan budaya lokal dalam konteks kehidupan di tengah masyarakat yang pluralis,  sejatinya dapat memberikan peran bagi tertatanya hubungan sosial yang harmoni dengan semangat saling menghargai dan menghormati.

Visi Pendidikan Multikultur

Tanpa menutup mata akan adanya kemungkinan isu-isu kritis lain yang menyertai reformasi, namun tekad untuk tetap berkontribusi terhadap pembangunan kehidupan bangsa melalui pencerdasannya adalah suatu niat yang bersumber dari kehidupan bangsa melalui pencerdasannya adalah suatu niat yang bersumber dari refleksi yang mendalam dari kekuatan religius bangsa dalam kehidupan bertakwa kepada Tuhan dan berawal dari suatu intellectual mindshift.

Kalau titik awalnya (TA, Point of Depature: POD) sudah jelas, yaitu kita menyadari (mindshift) bahwa kita belum terlepas dari krisis multi dimensional, maka ke mana anak kita akan kita bawa; ke mana titik tibanya (TT) atau Point of Arrival (POA).
Perspektif masa depan kita dilukiskan sebagai masyarakat sipil (sivil society) yang beragama, ditandai oleh kebersamaan dalam kebhinekaan yang dilandasi oleh keadilan dan kesejahteraan yang berkesinambungan serta dalam keserasian dengan kecendrungan global.

Inilah TT kita. Dengan memahami visi tentang perjalanan yang harus di tempuh akan mencapai TT bangsa ini, maka kemudian perlu difahami bagaimana caranya mencapai cita-cita tersebut.

Dalam kaitan dengan reformasi pendidikan, maka apa yang menjadi landasan filsafat pendidikan adalah UUD 1945 pasal 31 ayat 1, yang menyebutkan bahwa setiap anak Indonesia berhak untuk belajar. Dengan demikian, maka berdasarkan landasan bahwa setiap anak itu adalah individu yang berbeda satu dengan lainnya dengan beragam bakat dan watak, pengalaman belajar harus menjadi pengaruh yang bersifat personal, bermakna dan beragam. Konsekunsinya adalah bahwa paradigma pendidikan menuju sistem desentralisasi dalam otonom daerah mengacu pada keharusan pendidikan multikultur.

Paradigma pendidikan multikultur mengisyaratkan bahwa individu siswa individual belajar bersama dengan individulain dalam suasana saling menghormati, saling toleransi dan saling memahami.

Cara pandang dan interpretasi orang dalam satu budaya etnis tertentu terhadap makna lambang budaya tertentu, demikianpun perilakunya pada umumnya kurang lebih sama dan merupakan microculture tertentu dalam keseluruhan kultur yang dominan, atau yang di sebut macroculture (mainstream).

Namun, sebagaimana cara orang belajar juga memiliki perbedaan, demikian juga kelompok individu tertentu berbeda perkembangan, ara pandang dan orientasinya sesuai microculture tertentu dan sedikit banyak terbentuk oleh culture tersebut karena society lives through them, harus beradaptasi terhadap mainstream culture yang ada.

Mereka adalah peserta didik yang apabila kurang mampu beradaptasi, disebut field dependent atau field sensitive, yaitu mereka mengalami kesulitan menyesuaikan diri dalam lingkungan belajar mereka (Coni Semiawan, 2003).

Apabila anak tidak dapat menyesuaikan dirinya, maka ada kebutuhan tertentu yang tidak terpenuhi. Apabila kebutuhannya tidak terpenuhi, ia akan mengalami stres atau frustasi, dan apabila seseorang mengalami stres atau frustasi, maka berbagai prilaku yang menyimpang (seperti mudah menipu dan sikap bermusuhan (hostile attitude) akan mungkin bisa menjadi akibatnya. Semua kecenderungan itu merupakan potensi untuk korupsi, tawuran, dsb.

Guru harus belajar agar mampu menerapkan strategi pembelajaran kooperatif (cooperative teaching strategies) dalam pergaulan sosial dengan para sisiwa yang memiliki berbagai sifat yang beragam itu dalam suasana belajar yang sangat menyenangkan, sehingga mereka akan saling belajar segi-segi positif dari temannya.


Salah satu tujuan utama multicultural education adalah mengubah (transformasi) berbagai pendekatan belajar mengajar, mengubah kunseptualisasi dan organisasinya sehingga setiap individu dari berbagai culture memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dalam lembaga pendidikan. Yang disebut kesempatan yang sama itu bukan semata-mata memperoleh bangku sekolah, melainkan yang lebih penting adalah selain kebersamaan dalam satu kelas, perhatian dan pelayanan penuh juga harus ada terhadap kebutuhan khusus pendidikan (special education needs) setiap individu.

Setiap peserta didik menjadi bagian dari kelompok tertentu, kelas sosial, bangsa, etnis, agama, gender, kekhususan tertentu, dan ia bisa menjadi bagian atau menjadi anggota dari berbagai kelompok itu. Bagi pendidik penting untuk menyadari tingkat identifikasi pesertra didik dengan kelompok mana dan sampai seberapa jauh terjadi sosialisasi, untuk bisa memahami, menjelaskan dan meramalkan perilakunya agar ia terlayani dengan baik di kelasnya.

Apabila kurikulum sekolah-sekolah kita menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang menunjuk pada kemampuan yang terkait dengan kriteria tertentu (criterion referenced), maka mengintegrasikan pendidikan multikultur dalam mewujudkannya, memerlukan patokan minimal (threshold), dengan rentangan sampai dengan superior. Sekolah yang mengembangkan orientasi “managemen berbasis sekolah” perlu paling sedikit mencapai ambang minimal kompetensi, sedangkan sekolah yang mutunya baik yang mencapai rentangan superior dalam pengelolaan (manajemen)nya, dapat bersaing dengan sekolah-sekolah dari negara lain.

Namun apabila Indonesia yang memiliki kurang lebih 261,2 juta penduduk (BPS, 2017) serta lebih dari 1300 suku bangsa dan kurang lebih 17.500 kepulauan, 750 bahasa daerah ingin berkompetisi dalam persaingan global, maka primodialisme yang berlatar belakang kesukuan, ras, agama, kelompok, partai, fraksi, golongan, bahkan juga asal pendidikan tidak harus menjadi stereotype dalam kehidupan bernegara, melainkan penghargaan prestasi terhadap prestasi dan integritas pribadi harus lebih dikedepankan.

