Pro Nasib Buruh yang Dijiwai oleh Nilai-Nilai Pancasila

 
Kedua bentuk kemerdekaan ini akan menjadi acuan berbangsa dan bernegara dengan segala yang ada di muka bumi Ibu pertiwi ini dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila (Foto : Dok. Pribadi) 

“Kemerdekaan adalah ‘jembatan’ menuju berdikari”. Sebuah pernyatan Soekarno pada perjuangan melawan penjajah yang berwajah Kapitalis dari Belanda, Inggris dan terutama Amerika Serikat; negeri yang memiliki paham Liberalisme-Kapitalisme dan memiliki intervensi penuh terhadap penjajahan di Indonesia.

Kehendak untuk berdiri di atas kaki sendiri menjadi semangat juang Bung Karno dan tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia mencapai kemerdekaan baik secara de facto maupun de jure.

Kedua bentuk kemerdekaan ini akan menjadi acuan berbangsa dan bernegara dengan segala yang ada di muka bumi Ibu Pertiwi ini dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”.

Pilar kebangsaan kita ini bukanlah sebuah slogan konstitusional yang hanya mau menghapuskan penjajahan militer tetapi juga penjajahan dalam bentuk ideologi yang mana saat ini kondisi Indonesia masih dijajah oleh kaum Kapitalis. Kaum pemodal semakin memeras rakyat yang seharusnya menikamti kemerdekaan ini dalam suasana yang berkeadilan (sosial).

Salah satu elemen masyarakat yang sangat merasakan penjajahan baru (neoliberalis) ini adalah parah buruh Indonesia. Serikat Buruh Indonesia semakin terkatung-katung menentukan nasib hidup serta keluarganya dari rezim Orde Baru sampai Reformasi, kaum buruh Indonesia masih tetap terintimtidasi oleh berbagai kebijakan pemerintah.

1 Mei sebagai Hari Libur Nasional seakan menjadi kebanggaan pemerintah dalam memerhatikan aspirasi kaum buruh. Selebihnya pemerintah bermain mata dengan kaum Kapitalis untuk menjajah rakyatnya sendiri.

Kebijakan-kebijakan semakin tidak waras pada rezim Jokowi-JK ditelurkan hanya untuk mencari pamour rezim ini sedangkan rakyat kecil dan tidak terkecuali parah buruh Indonesia mengemis dan menghamba pada kaum pemodal.

Lahirnya Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 sebagai kebijakan pengupahan sebagaimana yang dimaksud dalam bentuk : a. Upah; dan b. Pendapatan non upah. Dalam PP yang mencakup 2 point tersebut memberatkan kaum buruh dengan pemangkasan-pemangkasan upah kaum buruh dalam beberapa point yakni: Kebijakan Pengupahan meliputi: a. Upah minimu; b. Upah kerja lembur; c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d. Upah tidak masuk kerja karena melaukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; bentuk; f. Bentuk dan cara cara pembayaran upah; h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional; j. Upah untuk pembayaran pesangon; k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Rezim Jokowi-JK mencuci tangan terhadap nasib buruh sedangkan pemerintah siap menerima hasil pajak industrialisasi milik pemodal. Pemerintah melepaskan fungsi kontrolnya dan memberikan pengusahan modal melakukan peninjauan upah terhadap penyesuaian harga kebutuhan hidup kaum buruh dan atau peningkatan produktivitas kerja dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.

Dimanakah kemanfaatan dan tujuan dari PP No 78 Tahun 2015 ini? Untuk rakyat Indonesia? Untuk Buruh Indonesia? Bukan. Proses pemiskinan ala neoliberalis inilah yang sedang menjajah Indonesia untuk kepentingan Kapitalis.

Realita Hari Ini
Indonesia hari ini tidak sedang baik-baik saja seperti yang terlihat dalam media. Indonesia hari ini masih jauh dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Tidak ada kesejahteraan selain para elit kapitalis. Gencarnya pembangunan infrastruktur dari pusat sampai ke desa bukanlah menjadi tolak ukur kesejahteraan bangsa ini sebab bukan rahasia lagi bahwa utang RI ke IMF dan Word Bank semakin meningkat per Maret 2018 mencapai Rp 4.136,39 triliun.

Artinya setiap orang menanggung utang negara sebesar Rp 13 juta atau 997US$. Dengan jargon kewajiban terhadap negera, utang-utang ini menjadi tanggung jawab setiap rakyat melalui pembayaran pajak.

Lebih memerhatikan lagi ketika Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ditempatkan pada sektor-sektor industri. Penempatan TKA pada sektor industri adalah salah satu model pelecehan martabat sumber daya manusia Indonesia yang mana Soekarno pernah berujar bahwa, “bangsa kami bukan bangsa yang hina dan bodoh”.

