Refleksi 20 Tahun Reformasi

Menu Atas

Cari Berita

Advertisement

Refleksi 20 Tahun Reformasi

MARJIN NEWS
21 May 2018

Perlawanan dari Mahasiswa bersama rakyat tentunya didorong oleh berbagai faktor yaitu; faktor hukum,ekonomi,sosial dan politik. Hal inilah yang kemudian berdampak pada kurang atau hilangnya kepercayaan Rakyat kepada Rezim yang berkuasa (Foto : Dok. Pribadi)
Reformasi bukanlah merupakan kosakata yang asing lagi bagi rakyat Indonesia terutama aktifis. Reformasi 1998 merupakan puncak dari segala perjuangan dan perlawanan Mahasiswa bersama rakyat di Era Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto yang mendapatkan legitimasi dari Supersemar.

Perlawanan dari Mahasiswa bersama rakyat tentunya didorong oleh berbagai faktor yaitu; faktor hukum,ekonomi,sosial dan politik. Hal inilah yang kemudian berdampak pada kurang atau hilangnya kepercayaan Rakyat kepada Rezim yang berkuasa  dan muncunya keasadaran kolektif dari segenap komponen untuk menyatukan kekuaatan guna untuk mengakhiri kekuasaan Orde Baru.

Tuntutan Reformasi 1998 seperti; Amanemen UUD 1945, Supremasi Hukum, Pecabutan dwifungsi ABRI, Pemberian otonomi kepada daerah yang selus luasnya, dan mengadili Presiden Soeharto tidak terlepas dari kondisi sosial yang terjadi pada saat itu seperti kkn, penegakan hukum yang tebang pilih, nilai tukar rupiah yang merosot, pelanggaran Hak Asazi Manusia (HAM), sentralisasi kekuasaan, kenaikan harga barang barang pokok dan pemerintahan yang tidak demokratis dan kekuasaan yang otoriter.

Rakyat indonesia memberikan harapan dan kepercayaan yang begitu besar kepada Pemerintah yang berkuasa di Era Reformasi agar dapat menjalankan tuntutan reformasi dengan baik. Sekarang Reformasi sudah memasuki usia yang ke-20 tahun tapi tuntutan reformasi tidak semuanya dijalankan. Seharusnya Pemerintah yang berkuasa menjadikan pristiwa 1998 sebagi cermin atau pelajaran yang tak ternilai harganya. Namun realitas atau kondisi sosial yang terjadi saat ini seperti kemiskinan, pelanggaran Hak Asazi Manusia (HAM) serta praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menunjukan secara tarang benderang kepada Kita bahwa Pemerintah yang berkuasa di Era Reformasi telah gagal menjalankan agenda reformasi. Pada titik ini, publik pun bertanya “mengapa demikian”?.

Hemat Saya, hal ini terjadi karena pergantian kepemimpinan dari Soeharto ke B.J.Habibi tidak disertai denga pergantian Rezim artinya maih ada kroninya Soeharto yang berada dalam sistem bisa jadi termasuk B.J. Habibi sendiri, hal ini dikarenakan Beliau menjabat bukan karena hasil Pemilihan umum. Selain itu terkotak kotaknya elit politik yang berambisi untuk menjadi penguasa membuat elit politik lupa dengan agenda reformasi dan yang lebih miris lagi ialah pergerakan Mahasiswa sekarang tidak terkonsolidasi dengan baik sehingga Kita memiliki kesulitan dalam mengawal suatu pemerintahan agar dapat menjalankan tuntutan reformasi dengan baik dan benar.

Jika Pemerintah tidak mau dianggap telah gagal dalam menjalankan tuntutan reformasi, maka mau tidak mau pemerintah dan penegak hukum harus mengambil langkah tegas dan berani mengambil resiko demi menjalankan amanah reformasi dengan langkah membuka kembali kasus pelanggaran Hak Asazi Manusia (HAM) di Era Orde Baru, mencabut hak politik dari setiap orang yang terlibat praktik Korupsi, kolusi dan nepotisme dan yang lebih radikal lagi ialah semua aktor yang berkuasa diera Orde Baru tidak boleh diberikan posisi yang strategis dalam struktur pemerintahan. Tapi Jika ada kepentingan lain dari pemerintah yang menjadi alasan tidak dijalankannya tuntutan reformasi, maka Era Reformasi Saya anggap merupakan bungkusan yang baru dari era Orde Baru yang membuat bangsa Indonesia berjalan di tempat.

Oleh : Risaldus Barut