Multikulturalisme tidak dapat tertahan lagi. Gelombang globalisasi telah membuka pintu pergaulan antar bangsa, antar daerah. Pluralisme kultural semestinya dihadapi secara arif bijaksana.
Multikulturalisme merupakan suatu perkembangan yang terkini dalam IPTEK (Ki Supriyoko, 2005).

Multikulturalisme terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial yang dihadapi oleh umat manusia khususnya di dalam era dunia terbuka dan era demokratisasi kehidupan. Perubahan sosial yang terjadi dengan sangat cepat mendorong orang berpikir tentang liberalisme. Salah satu kritik yang tajam terhadap faham politik liberalisme yaitu diperhitungkannya adanya kenyataan sosial yaitu perbedaan budaya dalam kehidupan manusia.

Di atas telah dijelaskan mengenai hak untuk mempunyai budaya sendiri (right ti culture) yang diabaikan dalam kehidupan politik sampai dekade terakhir abad 20. Peranan budaya ternyata sangat besar di dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara.

Demokratisasi melahirkan pengenalan dan pengakuan terhadap budaya yang berjenis-jenis dan sebaliknya pengakuan terhadap kebudayaan yang berjenis-jenis berarti pula pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan berbudaya.

Multikulturalisme menjadi pendukung pluralisme yaitu keberadaan budaya yang sama tinggi dan sama bernilai di dalam masyarakat yang pluralistis. Inilah proses demokratisasi yang sempurna karena meliputi bukan hanya hak-hak politik dan hak individu, tetapi juga hak-hak budaya dari suatu kelompok masyarakat. (Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, "Pendidikan dalam Multikulturalisme").

Pada halaman 13 beliau merunut teori Sleeter dan Grant (1987) juga di dalam buku Thomas J. La Belle dan Christopher Ward, serta Banks & Banks dikemukakan lima tipologi pendidikan multikultural yang berkembang :


1.Mengajar mengenai kelompok siswa yang memiliki budaya yang lain (culture difference)
2.Hubungan manusia (human relation)
3.Single group studies
4.Pendidikan multikultural (pendekatan kurikulum)
5.Pendidikan multikultural yang sifatnya rekonstruksi sosial.
6.Melihat kondisi sosial, budaya dan politik di tanah air, perlu kiranya menyusun konsep pendidikan multikultural.
7.Right to culture dan identitas budaya lokal
8.Kebudayaan Indonesia yang menjadi
9.Konsep pendidikan multikultural normatif
10.Pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial
11.Pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan pedagogik baru.
12.Pendidikan kultural bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika berbangsa.
Menurutnya corak bhinneka tunggal ika bukanlah lagi keanekaragaman suku bangsa dan budayanya, tetapi lebih pada keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.

Pembangunan masyarakat multikultural dalam diri bangsa Indonesia dapat terjadi bila konsep multikulturalisme menyebar luas dan menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya. Kesamaan pemahaman di antara para ahli mengenai makna multikulturalisme dan bangunan konsep-konsep yang mendukungnya perlu ditanamkan. Juga perlu ada upaya-upaya real.

Konsep-konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.
Masyarakat manusia pada dasarnya adalah masyarakat yang berkelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa daan berbeda-beda: bermasyarakat nasional, bermasyarakat lokal, bermasyarakat nasional dan global. Dan menjadi tugas para elit, bukan hanya local genius tetapi national genius untuk melakukan pengelolaan sebagaimana yang sudah terjadi dan sudah dilakukan secara sadar maupun tidak sadar.

Krisis demi krisis, perang demi perang, konflik demi konflik terjadi, yang senantiasa memerlukan pengelolaan untuk penyelesaiannya agar diperoleh transformasi / hikmah / blessing, sehingga peradaban manusia menjadi meningkat, lebih beradab (lebih berbudaya, lebih cerdas, lebih bermoral).

Hikmah yang dapat diambil dari seluruh proses temu budaya, dialog budaya dan prakongres kebudayaan itu sendiri, menunjuk pada program-program, antara lain:

Melalui penelitian dan pengembangan (Litbang) pemerintah dan masyarakat dan lembaga-lembaga adat sesuai dengan amandemen UUD mengenai masyarakat adat dan kebudayaan serta pengukuhan ideologi kebangsaan melakukan penelitian dan pengembangan: penelitian bukan saja tentang sistem nilai sesuatu masyarakat tetapi mencakup integrasinya dengan nilai-nilai lain.

Tiap-tiap lembaga agama dalam rangka dakwah/penyebaran/siar agama harus melakukan litbang, juga lembaga-lembaga adat, lembaga-lembaga litbang pemerintah dan lembaga litbang kampus harus melakukan penelitian sistem nilai dan perkembangannya.

Melakukan reinterpretasi, revitalisasi dan integrasi nilai-nilai secara dinamik dan terbuka: karena values as integratinging forces menghindari benturan kebudayaan seperti halnya kasus Sidiknas dan lain-lain, agar tidak menjadi konflik terbuka.

Pemberdayaan dan pengembangan organisasi-organisasi kebudayaan
kita akan yakin bahwa multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara budaya.

Multikulturalisme, yang tidak persis sama dengan pluralisme, menurut Lawrence Blum (1972) merupakan sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain dan ini juga mencakup upaya mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri. Dengan pengertian adanya toleransi untuk menerima dan menghargai pendapat orang lain, kendatipun berbeda.

Lembaga Pendidikan sebagai dasar pemahaman multikultural

Kesadaran multikultur sebenarnya sudah muncul sejak negara Republik Indonesia terbentuk. Pada masa Orde Baru, kesadaran tersebut dipendam atas nama kesatuan dan persatuan. Paham monokulturalisme kemudian ditekankan. Alhasil sampai saat ini, wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia masih sangat rendah.

Masyarakat Indonesia sering tersesat pada persepsi keliru tentang multikultur atau keberagaman budaya. Totemisme justru dikembangkan. Di Indonesia, multikultur kerap hanya dilihat dari perspektif suku Jawa.
Ada juga pemahaman yang memandang multikultur sebagai eksklusivitas. Multikultur justru disalahartikan yang mempertegas batas identitas antarindividu. Bahkan ada juga mempersoalkan masalah asli atau tidak asli.