Sedikit demi  demi sedikit, imperialisme semakin berakar kuat dan vampir yang bertopeng kapitalisme giat menghisap kekayaan-kekayaan bangsa ini. Kejayaan-kejayaan pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit akan kembali dijajah meskipun telah ada kemerdekaan fisik yang telah kita rayakan setiap tanggal 17 Agustus.

Akibatnya, nilai-nilai Pancasila telah terkikis. Kebijakan-kebijakan tidak lagi merakyat dengan sikap apatis pembuat kebijakan terhadap suara dan nasib rakyat seperti yang diharapkan pada sila keempat, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.

Antek-antek rezim semakin menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap nasib rakyat seperti janji politisnya melainkan memperkaya diri dan golongannya sendiri. Korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi budaya yang diwariskan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi.

Tuntutan Terhadap Pemerintah
Dengan persoalan pelik yang masih melanda Indonesia ini, pemimpin dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab terhadap kondisi ini. Filsuf asal Austria, Karl Popper berujar “menjadi pemimpin berarti menjadi solusi”. Berani menjadi pemimpin berarti berani mencari jalan keluar bagi setiap permasalahan yang melanda rakyatnya.

Persoalan hari ini bahwa sektor industri menjadi salah satu kekuatan penunjang peningkatan ekonomi nasional hendaknya diprioritaskan dengan menasionalisaikannya.

Industri nasional sebagai sektor pendapatan negara dan buruh Indonesia menjadi urgen ketiga pemerintah Indonesia mengambil peran kontrolnya untuk menentukan nasib para pekerja sekaligus sebagai kekuatan utama perekomian nasional itu sendiri Kebijakan-kebijakan yang dibuat hendaknya pro terhadap kaum buruh sebagai representasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 bukan sebuah kebijakan oligarkis yang sudah mulai tercium dengan adanya PP No 78 Tahun 2015.

Untuk itu, peraturan: PP No 78 Tahun 2015 dan Pepres No 20 Tahun 2018 mesti dicabut dan membangun kemandirian bangsa dengan menasionalisasikan industri.