Multikultur, adalah wacana yang mengandung berbagai macam kepentingan hubungan kekuasaan. Wacana tersebut kemudian dikembangkan dan didukung oleh media.

Multikultur baru muncul pada tahun 1980-an yang awalnya mengkritik penerapan demokrasi. Pada penerapannya, demokrasi ternyata hanya berlaku pada kelompok tertentu. Wacana demokrasi itu ternyata bertentangan dengan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. "Singkatnya, multikultur adalah wacana yang mengkritik wacana yang dilupakan dalam demokrasi.

Di negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi, tuntutan multikultur justru muncul dari lapisan bawah. Hak-hak minoritas diharapkan dapat sejajar dengan hak-hak mayoritas. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk mengelola identitasnya. Jadi, paham multikultur lebih akomodatif terhadap kelompok dominan, maupun pada kelompok yang minoritas.

Keberagaman di Indonesia itu sudah lama ada. Tetapi multikultur adalah soal bagaimana memahami kebudayaan itu sendiri. Saat ini, orang masih menganut totemisme dan perbedaan dinilai bukan hal yang menyenangkan. Setiap kelompok lalu mulai membuat teritorial.

Jika bahasa Indonesia saja bisa lintas batas, seharusnya konstruksi budaya juga demikian. Identitas semestinya sebuah konstruksi yang dipegang sebagai hal pribadi. "Orang tidak perlu menjadi asli untuk bisa mencintai Indonesia”. Tetapi solidaritas dan toleransi dan keterbukaan sebenarnya sudah ditampilkan tanpa gagasan multikultur.

Pendekatan multikultur relatif baru dianggap sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen. Hal itu makin dirasakan terutama pada masa otonomi dan desentralisasi. Tanpa pendekatan multikultur, disintegrasi bangsa yang semula dianggap ancaman mungkin akan menjadi kenyataan. Dikatakan, pendekatan multikultur sangat cocok dan sejalan dengan pengembangan demokrasi yang mulai dijalankan.

Multikultur juga menjadi counter yang baik terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam pendekatan multikultur, titik pusat perhatian dan upaya manusia adalah mengembangkan integrasi kebudayaan dalam pengertian ideal, jadi bukan integrasi sosial yang mudah goyah. Negara-negara yang menjalankan konsep demokrasi seperti Amerika Serikat dan Kanada sudah lama menerapkan multikultur.

Pendekatan tersebut dilakukan dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Tujuannya ialah memajukan dan memelihara integrasi nasional dalam demokrasi. Untuk mengoperasikan konsep multikultur itu, berbagai model telah diintegrasikan ke dalam kebijakan pendidikan di sekolah-sekolah dasar Amerika Serikat dan hasilnya dievaluasi. Demokrasi dan masyarakat madani memiliki hubungan kausal yang terikat satu sama lain.

Multikulturalisme adalah proses yang terjadi di antara kedua konsep tersebut yang mewujudkan cita-cita demokrasi menjadi kenyataan. Konsep multikultur berada pada posisi semiempirik yang mengandung potensi untuk diterapkan dalam kebijakan dan program penelitian dan implementasi. "Pendidikan merupakan lapangan yang sentral dalam upaya menerjemahkan gagasan multikullturalisme, sehingga menjadi kenyataan perilaku. Agar gagasan multikultur terserap luas dan efektif, pendekatannya harus disebarkan, dikelola dan diwujudkan secara konsisten dalam pendidikan nasional.

Konsekuensinya, sistem pendidikan kita masih harus dikelola dengan baik, konsisten, kuat secara nasional dan barangkali terpusat. Berbeda dari integrasi nasional yang selama ini lebih terfokus pada integrasi sosial. Multikultur justru memberi dampak pada integrasi kebudayaan. Upaya mewujudkan integrasi nasional harus berpusat pada pengembangan integrasi kebudayaan secara nasional. Dalam hal ini, pendidikan multikultur memegang peranan kunci.
Satu semangat dengan pendidikan humaniora adalah penidikan multikulturalisme (Sugeng Bayu Wahyono,2006) yang belakangan ini menjadi isu utama dalam wacana pendidikan nasional.

Secara konseptual multikulturalisme berbeda dengan pluralisme. Pluaralisme hanyalah sebuah pengakuan terhadap keanekaragaman, tentang kemajemukan atau kebhinekaan, bahwa di sana terdapat berbagai ras, suku agama atau kelompok-kelompok budaya. Sedangkah multikulturalisme lebih sekadar pengakuan tetapi membuka ruang untuk akses dan berekspresi bagi semua elemen keanekaragaman tersebut dengan bersumber pada jati diri masing-masing, dan kemudian saling berkomunikasi tanpa harus saling mematikan satu sama lain.

Multikulturalisme mengakui berbagai potensi dan legitimasi keragaman dan perbedaan sosio-kultural tiap-tiap kelompok etnis, ras, agama dan entitas kebudayaan.
Sistem pendidikan nasional mesti sensitive terhadap masalah keberagaman tersebut, karena posisinya sangat strategis alam membangun watak bangsa yang tiak sektarianm, tetapi toleran, demokratis, dan humanistic.

Pendidikan yang disemangati multikulturalisme sangat penting bagi bangsa Indonesia karena apresiasi dan saling hormat menghormati terhadap perbedaan harus dibentuk dari tingkat paling dini dalam kehidupan anak.

Bambang K. Prihandono (2006) mengatakan dasar tujuan pendidikan multikultural adalah perubahan sosial. Maka tiga arus transformasi menjadi keniscayaan, yaitu (1) transformasi diri, (2) transformasi sekolah dan sistem sekolah, serta (3) transformasi masyarakat.

Pendidikan multikultural adalah sebagai proses transformasi sekolah dan system sekolah memasukan system pendidikan yang berbasis pada pedagogi siswa, kurikulum yang bermuatan pada perspektif multicultural, penciptaan situasi kelas dan adanya proses evaluasi terus menerus untuk perbaikan system pendidikan multikultural.

Tujuan pendidikan multikultural adalah agar anak-anak dapat menghormati keanekaragaman budaya yang ada dan mendorong mereka secara nyata untuk dapat mengenali dan melenyapkan kecurigaan serta diskriminasi yang telah ada.  Pada intinya pendidikan multikultural mempunyai dua fokus persoalan, yaitu:
Proses pendidikan yang menghormati, mengakui dan merayakan perbedaan di semua bidang kehidupan manusia. Pendidikan multikultural merangsang anak terhadap kenyataan yang berkembang di masyarakat, yang berupa pandangan hidup, kebiasaan, kebudayaan, yang semuanya telah memperkaya kehidupan manusia
Proses pendidikan yang menerapkan persamaan keseimbangan dan HAM, menentang ketidakadilan diskriminasi dan menyuarakan nilai-nilai yang membangun keseimbangan.

Pendidikan multikultural adalah sintesa dari pendekatan pendidikan anti-rasis dan multi-budaya yang dipakai secara internasional pada tahun 60an hingga 90an. Indonesia sejak awal berdirinya telah mempunyai banyak keanekaragaman budaya, suku, bahasa dan agama. Keanekaragaman inilah yang sering diistilahkan dengan multikultural atau interkultural. Kedua istilah ini menggambarkan situasi di mana terdapat banyak kultur dalam sebuah negara.

Istilah multikulturalisme kadang digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat yang di dalamnya terdapat banyak kultur yang berbeda yang hidup berdampingan tanpa ada banyak interaksi. Istilah interkulturalisme mengungkapkan sebuah kepercayaan yang setiap orang merasa diperkaya secara pribadi dengan berinteraksi dengan kultur lain. Setiap orang dari suku yang berlainan dapat terlibat dan belajar dari satu sama lainnya.
Pendidikan tidak hanya merefleksikan kondisi masyarakat, tapi juga mempengaruhi perkembangannya.

Misalnya, sekolah sesungguhnya mempunyai peran dalam mengembangkan masyarakat interkultural. Akan tetapi sekolah sebenarnya bukan satu-satunya yang terbebani dengan tanggung jawab menentang ketidakadilan budaya ataupun menyuarakan arti penting interkulturalisme.

Sekolah mempunyai kontribusi yang penting untuk memfasilitasi perkembangan anak dalam hal penyikapan, kecakapan, nilai-nilai dan pengetahuan interkultural. Pendidikan interkultural seharusnya dijadikan sebagai cara untuk mengajak anak untuk berpartisipasi dalam perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Bisa dikatakan, pendidikan yang hanya didasarkan pada satu kultur, akan sulit mengembangkan anak didik ke depannya.
Pendidikan interkultural ditujukan untuk:

1.Menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat majemuk
2.Menumbuhkan kesadaran anak atas kultur mereka sendiri dan menyelaraskannya dengan kenyataan bahwa ada banyak cara hidup lain selain cara hidup mereka sendiri
3.Menumbuhkan respek terhadap lifestyle lain selain lifestyle mereka sendiri, sehingga anak akan saling memahami dan menghormati
4.Menumbuhkan komitmen persamaan hak dan keadilan
5.Membuat pilihan-pilihan bagi anak tentang bagaimana bertindak berkaitan dengan isu-isu diskriminasi dan kecurigaan
6.Menghargai dan menghormati kesamaan dan perbedaan
7.Menjadikan anak dapat mengungkapkan kultur dan sejarah mereka sendiri.

Pendidikan interkultural adalah untuk semua anak tanpa memperdulikan kebudayaan mereka sendiri. Karena semua anak sekarang hidup dalam suatu tatanan dunia yang semakin beranekaragam, maka kita perlu mempersiapkan mereka. Pendidikan interkultural adalah bagian penting dari pengalaman pendidikan setiap anak, baik ketika anak belajar di sekolah yang berkarakter multikultural maupun mono-kultural, bagi anak yang berasal dari kultur dominan maupun minoritas.

Pendidikan interkultural adalah untuk semua anak tanpa memperdulikan umur mereka. Mengakui bahwa perbedaan adalah normal dan wajar dalam hidup manusia, harus ditanamkan pada anak, berapa pun usia mereka. Sikap dan kemampuan anak yang mungkin akan menimbulkan persoalan kelak, sebenarnya telah berkembang ketika mereka masih kecil.

Bahasa dan perbincangan adalah komponen fundamental dari pendidikan interkultural. Adalah penting untuk memberikan anak informasi yang akurat dan menentang segala stereotip dan miskonsepsi. Mengembangkan kecakapan interkultural adalah lebih efektif jika dilakukan melalui perbincangan dengan anak tentang pemikirannya, daripada memberikan penjelasan mengenai salah dan benar.

Pendidikan interkultural terjadi secara natural melalui ‘kurikulum tersembunyi’ melalui apa yang dilihat dan diserap di mana anak tersebut tumbuh. Sementara itu, kelihatannya mungkin dan perlu bila ide-ide interkultural dan keadaan mayarakat yang melingkupi anak, dimasukkan dalam pengajaran kulikulum formal.

Dalam mengeksplorasi kurikulum tersembunyi yang ada di masyarakat secara alami, penting juga untuk dicatat bahwa apa yang ditemukan di dalam masyarakat sama pentingnya dengan apa yang tidak ada.
Pendidikan interkultural lebih berkaitan dengan kultur dan agama, daripada dengan warna kulit atau kebiasaan.

Pada contoh kasus di atas, warna kulit yang menjadi persoalan diskriminasi. Pendidikan interkultural harus secara benar diposisikan dalam melawan diskriminasi karena warna kulit maupun kultur dan agama maupun kelompok minoritas.
Di masa lalu, sistem pendidikan nasional kita lebih bercirikan ‘keseragaman’ yang berlandaskan pada budaya nasional yang berdiri di atas puncak-puncak kebudayaan daerah.

Akibatnya, pendidikan diselenggarakan ‘within the context of majority rule amidst competing minorities’ dan dikelola ‘ as demands for substantial expansion or contraction of the net scope of authoritative allocation’ (cf.Sizemore, 1978; Greenfield, 1982; Crossley, 1985). Pendidikan yang dilaksanakan dengan dua prinsip tadi disebut pendidikan monokultural. Pendidikan monokultural sangat rentan terhadap konflik SARA (Dove,1983; Bray,1986; Lillis,1986).

Otonomi daerah berjalan seiring dengan proses desentralisasi pendidikan yang dalam melibatkan peran serta masyarakat mengisyaratkan pengakuan terhadap manusia Indonesia dan masyarakat setempat. Ini berarti bahwa Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional ditinjau dari perspektif filosofis harus beranjak dari suatu paradigma baru pendidikan menuju ada pengakuan terhadap aspirasi masyarakat setempat dan dengan sendirinya pengakuan pada individu.

Sistem Pendidikan Nasional harus mengacu pada pemahaman dasar pendidikan multikultural yaitu adanya kebudayaan beragam dalam suatu masyarakat yang tetap merupakan kesatuan. Demikian juga kebutuhan pembelajaran individu berbeda dalam perbedaan realitas sosio-historis, sosio-ekonomis, suku-bangsa, sosio-psokologis. Artinya akan dihadirkan populasi sasaran beragam dalam konteks sistem persekolahan (Semiawan, 2002).

Pada masyarakat multikultural memiliki tipe/pola tingkah-laku yang khas. Sesuatu yang dianggap sangat tidak normal oleh budaya tertentu tetapi dianggap normal atau biasa-biasa saja oleh budaya lain.

Perbedaan semacam inilah yang sering menyebabkan kontradiksi atau konflik, ketidak-sepahaman dan disinteraksi dalam masyarakat multikultur. Seperti yang dikatakan O’Sullivan (1994.67), bahwa setiap kebudayaan memiliki bentuk yang khas, tingkah laku yang unik, yang memiliki latar budaya yang berbeda.

Subkultur dan mikrokultur yang beragam di Indonesia mau tidak mau ditentukan sebagai bagian dari suatu entitas sosial dari budaya dominan, meskipun pada khakikatnya subkultur dan mikrokultur tersebut mempunyai keunikan dan kekhasan dengan berbagai kebiasaan, adat istiadat dan pengalaman lokal, nilai-nilai sosial dan harapan-harapan hidup yang selalu tidak sama dengan budaya dominan.

Hal ini berarti bahwa fungsi dan tugas lembaga pendidikan harus mengedepankan pola variatif dan mengakui pluralisme sehingga perbedaan tidak menjadi hambatan tetapi menjadi sumber kekuatan untuk hidup berdampingan.

Bagaimana suatu lembaga pendidikan mampu mensosialisasikan nilai-nilai multikulturalisme akan lebih terarah bila terintegrasi dalam mata pelajaran atau dengan menjadi salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.

Tulisan ini merupakan sebuah investigasi terkendali yang dirancang dengan melakukan suatu analisis kebutuhan untuk mengembangkan model pendidikan multikultural (multicultural education) sebagai salah satu alat untuk menekan dan meminimalisir potensi konflik antar etnik. Salah satu batasan tentang pendidikan multikultural adalah apa yang disebutkan oleh Sizemore sebagai berikut: “Multicultural education, then, is the process of acquiring knowledge and information about the efforts of many different groups against adverse agencies and conditions for control of their destinies through the study of the artifacts and substances which emanated thereform” (1978:2).

Pembatasan konsep pendidikan multikultural seperti di atas memungkinkan pengenalan sebuah konflik sebagai sebuah strategi oleh kelompok yang terancam ‘punah’. Secara teoritik pendidikan multicultural akan dapat mengembangkan pemahaman dan apresiasi antar etnik yang dimulai dari latar belakang etniknya sendiri dan baru kemudian diperluas kepada etnik lainnya (Suzuki,1979).

Melalui pendekatan proses diharapkan dapat membuat kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial dan budaya akan berusaha mengembangkan pemahaman dan rasa hormat terhadap keragaman budaya, memperkecil etnosentrisme, memperkecil prasangka buruk kepada etnik lain dan meningkatkan pemahaman terhadap perbedaan sosial, ekonomi, etnik dan psikologi serta memperkecil kemungkinan terjadinya konflik antar etnik (Suzuki, 1979; Sizemore,1979; Pachero,1977; Gay,1977).


Dalam literatur penelitian internasional telah banyak disimpulkan tentang kekuatan pendidikan multikultural dapat menekan konflik etnik pada sebuah masyarakat yang berbudaya plural (cultural pluralism). Hawkins (1972) menunjukkan bahwa pendidikan multikultural sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran terhadap persamaan derajat (equality), sikap demokratis, toleransi dan rasionalitas antar budaya.

Hawkins (1972) juga menyimpulkan dengan rancangan kurikulum pendidikan multikultural yang baik, maka kekuatan purbasangka dan diskriminasi etnik dapat ditekan secara maksimal. Pendidikan multikultural dilaporkan juga sangat efektif sebagai alat pengakomodasi ‘dominasi kekuasaan’ salah satu etnik atau budaya (Greenstone dan Patterson, 1973; Banks, 1973; Harding, 1974).

Mereka lebih menyukai proses akulturasi ganda (multiple acculturation) ketimbang pluralisme budaya (cultural pluralism), karena dengan proses akulturasi demikian maka konflik antar etnik dapat diperkecil. Paradigma pendidikan multikultural ini berkembang seiring dengan hak dan keunikan siswa individual yang belajar bersama dengan yang lain dalam suasana saling menghormati, toleransi, berpengertian, sesuai dengan taraf perkembangannya (Developmentally Appropriate Practice,DAP) dan kebutuhan yang terkait. (Semiawan, 2002:165). Azra (2003), mendukung gagasan pendidikan multikultural itu.

Gagasan pendidikan multicultural muncul didorong oleh kurang berhasilnya pendidikan interkultural dalam mengatasi konflik antar golongan dan masyarakat. Pendidikan intercultural dianggap hanya memunculkan sikap tidak peduli pada nilai-nilai budaya minoritas, bahkan melestarikan prasangka-prasangka sosial dan kultural.

Pendidikan multikultural, sebagai gantinya, diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli dan mau mengerti atau politik pengakuan terhadap kebudayaan kelompok minoritas. Karena itu peran Departemen Pendidikan Nasional RI dalam mengadopsi pendidikan multikulturalisme, untuk dipikirkan bagaimana diberlakukan dalam pendidikan sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi.

Apakah multikulturalisme sebaiknya masuk dalam kurikulum sekolah dan pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstra-kulikuler atau menjadi bagian kurikulum sebagai mata pelajaran terpisah, berdiri sendiri (separated) atau sebaliknya terpadu atau terintegrasi (integrated) (Suparlan 2002, Azumardi Azra, 2002).

Pada dasarnya semua institusi sosial baik itu orang tua, sekolah, organisasi keagamaan dan sebagainya, bertanggungjawab menjadikan anak-anak memahami multikultural, akan tetapi sekolah memegang peran kunci. Oleh karena itu hanya melalui program pendidikan multikultural yang dikonsepsi dengan baik dan dilaksanakan secara kontinu dapat tercipta sebuah masyarakat yang paham terhadap keberagaman budaya, yang begitu dibutuhkan bagi masa kini dan masa depan bangsa Indonesia dan dunia.

Sekolah memiliki potensi untuk melakukannya, sekalipun sekolah tidak bisa menjamin teratasinya ketegangan dan konflik. Mengatasi ketegangan dan konflik bukanlah urusan sekolah. Pendidikan mengurus harapan, cita-cita, masa depan sebuah masyarakat dan individu yang terlibat didalamnya.

Religiusitas Inklusif

Syamsul Arifin (2006) menulis, salah satu warisan berharga Sri Paus Yohanes Paulus II yang berkesan mendalam bagi komunitas agama-agama adalah visinya mengenai perdamaian dunia. Pesan perdamaian selalu dikumandangkan sampai akhir hayatnya.

"Dialah barangkali pemimpin modern umat Katolik yang mencurahkan banyak energinya untuk memberi semangat kepada semua orang dari kalangan agama apa pun untuk membangun dunia dalam perdamaian."

Visi perdamaian Sri Paus Yohanes Paulus II adalah kehidupan yang berkesataran, berkeadilan, hospitalitas, dan bebas konflik. Visi ini memiliki relevansi yang kuat dengan situasi dunia saat ini yang tidak pernah sepi dari penindasan dan konflik. Yang memprihatinkan konflik bersumber salah satunya dari agama, yang justru sering dijadikan sebagai sumber dan bahan dialog oleh Sri Paus Yohanes Paulus II.

Dialog antaragama atau antariman sebagai salah satu jalan menciptakan perdamaian di dunia yang tidak henti-hentinya digagas oleh Sri Paus Yohanes Paulus II dan penerusnya termasuk Paus Fransiskus, hendaknya menjadi bagian dari praksis iman kaum beragama di tengah-tengah kemajemukan yang berpotensi menimbulkan konflik.

Salah satu ruang sosial sebagai praksis iman untuk mengelola kemajemukan adalah pendidikan sebab Indonesia beragam konflik sering muncul antara lain yang dipicu oleh perbedaan agama.

Dalam tataran teoritik selalu dikatakan agama sebagai unsur sosial dengan tingkat sensitivitas yang tinggi. A Mukti Ali (1976), mengatakan, "tidak ada tema pembicaraan yang paling menggugah emosional selain tema agama.

Ranah pembicaraan agama dapat melampaui ranah budaya, etnis, bahasa, dan lain sebagainya. Apabila, misalnya, etnis, bahasa, dan budaya, memiliki keterbatasan hanya dalam konteks kelompok tertentu yang secara kebetulan disatukan dengan latar belakang etnis, budaya, dan bahasa tertentu. Tapi, tidak dengan agama.

Agama bisa merangkul perbedaan budaya, bahasa, dan etnis. Sehingga jika ada persoalan sosial seperti konflik yang dipicu oleh agama, maka dengan begitu cepatnya mendatangkan respons dari pihak yang memiliki kesamaan agama dengan pihak yang terlibat dalam konflik secara langsung, meskipun dari sisi budaya berbeda".

Akhir-akhir ini peristiwa konflik sosial bernuansakan perbedaan agama semakin menajam. Dalam bentuk konflik realistik, selalu muncul ke permukaan (ingat peristiwa Baksos umat katolik Gereja St. Paulus, Pringgolayan, Yogyakarta, Peristiwa kekerasan Gereja Lidvina, Yogyakarta, sampai pengeboman Gereja Santa Maria di Surabaya. Masing-masing komunitas agama sebenarnya sedang terjadi apa yang disebut dengan konflik autistik.

Konflik autistik sebatas perbedaan dan kesalahpahaman di level pemahaman dan sikap. Sewaktu-waktu konflik autistik bisa berubah menjadi konflik realistik jika ada pemicunya. Perbedaan antara konflik realistik dan konflik autistik terletak pada artikulasinya. Dalam konflik realistik, pihak-pihak yang saling bertentangan sudah berhadapan, dan bahkan menggunakan cara-cara kekerasan fisik. Tentu tidak mudah mengeliminasi konflik autistik.

Sebagai bagian dari pembentuk identitas manusia sebagaimana halnya etnis, budaya, dan bahasa, agama menempati posisi yang paling sublim dalam kehidupan manusia. Agama patut ditempatkan dalam posisi yang demikian karena salah satu bagian fundamental dalam cara mengada (mode of existence) manusia adalah, pencarian terhadap agama. Bahwa agama menjadi bagian penting dalam cara manusia mengada, bisa dibuktikan dari objek yang paling banyak dicari oleh manusia sepanjang hayatnya.

Agamalah yang paling banyak dicari. Proses pencarian manusia terhadap agama adalah kelanjutan belaka dari karakter manusia yang sejatinya merupakan makhluk religius. Dari sudut pandang kajian keislaman, agama pertama-tama diposisikan sebagai fitrah majbulah. Maksudnya, dalam diri manusia terdapat potensi beragama, sehingga manusia dalam pandangan Islam mudah menerima agama.

Tidak perlu dipersoalkan wujud eksoteris agama yang dipeluk manusiaTIDAK. Sebab apa pun wujudnya, penemuan dan penerimaan manusia terhadap agama pasti berawal dari kenyataan "misteri yang menggentarkan" (mysterium tremendum), dan "misteri yang memesonakan" (mysterium fascinans).

Dalam semua agama yang dipeluk manusia, baik yang melalui proses budaya maupun wahyu, bisa dipastikan terobsesi dengan kedua hal tersebut. Hal itulah yang membuat manusia memandang agama sebagai sesuatu yang demikian bermakna, tidak saja bagi dirinya sebagai makhluk pribadi, tetapi juga bagi kehidupan kolektifnya dengan komunitas manusia lainnya. Berikutnya, agama secara sosiologis menjadi identitas kelompok yang sulit dihilangkan.

Ada kecenderungan yang sulit dihilangkan dalam kehidupan manusia secara berkelompok. Yaitu, manusia selalu mengidentifikasi dirinya dengan agama kelompoknya.

Kecenderungan lain setelah agama mengalami eksternalisasi dan objektivikasi sebagai realitas kelompok, pada masing-masing anggota kelompok selalu menjaga eksistensi kelompoknya terutama jika ada penetrasi dari kelompok lain. Selalu saja muncul kecurigaan atau prasangka terhadap kelompok lain. Dan, tidak bisa dipungkiri, agama merupakan salah satu bagian dari prasangka.

Prasangka itu, misalnya, tampak pada penilaian subjektif bahwa agama lain sebagai ancaman. Phobia terhadap keberadaan kelompok agama lain pun bersemai. Semua prasangka itu muncul dari pemahaman subjektif, tanpa perlu melakukan pemahaman secara fenomenologis. Meminjam ungkapan Walter Lippman: We do not first see, and then define, we define first and then see. Nah, konflik realistik dalam kehidupan agama bermula dari situasi pemahaman seperti ini.

Salah satu institusi sosial penting dan strategis guna menanamkan konstruks yang lebih bersimpati dan berempati terhadap keberadaan agama lain adalah pendidikan. Kita tentu sangat bergembira dengan munculnya usaha-usaha konstruktif untuk semakin mendekatkan jarak sosial (social distance) antarkelompok agama.

Kegiatan dialog lintas agama sebagai salah usaha yang konstruktif tersebut, perkembangannya cukup menggembirakan belakangan ini. Tetapi tetap saja ada kritik terhadap usaha tersebut. Efek yang ditimbulkan dari kegiatan dialog lintas agama hanya terbatas pada kalangan tertentu, yaitu kalangan elitenya saja. Seringkali pula tema-tema yang didialogkan kurang sistematis. Sudah saatnya institusi pendidikan dimanfaatkan sebagai tempat persemaian untuk menumbuhkan sikap egaliter terhadap keberadaan agama lain.

Dalam institusi yang memang sudah teruji ini, perlu dikembangkan pembelajaran agama bercorak multikultural yang dimulai sejak anak dalam dini usia. Sejatinya, pendidikan sendiri seperti dikatakan oleh Donna M. Gollnick dan Philip C. Chinn dalam bukunya, Multicultural Education in a Pluralistic Society (2002), merupakan kegiatan yang bercorak multikultural mengingat beragamnya latar belakang warga belajar.

Di beberapa negara maju seperti USA, pendidikan multikultural telah dijadikan sebagai strategi dalam menanamkan sikap egaliter terhadap keberadaan kelompok lain. Ini agak berbeda dengan praktik pendidikan di tempat kita. Istilah multikulturalisme sendiri baru berkembang dalam satu dasawarsa terkahir ini. Sedangkan di Barat, konsep multikulturalisme telah berkembang pada 1920-an.

Ruang kita amat terbatas untuk mendiskusikan pengertian multikulturalisme yang memang sangat beragam. Penulis mencukupkan pada pengertian dari Watson (2000) bahwa, multikulturalisme merupakan suatu ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.

Tekanan multikulturalisme dalam definisi Watson terhadap penghargaan dan kesetaraan di tengah-tengah keragaman, bisa kita transfer ke dalam pembelajaran agama di sekolah. Maka gagasan pembelajaran agama bercorak multikultural, bisa dipahami sebagai suatu proses penyadaran terhadap adanya keanekaragaman agama serta kesediaan memberlakukan setiap agama secara egaliter.

Dalam pembelajaran agama bercorak multikultural, seluruh warga belajar diajak menghayati secara fenomenologis keragaman agama di luar agama yang dipeluknya. Dalam rangka itu, para warga belajar diberi penguatan agar bisa mentransformasikan pengalaman agamanya yang subjektif, ke pengalaman agama yang disebut Hasan Askari (1991) dengan subjektivitas ganda (double-subjectivism).

Dalam subjektivitas ganda, pengalaman masing-masing pribadi coba didialogkan untuk bersama-sama mencari titik temu (modus vivendi). Tentu saja, pembelajaran agama yang diharapkan bisa mendorong tumbuhnya pengalaman subjektivitas ganda, harus bertitik tumpu pada landasan teologi dan filsafat tentang kesetaraan agama.
Kita tentu bisa berharap, jika pendidikan bisa digarap serius sebagai media untuk menumbuhkan sikap egaliter terhadap semua agama, maka keragaman agama bukan lagi sebagai ancaman, tetapi sebagai sumber perdamaian sebagaimana ditekankan oleh mendiang Sri Paus Yohanes Paulus II.

Oleh: Ben Senang Galus
Penulis Buku, tinggal di Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

1.Andersen, R. dan Cusher, K. (1994). Multicultural and Intercultural Studies, dalam Teaching Studies of Society and Environment (ed. Marsh,C.).Sydney:Prentice-Hall,
2.   Arifin, Syamsul (2005), Pedagogi Multikulturalisme dan Religiositas Inklusif, Harian Surya, 30 April 2005
3.Arifin, Syamsul. “Muhammadiyah, Pluralisme, Multikulturalisme, dan Agenda
Pembaruan” Majalah Ulumuddin VI (Juli, 2003)
4.-------------------. “Pedagogi Multikultural dan Religiusitas Inklusif”  Surya.Pada tanggal 30 April 2005
5.--------------------. 2000 Merambah Jalan Baru Dalam Beragama – Rekonstruksi Kearifan Perenial Agama Dalam Masyarakat Madani dan Pluralitas Bangsa Yogyakarta: ITTAQA Press
6.-------------------. 2005. Praktek Multikulturalisme Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Perekat Sosial dalam Masyarak at Berbeda Agama di Pedesaan Batu. Malang: Lembaga Penelitian UMM
7.Banks, J. (1993). Multicultural Education: Historical Development,
Dimensions, and Practice. Review of Research in Education, 19: 3-49.
8.Boyd, J. (1989). Equality Issues in Primary Schools. London: Paul
ChapmanPublishing,Ltd.
9.Burnett, G. (1994). Varieties of Multicultural Education: an   Introduction. Eric Clearinghouse on Urban Education, Digest, 98.
10.Carter, R.T. dan Goodwin, A.L. (1994). RacialI and Education.    Review of Research in Education, 20:291-336.
11.Cooper, H. dan Dorr, N. (1995). Race Comparisons on Need for
Achievement: a Meta Analytic Aalternative to Graham's Narrative Review.   Review of Educational Research, 65, 4:483-508.
12.D.Hammond, L. (1996). The right to learn and the advancement of    teaching: research, policy, and practice for democratic education.  Educational Researcher, 25, 6:5-17.
13.Eggleston, J.T. (1977). The Sociology of the School Curriculum.
   London: Routledge & Kegan Paul.
14.Garcia, E.E. (1993). Language, culture, and education. Review of
   Research in Education, 19:51 -98.
15.Hasan, S.H. (1996). Multicultural Issues and Human Resources
   Development. Paper presented at International Conference on Issues in
   Education of Pluralistic Societies and Responses to the Global
   Challenges Towards the Year 2020. Unpublished.
16.Oliver, J.P. dan Howley, C. (1992). Charting new maps: multicultural
   education in rural schools. ERIC Clearinghouse on Rural Education and
   Small School. ERIC Digest. ED 348196.
17.Paul Gorski, Six Critical Paradigm Shiifd For Multicultural Education and The   Question We Should Be Asking, dalam www. Edchange.org/multicultural
18.Stavenhagen, Rudolfo, "Education for a Multikultural world", in Jasque Delors (et all), Learning: the treasure within, Paris, UNESCO, 1996
19.Tilaar, H.A.R., Multikulturalisme, Gramedia, Jakarta, 2004



COMMENTS

Name

1 Tahun Berkarya,1,Agama,3,Agraria,1,Ahmad Dhani,1,Ahok,25,Aktivis,3,Alam,3,Anak,8,Anak Muda,27,Anggaran,1,Antikorupsi,1,Aparatur Negara,1,Arjen Robben,1,Artikel,231,Asmat,4,Asusila,5,Badung,9,bahasa,1,Bali,100,Bali Utara,2,Bandara Bali Utara,2,banjir,1,Bantuan CSR,1,Batam,16,BBM,1,Bedah Buku,1,Ben Senang Galus,1,Bencana Alam,2,Berita,9,Bhineka,2,BNI,1,Bola,2,bom,1,Bom Bunuh Diri,4,Borong,1,BPJS,1,Budaya,45,Buku,1,BUMN,1,Bung Karno,1,Bunuh Diri,3,Bupati Mabar,1,Camilian,1,Cerpen,153,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,453,Daerah. Riau,1,Dana Desa,1,Demokrasi,23,Denpasar,11,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,4,Dilan 1990,1,Donny Isman,1,DPR RI,2,DPRD,1,E-KTP,4,Editorial,41,Edukasi,1,Ekonomi,6,Emi Nomleni,1,Ende,5,Entrepreneur,1,Feature,39,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,13,Focus Discussion,6,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,Gedged,1,Gempa,5,Gereja,4,Gereja Katolik,4,Gerindra,1,Gizi Buruk,1,GMKI,1,GMNI,2,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,1,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,2,Hiburan,24,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,45,Human Trafficking,5,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,7,Imlek,2,Indonesia,2,Indonesian Idol,11,Inspirasi,4,Internasional,15,Internet,2,Investasi,1,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,9,Jatim,3,Jawa Tengah,1,JK,1,Jodoh,1,Jogyakarta,3,Jokowi,16,Jomblo,2,JRUK Sumba,2,jurnal Terbaru,1,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,254,KDRT,1,Keagamaan,7,kebakaran,4,Kebangsaan,1,kebudayaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,2,Kemanusiaan,68,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,6,Kepemudaan,151,kepemudan,11,Kepri,1,kerohanian,2,Kesehatan,15,Ketahanan Nasional,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,59,KPK,13,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,56,Kritik Sastra,4,Kupang,23,Kuta,1,Labuan Bajo,42,Lakalantas,9,langka,1,Larantuka,1,Lebu Raya,1,Lembata,2,Lifestyle,8,Lingkungan Hidup,16,Literasi,15,lombok,1,LP Cipinang,1,Madiun,1,Mahasiswa,41,Makanan Khas,1,Makasar,7,Makassar,1,Malang,3,Manggarai,88,Manggarai Barat,8,Manggarai Timur,20,Marianus Sae,1,Marion Jola,10,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,6,Media,2,Media Sosial,4,Medsos,3,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Motang Rua,1,Muda Petani,1,Munir,1,musik,1,Narkoba,7,Nasional,240,Natal,19,Ngada,5,Novanto,1,Novel,15,NTT,117,Nyepi,2,Olahraga,12,Opini,351,Orang Muda,16,Otomotif,1,OTT,2,pacaran,6,Papua,22,Pariwisata,25,Partai Politik,24,Paskah,4,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,17,Pemuda,1,PenaBiru,3,Pencurian,2,Pendidikan,89,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,23,Perindo,1,Peristiwa,864,Peritiwa,2,Perlindungan Anak,2,Pers,3,Perzinahan,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,2,Pilgub,41,Pilkada,102,Pilpres 2019,22,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,23,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Polisi,30,politik,81,Politikus,6,POLRI,6,PP PMKRI,1,Pristiwa,26,Prosa,1,PSK,1,Puisi,67,Puteri Indonesia,4,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,1,Refleksi,16,reformasi,1,Regional,6,Religi,5,Remaja,2,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,1,Ruteng,10,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,25,Sajam,1,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,2,Sejarah Manggarai,1,Serial Story,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,3,Sospol,42,Start Up,1,Sumba,12,Surabaya,32,Tahun Baru,9,Tahun Baru. Remigius Nahal,1,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,10,Tenun Manggarai,2,Terorisme,16,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Tokoh,17,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,3,traveling,7,traveller,1,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,4,Viral,1,Wisuda,1,WNA,1,Yogyakarta,4,
ltr
item
Muda Membaca Dunia: Pedagogi Multikultural dan Religiusitas Inklusif
Pedagogi Multikultural dan Religiusitas Inklusif
https://3.bp.blogspot.com/-uWMXLHu3rJM/WwZPX0dz0sI/AAAAAAAABUo/e_mbbtfXk6EHiFpBUhPpKZFFf69DqHZwACLcBGAs/s1600/IMG-20180504-WA0026.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-uWMXLHu3rJM/WwZPX0dz0sI/AAAAAAAABUo/e_mbbtfXk6EHiFpBUhPpKZFFf69DqHZwACLcBGAs/s72-c/IMG-20180504-WA0026.jpg
Muda Membaca Dunia
http://www.marjinnews.com/2018/05/secara-teknis-dan-teknologis-kita-telah.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2018/05/secara-teknis-dan-teknologis-kita-telah.html
true
971126874416220402
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy
close