Oleh: Nethal Kedaman
Presidium Germas PMKRI Cabang Malang

Diskusi Bupati Manggarai Barat Mencari Pemimpin

Name

anak muda,2,Badung,1,Bali,135,Ben Senang Galus,2,Bencana Alam,2,Berita,186,Bhineka,2,Birokrasi,2,BNI,1,Bola,3,bom,1,Bom Bunuh Diri,3,Borong,4,BPJS,1,Budaya,34,Bung Karno,1,Bunuh Diri,4,Bupati Mabar,2,Camilian,1,Celoteh,7,Cerpen,202,Chelsea Islan,1,Chiristian Rotok,1,Daerah,647,Dana Desa,1,Dari Kami,3,Demokrasi,22,Denpasar,19,Desa,2,Destinasi,1,Diaspora,2,Dilan,3,Donny Isman,1,DPR RI,4,E-KTP,5,Editorial,30,Ekonomi,5,Ekspresi,1,Ende,6,Entrepreneur,1,Feature,35,festival Komodo,2,Film,7,Filsafat,2,Fitur,1,Flobamora Cup,1,Flores,10,Focus Discussion,1,FPI,1,Gantung diri,2,Gaya,1,gaya hidup,8,Gedged,1,Gempa,7,Gereja,3,Gereja Katolik,3,Gerindra,1,GMNI,4,Golkar,1,Gusti Dulla,1,HAM,2,Hand Phone,1,Hari Buruh,2,hari buruh internasional,1,Hari Perempuan Internasional,1,Hiburan,27,HMPCK,1,Hoax,2,hukum,68,Human Trafficking,4,IBT Expo,1,Idul Fitri,1,IJM,1,IKEMAS CUP,9,Imlek,1,In-Depth,18,Indonesia,1,Indonesian Idol,8,Inspirasi,17,Internasional,17,Internet,2,Investasi,1,IPD,3,Iriana Jokowi,1,Ivan Nestorman,1,IYC Jatim,1,Jabar,1,JAD,1,Jakarta,5,Jatim,3,Jawa Tengah,1,Jawa Timur,4,JK,1,Jogja,2,Jogyakarta,3,Jokowi,18,JRUK Sumba,2,jurnalistik,3,Kalimantan,5,Kampanye,2,Kampus,3,Kapolri,1,Kar. Ilmiah,4,Karanganyar,1,Karya Sastra,308,Kata Mereka,2,KDRT,1,Keagamaan,6,kebakaran,4,kebudayaan,3,kecelakaan,2,Kecelakaan Lalu Lintas,2,Kediri,2,Kejadian. Jakarta,1,kejahatan,2,Kemahasiswaan,6,Kemanusiaan,55,kemenkominfo,1,Kemiskinan,2,kepala daerah,1,Kepemuaan,5,Kepemudaan,155,kepemudan,7,kerohanian,2,Kesehatan,5,Ketahanan Nasional,1,Keuangan,1,KNPI,2,Komodo,9,Komunikasi,1,Komunitas,5,Koperasi,1,Korban,1,Korupsi,55,KPK,11,KPU,1,Kreatif,1,Kriminal,52,Kritik Sastra,3,Kupang,25,Labuan Bajo,51,Lakalantas,11,Larantuka,1,Legenda,1,Lembata,2,Lifestyle,3,Lingkungan Hidup,13,Literasi,14,lombok,1,LP Cipinang,1,Luar Negeri,15,Mahasiswa,47,Makasar,6,Makassar,4,Malang,4,Manggarai,121,Manggarai Barat,21,Manggarai Timur,27,Marianus Sae,1,Marion Jola,3,Masalah Rokok,1,Masyarakat,1,Mataram,2,Maumere,7,Media,1,Media Sosial,3,Medsos,2,Mendikbud,3,Menkominfo,1,Milenials,104,MMC,1,musik,1,Narkoba,8,Nasional,351,Natal,18,Ngada,8,Novanto,2,Novel,16,NTT,346,Nyepi,2,Olahraga,13,Opini,554,Orang Muda,7,Otomotif,1,OTT,2,Padang,1,Papua,16,Pariwisata,26,Partai Politik,25,Pasangan,25,Paskah,2,pelajar,2,Pembangunan,5,pemerkosaan,1,Pemilu,19,Pemuda,3,Pencurian,2,Pendidikan,89,Penerbangan,4,penyanyi,1,Peradi,1,Perdamaian,1,Perempuan,19,Perindo,1,Peristiwa,1386,Pers,3,Perzinahan,1,Petani,1,Petrus Selestinus,1,Piala Dunia,1,Piala Oscar,1,pileg 2019,1,Pilgub,40,Pilkada,98,Pilpres 2019,25,PKRI,1,PKS,1,PMII,1,PMKRI,23,PMKRI Bogor,1,Pmkri Jogja,1,Poco Ranaka,1,Pojok Redaksi,32,Polisi,24,politik,89,Politikus,6,POLRI,8,PP PMKRI,1,Pristiwa,39,Prosa,1,PSK,1,Puisi,100,Puteri Indonesia,2,Radikalisme,1,Ratna Sarumpaet,4,Refleksi,9,reformasi,1,Regional,6,Religi,2,Remaja,1,Rensi Ambang,1,Riau,1,Ricuh,1,Rindu,1,Risma,1,Rizieq Shihab,7,Rote Ndao,2,Ruang Publik,26,Ruteng,30,RUU,1,Sabu,1,Sail Komodo,1,Sajak,14,Sam Aliano,1,Sastra,3,Sejarah,1,Sekilas Info,42,Sekolah,2,seleb,1,Selebritas,28,selingkuh,1,Sidoarjo,1,situs pornografi,1,Somasi,1,Sosial,3,Sosial Politik,1,Sosok,31,Sospol,35,Spesial Valentine,1,Start Up,1,Suara Muda,229,Sumba,8,Surabaya,36,Tahun Baru,10,Tarakan,1,Tata Kota,1,Teknologi,9,Tentang Mereka,68,Tenun Manggarai,1,Terorisme,14,Terorismes,4,TKI,4,TNI,1,TNK,1,Togar Situmorang,11,Tokoh,16,Tol Laut,1,Toleransi,2,Tour Jurnalistik,1,Ujian Nasional,1,UNITRI-Malang,1,Unwira,1,UU MD3,7,Valentine,2,Viral,3,Wisata,21,Wisuda,1,WNA,1,
ltr
item
MARJINNEWS.COM: Pro Nasib Buruh yang Dijiwai oleh Nilai-Nilai Pancasila
Pro Nasib Buruh yang Dijiwai oleh Nilai-Nilai Pancasila
https://3.bp.blogspot.com/-7mEygPkFwVo/WumBsVcS31I/AAAAAAAABJ0/IgX22VYihfYgCP6q235FUsXXgkWajlVegCLcBGAs/s320/IMG-20180502-WA0030.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-7mEygPkFwVo/WumBsVcS31I/AAAAAAAABJ0/IgX22VYihfYgCP6q235FUsXXgkWajlVegCLcBGAs/s72-c/IMG-20180502-WA0030.jpg
MARJINNEWS.COM
http://www.marjinnews.com/2018/05/pro-nasib-buruh-yang-dijiwai-oleh-nilai.html
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/
http://www.marjinnews.com/2018/05/pro-nasib-buruh-yang-dijiwai-oleh-nilai.html
true
971126874416220402
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy